MADHON NEWS, JAKARTA - Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri Komjen (Pol) Dwi Priyatno tak memberikan jawaban tegas soal pekerjaan rumah (PR) besar Polri yang akan digarapnya jika benar menjadi Kapolri nanti. "Untuk sementara saya belum bisa memberikan komentar untuk itu. Tapi saya siap bekerja 24 jam jika dibutuhkan," ujarnya saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (15/2).

Nama Komjen Dwi Priyatno disebut-sebut masuk dalam bursa calon Kapolri "cadangan" jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal melantik calon Kapolri terpilih Komjen (Pol) Budi Gunawan.

Jumat (13/2) malam, Dwi kedapatan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya berkoordinasi dan itu termasuk tugas rutin yang saya lakukan," kata Dwi. Namun, mantan Kapolda Metro Jaya ini tak menampik kedatangannya ke komisi antirasuah itu termasuk untuk memperbarui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Di antara calon Kapolri "cadangan", alumnus Akpol 82 ini dinilai paling moncer. Beberapa jenderal polisi yang dimintai komentar oleh Beritasatu.com soal Dwi menilainya positif.

"Bagi saya, jika Pak Budi Gunawan dipaksa dilantik, maka kasihan Polri-nya karena jelas berat bagi Polri untuk membangun public trust. Pilihannya ya tinggal Pak Badrodin Haiti atau Pak Dwi Priyatno tapi lebih clear Pak Dwi," katanya yang minta namanya tak disebut. 

Dwi dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti merupakan dua calon Kapolri "cadangan" yang telah diwawancarai Kompolnas. Dua calon lainnya adalah Kabaharkam Komjen Putut Bayuseno dan Kabareskrim Komjen Budi Waseso (Buwas).

Selain empat nama itu, belakangan, Kompolnas memutuskan memasukan dua nama lagi yaitu mantan Kabareskrim yang kini berdinas di Lemhanas Komjen Suhardi Alius dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar dalam bursa calon Kapolri "cadangan"

Masing-masing calon itu punya peluang. Namun, menurut sumber tersebut, ada yang peluangnya dinilai kecil.
Anang misalnya, tidak pernah menjabat sebagai Kapolda tipe A dan masa dinasnya kurang dari dua tahun lagi. Buwas pun begitu. Dia tidak pernah duduk sebagai Kapolda tipe A.

Sedangkan Suhardi dianggap terlalu muda karena merupakan Akpol lulusan 85. Dia baru pensiun pada 2020. Juga akan terlalu junior nantinya dibanding dengan Panglima TNI, Kasad, Kasal, dan Kasau.
Peluang Putut sebenarnya terbuka. Dia adalah angkatan 84 namun faktor sejarah karena dia merupakan ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampaknya akan menghambat karirnya di era Presiden Jokowi yang berasal dari PDIP.

Peluang Badrodin Haiti sebenarnya cukup terbuka. "Hanya Badrodin juga dipermasalahkan karena rekeningnya sempat bermasalah meskipun dia sudah mengklarifikasi," ujar sumber itu.

Dengan demikian, tinggal Dwi yang merupakan pilihan paling masuk akal dibanding lainnya. Dwi pernah dua kali Kapolda tipe A yaitu di Polda Metro dan Jawa Tengah yang merupakan "kandang" PDIP.
"Meskipun tidak ada prestasi terlalu menonjol tapi Dwi tidak bermasalah sehingga di internal Polri pun akan relatif smooth kalau dia yang terpilih," ujar sumber itu.