MADHON NEWS, JAKARTA - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pentolan Koalisi Merah Putih (KMP) Prabowo Subiatnto menyiratkan adanya dukungan politik di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Namun, menurut pengamat hukum tata negara Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), M Imam Nasef, Presiden Jokowi harus menyadari perseteruan KPK - POLRI, bukanlah pertarungan dua kekuatan politik besar antara KIH vs KMP, melainkan pertarungan antara kekuatan politik vs kekuatan rakyat.

"Dukungan KMP yang secara simbolis tampak dengan hadirnya Prabowo ke Istana Bogor sebenarnya tidak berarti banyak bagi Presiden Jokowi. Posisi Presiden saat ini sebenarnya serba sulit," jelas Nasef kepada Okezone, Senin (2/2/2015).

Dia menambahkan, kalau Presiden Jokowi mengambil posisi berada di barisan kekuatan politik itu, maka risikonya tentu akan berhadapan dengan kekuatan rakyat, begitu juga sebaliknya.

Kendati demikian, memilih untuk berada di barisan rakyat dari pada di barisan politisi itu nampaknya menjadi pilihan terbaik yang dimiliki Presiden Jokowi saat ini.

"Sebab di tengah konfigurasi politik yang sangat dinamis, soliditas rakyat dalam kasus ini layak dilirik Presiden. Pak Jokowi harus menyadari bahwa di dalam politik tidak ada jaminan untuk tidak ditikung oleh kawan politiknya sekalipun," tuturnya.