Rabu, 25 Maret 2015
Bernard, seorang warga di kota Beaujeu, dekat Digne Les Bains, mengatakan bahwa cuaca sangat cerah saat insiden itu terjadi. Dia mengaku mendengar suara aneh di langit saat pesawat itu melintas.
"Sangat aneh. Saya terbiasa mendengar pesawat terbang di atas rumah, tapi ini berbeda," kata Bernard, pada koran Le Dauphine Libere, seperti dikutip Stuff.nz.
Dia mengatakan bahwa pesawat itu terbang sangat rendah, seperti pesawat militer.
"Saya tidak bisa melihatnya karena terhalang awan, tapi dari suaranya saya bisa katakan bahwa itu bukan pesawat militer. Saya menduga pesawat itu mencoba mempertahankan ketinggiannya," kata Bernard.
|
|
Evelyne Bayle yang tinggal di Vernet, mengatakan bahwa suara itu sangat berisik seperti longsor. "Suaranya sangat berisik. Setelah itu, ada suara tabrakan dan ledakan. Mungkin bahan bakar yang meledak," ujar Bayle.
Saksi lainnya Jean-Christophe sedang menggembala sapinya saat dia melihat pesawat itu menabrak gunung. Dia adalah saksi yang membantu tim pencari menemukan Airbus A320 itu.
"Saya melihat puing pesawat, asap. Puingnya tidak terlalu besar, pesawat itu meledak, mencari puing-puing kecil," ujar Jean-Christophe.
CNN mencatat keanehan lainnya dari insiden pesawat dengan nomor penerbangan 9525 itu. Salah satunya adalah tidak adanya panggilan darurat dari pilot ke menara pengawas. Selain itu pesawat jatuh dari ketinggian 38 ribu kaki selama delapan menit.
Hal ini diharapkan terjawab setelah tim penyelidik meneliti isi rekaman kokpit dalam kotak hitam yang saat ini telah ditemukan. Kotak hitam tersebut rusak karena benturan dibetulkan.
Tim penyelamat masih sulit mengevakuasi jenazah 150 penumpang dan kru pesawat yang terserak hingga ratusan meter. Selain cuaca buruk, lereng yang curam serta tempat yang sulit dijangkau menyulitkan proses evakuasi. (den)
Menurut Hamdi, ada beberapa hal yang membuat Presiden Jokowi tak sejalan dengan keputusan Yasonna di antaranya yaitu keputusan tersebut berpotensi membuat hubungan Jokowi dengan pihak Koalisi Merah Putih menjadi renggang. “Jadi Jokowi tidak happy dengan keputusan Yasonna itu,” ujar Hamdi saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu (25/3).
Hamdi mengatakan, belakangan ini Jokowi menjalin hubungan yang baik dengan KMP melalui perantara Luhut Pandjaitan yang memiliki kedekatan dengan Aburizal Bakrie (Ical). “Terbukti KMP dan DPR selama ini bisa ditundukkan Jokowi karena hal tersebut. Ical selama ini kan menjadi motornya KMP,” kata Hamdi.
Hamdi melanjutkan, faktor lain yang membuat Jokowi tak bahagia dengan keputusan Yasonna karena Yasonna sebelum membuat keputusan tidak terlebih dulu berkomunikasi dengan Jokowi. “Kan Yasonna diketahui melapor ke Jokowinya setelah dia membuat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung,” kata Hamdi. “Jadi Yasonna membuat keputusan dulu baru setelah itu melapor ke Jokowi.”
Hamdi menegaskan, untuk partai sebesar Golkar Presiden Jokowi pasti menaruh perhatian dan minat yang besar karena Partai Golkar memiliki pengaruh terhadap pemerintahan Jokowi. “Dengan keputusan yang Yasonna yang menguntungkan Agung itu membuat lobi-lobi Jokowi ke KMP selama ini menjadi buyar dan rusak. Keseimbangan antara Jokowi dengan KMP sekarang menjadi terganggu karena masalah Yasonna ini,” tambah Hamdi. (Baca: Golkar Ical: Ada Upaya Benturkan KMP dengan Jokowi)
Pandangan Hamdi tersebut sejalan dengan pernyataan politikus KMP Fahri Hamzah. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan keputusan Yasonna terkait Golkar mempersulit KMP. Bahkan Fahri terang-terangan menyatakan bahwa keputusan yang dibuat oleh Yasonna tersebut adalah sesuatu kesalahan yang fatal.
Politikus KMP lainnya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR yaitu Fadli Zon juga memprotes keras keputusan Yasonna tersebut. Ia juga meminta Presiden Jokowi memberikan penjelasan terkait keputusan Menkumham itu.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, jika nyatanya putusan tersebut tak sesuai dan tidak sejalan dengan visi pemerintahan Jokowi maka Presiden perlu melakukan reshuffle terhadap Yasonna.
Cara Memasang Iklan di samping Paragraf
- Buka blog Template anda
- Cari kode <data:post.body/> dan letakkan tepat dibawahnya, jika ada 2 <data:post.body/> maka letakkan dibawah <data:post.body/> yang pertama.
- Setelah ketemu copy dan paste kode dibawah ini
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<div style='clear: right; float: right; border: 0px solid #eeeeee; padding: 7px; text-align:left;'>
-------Tuliskan kode iklan anda disini-------------
</div></b:if>
Cara Memasang Iklan berdasarkan Label
- Langkahnya sama 1 dan 2 seperti tutorial pertama
- Letakkan kode dibawah ini
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<div style='clear: right; float: right; border: 0px solid #eeeeee; padding: 7px; text-align:left;'>
<div expr:id='"iklan 1" + data:post.id'/><b:loop values='data:post.labels' var='label'><b:if cond='data:label.name == "NamaLabel1"'><div style="clear:both; margin:10px 0">
-------Tuliskan kode iklan 2 anda disini-------------
</div><div expr:id='"iklan 2" + data:post.id'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:label.name == "NamaLabel2"'>
<div style="clear:both; margin:10px 0">
-------Tuliskan kode iklan 2 anda disini-------------
</div></b:if>
<data:post.body/></div><script type="text/javascript">var obj0=document.getElementById("iklan1<data:post.id/>");var obj1=document.getElementById("iklan2<data:post.id/>");var s=obj1.innerHTML;var t=s.substr(0,s.length/2);var r=t.lastIndexOf(" ");if(r>0) {obj0.innerHTML=s.substr(0,r);obj1.innerHTML=s.substr(r+1);}</script>
</b:if></b:loop></b:if>
Bisa saja dalam kunjungan Pak Presiden Jokowi, Goliat Tabuni turun gunung ..."Jayapura (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengagendakan kunjungan kerja ke kawasan Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, termasuk bertemu pimpinan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada awal Mei 2015, kata Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Fransen G. Siahaan.
"Pak Presiden Joko Widodo merencanakan kunjungi Papua, terutama ke Puncak Jaya, dan akan bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat maupun adat di sana," ujarnya di Kota Jayapura, Papua, Rabu.
Ia mengemukakan, berdasarkan informasi yang diterimanya Presiden Jokowi juga berkeinginan bertemu dan berdialog dengan pimpinan kelompok garis keras yang kerap kali membuat kekacauan di Puncak Jaya dan sekitarnya.
Bahkan, Presiden ingin berdialog dengan kelompok yang mengklaim diri sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM), yaitu kelompok Goliat Tabuni dan kawan-kawan.
"Bisa saja dalam kunjungan Pak Presiden Jokowi, Goliat Tabuni turun gunung dan menyerah, serta berdialog," katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, ia mengemukakan, pihaknya akan menerima secara baik jika hal itu terjadi. Apalagi, Goliat Tabuni sudah berusia 60 tahun dan mulai ditinggalkan pengikutnya yang menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Jika Goliat Tabuni menyerah, kami akan menerima dengan baik. Saat ini saja, kami menerima 23 pengikutnya yang telah menyatakan kembali ke pengkuan NKRI, dan mereka minta dibangunkan delapan honai. Ini tanda bahwa Goliat sudah ditinggalkan bawahannya," katanya.
Ia menegaskan, kapan pun Goliat Tabuni ingin menyerah atau turun gunung dan bergabung dengan saudara-saudaranya untuk mengisi pembangunan, maka tetap diterima dengan tangan terbuka.
"Goliat turun membawa senjata ataupun tidak, kami tetap menerimanya. Sebab, dia juga warga Indonesia, yang masih beda pandangan dan perlu dirangkul. Goliat saat ini memegang sekitar 40 pucuk senjata api," katanya.
Mengenai kesiapan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Puncak Jaya, Fransen menyampaikan, pihaknya telah membangun lima helipad sebagai landasan mendaratnya helikopter, selain persiapan lainnya dengan berkoordinasi ke Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) dan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko.
"Sementara untuk keinginan 23 pengikutnya Goliat Tabuni, agar dibangunkan honai sudah saya sampaikan ke Kasad, dan beliau telah memerintahkan kepada kami untuk segera melakukan pembangunan," katanya.
Kasad Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, menurut dia, akan membantu biaya pembangunan honai tersebut, untuk satu honai dibutuhkan dana sekira Rp75 juta, dan akan dibangun sebanyak 10 honai dengan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN).
"Waktu saya untuk membangun honai itu hanya sebulan, dan kemarin ada pihak BUMN menyatakan siap membantu. Tetapi, ada atau tidak ada bantuan, kami siap bangun, karena itu perintah Kasad dan Panglima TNI untuk sejahterahkan rakyat," katanya menambahkan.
Presiden Jokowi dianggap tidak konsisten terhadap kebijakan soal impor beras. Janji pemerintah tidak akan melakukan impor beras ternyata tidak dijalankan dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2015 yang isinya tetap memberlakukan impor beras.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN) Bersatu, Arief Poyuono mendesak Presiden Jokowi segera merevisi Inpres tersebut, karena akan merugikan petani. "Sebaiknya Jokowi melakukan koreksi terhadap Inpres yang akan membuat Petani tambah miskin akibat jatuhnya harga gabah itu," katanya di Jakarta,
Menurutnya, keluarnya Inpres tersebut dinilai Jokowi telah mengkhianati Trisakti dan Nawacita seperti janjinya pada saat kampanye pemilihan presiden. "Karena di Inpres tersebut adanya klausul untuk mengizinkan impor beras. Maka harus dicoret," katanya.
Seperti diketahui, Jokowi telah menandatangai Inpres No 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah pada 17 Maret 2015. Tujuannya dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, dan stabilitasi harga beras.
Namun, dalam Inpres tersebut, kata Arief, ada klausul yang memperbolehkan izin impor beras. "Dengan demikian, Inpres tersebut kontradiktif dengan semangat Trisakti dan Nawacita. Akibatnya, petani pada saat panen raya kuartal pertama tahun 2015 ini terancam rugi dan tersandera oleh para tengkulak. Sebab dengan Inpres tersebut harga gabah kering akan jatuh,"
Yualiandre Darwis (YD) , Pakar Komunikasi & Dosen Univ. Andalas diundang Metro TV untuk membahas gaya komunkasi politik Ahok di Nine Eleven Show edisi Senin (23/3/2015). Narsum YD menguraikan bahwa komunikasi seorang politikus harus santun dan diatur secara formal. Di era Orba komunikasi politik diatur resmi dan terlembaga via Departemen Penerangan sehingga suplai data dan informasi bisa dipertanggung jawabkan. Disamping itu wajah komunikasi pemerintah juga santun dan mendidik sesuai adat ketimuran sehingga bisa menjalankan fungsi pendidikan tata bahasa kepada rakyat.
Menurut YD komunikasi seorang tokoh politik harus memenuhi tiga poin penting yang seimbang. Pertama Ethos, berupa kredibelitas seorang tokoh yang sudah teruji sehingga tindakan dan ucapan bersesuaian. Kedua Pathos, meliputi manner atau gaya dalam menyampaikan gagasan, penampakan emosi yang santun serta adab dalam berbicara. Ketiga Logos, konsistensi logika, kaidah argumentasi deduktif dan induktif, serta basis data empirik yang disampaikan oleh pembicara atas sebuah isu.
Menurut YD, Ahok bermasalah dalam Pathos dan itu sangat merusak dan kontraproduktif terhadap kedua unsur lainnya berupa Logos yang dibangun serta Ethos yang tercitra pada Ahok. Seperti yang saya duga, para presenter Metro TV langsung mencecar narsum dengan banyak kilah serupa bantahan yang berusaha menjaga opini bahwa gaya Ahok sudah benar dan layak
Presenter Metro TV ( Dua Orang ) : "Tapi kan Masyarakat menyukai gaya Ahok Pak!? Bahkan di Sosmed populer meme dan quote yang menyebutkan bahwa, Bermulut kotor dan tidak maling lebih baik daripada bermulut santun tapi maling uang rakyat, jadi bagi masyarakat gaya Ahok itu bisa diterima."
Jawaban YD : Hari-hari kita kini sudah dipenuhi oleh berbagai macam tontonan yang buruk. Seorang politikus dalam hal ini Ahok layaknya tidak sekedar menjadi TONTONAN yang membuat orang suka tapi juga harus menjadi TUNTUNAN yang mendidik rakyat yang dipimpinnya. Gaya bahasa Ahok itu dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin resmi menjelma tontonan buruk yang secara tidak langsung mendidik bangsa ini khususnya generasi muda tentang gaya bahasa yang kasar!
Tak kehabisan akal, Presenter Metro TV ( Dua Orang ) kembali berkilah : "Tapi kan Pak, di Negara kita ini ada banyak gaya bahasa yang beragam sesuai dengan kultur masing-masing daerah. Ada daerah yang gaya bahasanya terkesan kasar tapi sesungguhnya maksudnya halus.Jadi gaya bahasa Ahok yang terkesan kasar bukankah sesungguhnya mewakili sebagian kultur masyarakat kita?"
Jawaban YD : Iya benar gaya bahasa tiap kultur berbeda-beda dan khas. Dalam tinjauan komunikasi gaya ini tak masalah dan umumnya bisa diterima, bisa dengan intonasi yang meledak-ledak bisa pula dengan halus sesuai karakter masing-masing daerah. Tapi yang sangat bermasalah dan rusak dari gaya Ahok adalah DIKSI atau pilihan kata yang digunakan dengan mengeluarkan umpatan-umpatan kotor yang tidak beretika dan sangat bertentangan dengan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin yang harus menjadi tuntunan bukan sekedar tontonan pembicara kotor!
Dua jawaban cerdas dari YD dengan telak membungkam kedua presenter Metro TV sekaligus menjadi argumentasi tak terbantahkan betapa gaya komunikasi Ahok sangat bermasalah dan tak bisa dibela sama sekali.
Qodja Granada / Islamedia
Jumat, 20 Maret 2015
MADHON NEWS - Berbagai gerakan untuk memaksa Jokowi mundur dari kursi kepresidenan kian marak, baik dari unsur mahasiswa maupun masyarakat. Yang pertama jelas siapa mereka, tapi yang kedua masih samar-samar siapa yang menggerakkan.
Mereka sepakat kecewa dengan kinerja Jokowi dan kabinetnya yang dianggap tak dapat memenuhi ekspektasi publik dan mencampakkan aneka janji saat kampanye.
Di tengah memanasnya suhu politik seperti ini tentu bakal ada yang siap mengais untung. Bukannya tujuan berpolitik adalah mendapatkan kekuasaan?
Yang pertama kali untung adalah kelompok yang paling dekat dengan Jokowi. Meskipun kena dampak, itu hanya percikan belaka. Hal ini karena semuanya fokus pada penggulingan Jokowi.
Jika skenario penggulingan Jokowi berhasil, limpahan kekuasaan otomatis jatuh ke tangan wakilnya, Jusuf Kalla. Tentu JK akan ketiban pulung.
Semua tahu JK sendiri sangat ambisius mendapatkan jabatan ini. Hal ini tampak dari pencalonannya sebagai Capres pada Pemilu 2009. Dalam debat Capres kala itu, JK janji jika kalah akan mundur dari dunia politik dan aktif urus dunia sosial, agama dan pendidikan. Faktanya, dia kesengsem untuk kembali berkuasa dengan membonceng Jokowi.
Terlepas dari kecurigaan sebagaimana pernah dilontarkan Ketua DPP Partai Gerindra Arif Poyuono, bahwa JK tepuk tangan dalam rencana pelengseran Jokowi, bekas wakil SBY ini tentu bakal senang bukan kepalang.
Kedua, lingkaran partai pendukung juga bakal dapat untung, termasuk orang-orang yang turut menyokong secara pendanaan. Akhir-akhir ini, Jokowi mulai berani menjauh. Sinyal itu sangat kuat ketika dia pindah ke istana Bogor, yang kemudian diikuti oleh pemberian “kekuasaan berlebih” kepada Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Luhut dinilai banyak pihak dijadikan Jokowi sebagai benteng untuk orang-orang dekatnya.
Ketiga, yang akan diuntungkan adalah para mafia, terutama mafia migas dan sumber daya alam. Jokowi adalah satu-satunya presiden yang berani mengatakan bahwa pengelolaan sumberdaya alam kita kacau.
Sebagai presiden, berani ngomong saja itu sudah prestasi. Pasalnya, isu ini sangat sensitif karena melibatkan para pemain raksasa yang kuat dalam segala lini. Bandingkan dengan presiden sebelumnya?
Padahal, kalau mau Jokowi bisa main aman. Atau, kalau perlu Jokowi bisa iku terlibat dalam permainan. Semua tahu, uang yang mengalir di sektor ini mencapai ribuan triliun, sangat mengiurkan. Sepertinya di sini kita patut memberikan apresiasi.
Kalau mau jujur, niat Jokowi harus diakui lebih murni. Meskipun sejumlah pernyataannya sering tak ada yang menggubris, misalnya soal stop kriminalisasi KPK dan Polri, dan tak berdayanya dirinya dalam menentukan sejumlah pos di kabinetnya sendiri.
Terakhir, yang untung adalah semua politisi dan pejabat. Bagi-bagi kekuasaan di belakang layar bakal bisa tetap jalan. Bagi para pejabat, ritme kerja Jokowi yang ingin serba cepat, tangkas dan tanpa komisi kanan-kiri rupanya sulit mereka eksekusi. Maklum mereka belum bisa beranjak dari cara lama, yakni kerja lambat dan bisa embat sana sini.
sumber berita dari rima news :)
Kamis, 19 Maret 2015
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnana alias Ahok hadir dalam acara talkshow live di KompasTV (17/3). Pria bernama Aiman Witjaksono menjadi moderatornya.
Karena acara tersebut bersifat live, maka tidak ada proses "editing video". Lalu, rekaman live tersebut tersebar dengan cepat di internet. Media sosial pun terkejut ketika melihat video ada kata - kata yang tidak pantas keluar dari mulut Ahok.
Dengan wajah merah dan emosi, Ahok marah dan beberapa kali ucapkan kata "Taik". Moderator pun memberi peringatan, tapi Ahok tidak mempedulikannya.
***
Ahok : itu TAIK TAIK semua...
Moderator : pak kita sedang live, dengan segala hormat...
Ahok : emang TAIK trus kudu bilang apa???
***
Begitulah penggalan dari dialog moderator kepada Ahok (Lebih jelas lihat video dibawah).
Respon kesal pun disampaikan para netizen kepada Ahok.
akun
Lalu akun @anwar999sadat juga berkicau: "setelah nnton wawancara Kompas TV dng @basuki_btp , smakin terang bhwa gubernur Ahok "taik" ini memang hrs turun dri jabtannya," tulisnya di Twitter.
Yang membuat aneh dari kejadian ini adalah, masih ada juga mereka yang membenarkan perbuatan Ahok tersebut. Moderator pun menjadi orang yang di salahkan atas sikap Ahok. Karena merasa tersudut dan di tuduh 'ngeyel', Aiman Witjaksono (moderator) melalui akun twitter @AimanWitjaksono menjawab berita dari laman detik, silahkan baca disini http://chirpstory.com/li/257010.
Memang selalu ada saja orang yang membela Ahok, walau perbuatannya jauh dari nilai etika. Inilah Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat video dibawah ini.
Usai melihat video diatas, dengan akal sehat, perbuatan Ahok sudah jauh melanggar etika, sehingga tidak perlu di perdebatkan lagi. Maka muncul pertanyaan sederhana namun "usil", ada berapa kali Ahok katakan "taik" dalam video tersebut? [sal]
sumber berita dari pekanews dan kompas :)
Rabu, 18 Maret 2015
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) APBD DKI Jakarta 2013 mengindikasikan Jokowi-Ahok terlibat korupsi.
“Hasil audit BPK atas APBD DKI Jakarta 2013 yang menemukan ada 86 proyek di ibukota yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun. Ini bukti BPK lembaga resmi negara,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen, Sabtu (14/3).
Menurut Muslim, berdasarkan data BPK di Dinas Pendidikan meliputi penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) ganda kepada 9.006 penerima senilai Rp 13,34 miliar.
“Selain itu, hasil audit dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di sampel sebelas sekolah negeri menunjukkan indikasi kerugian Rp 8,29 miliar. Padahal, total anggaran BOP untuk sekolah negeri mencapai Rp 1,57 triliun,” papar Muslim.
Kata Muslim, BOP untuk sekolah swasta juga terindikasi merugikan daerah Rp 2,19 miliar karena ada manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan ada sekolah yang mendapat BOP walaupun tidak meminta bantuan dana.
“Program pengadaan bus TransJakarta dan bus sedang di Dinas Perhubungan dinilai tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan diragukan kewajaran harganya senilai Rp 118,40 miliar dan Rp 43,87 miliar,” papar Muslim.
Muslim melanjutkan, ada pula keganjilan di Dinas Pekerjaan Umum karena adanya pencairan uang persediaan pada akhir 2013 sebesar Rp 110,04 miliar. “Dari jumlah itu, sebanyak Rp 104,62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi kecamatan, suku dinas, dan kepala bidang pemeliharaan jalan,” paparnya.
Lanjutnya Muslim, program Kampung Deret juga dinilai tak optimal karena tidak mencapai target. Dari anggaran Rp 214 miliar, hanya terealisasi Rp 199 miliar hingga 30 Mei 2014 atau 93,12 persen dari target. Selain itu, banyak juga rumah deret yang berdiri di atas tanah negara, di lokasi drainase, dan garis sepadan sungai.
Kata Muslim, dari data BPK itu menjadi sangat jelas Jokowi terseret dalam korupsi dan masuk penjara. “Makanya Jokowi ketemu Ahok untuk mengamankan kasus korupsinya itu. Jokowi di hadapan wartawan mengelak harus tahu semua proyek APBD DKI 2013, itu tidak bisa, kali ini Jokowi maupun Ahok tidak bisa menghindar dari data BPK itu,” papar Muslim.
Muslim mengingatkan, Ahok sengaja membuat ribut dengan DPRD DKI Jakarta agar masyarakat tidak fokus untuk menyeret Jokowi-Ahok dalam kasus korupsi. “Ahok itu ribut hanya menutupi kasus korupsi Jokowi maupun dirinya sendiri,” ungkapnya.
Menurut Muslim, pertemuan Jokowi-Ahok secara rahasia itu permintaan mantan Gubernur DKI Jakarta ke Ahok untuk mengamankan kasus korupsi.
“Ngapain seorang presiden bertemu Ahok, ini khan sangat dipertanyakan, ternyata Jokowi takut dan meminta Ahok untuk mengamankan kasusnya. Ahok akan berakting mengeluarkan jurus mabuk dan menggiring opini melalui wartawan dan lembaga survei,” pungkasnya.(intelijen)
"Saya melihat ini (pembentukan HR Indonesia) ada beberapa kecenderungan yang dilakukan Pak Hatta," kata Heri, saat dihubungi, Senin (16/3).
Pertama, menurut Heri, berdirinya HR Indonesia itu, sikap kecewa mantan menteri perekonomian tersebut terhadap partai bikinannya sendiri. Kedua, Hatta masih ingin memupuk diri dalam dinamika politik dan berorganisasi.
Adanya HR Indonesia, dikatakan Heri, tak lain adalah aktualisasi penanaman ide dan pikiran politik dari sang empunya ormas. Sebab, Hatta pascakegagalan menjadi wakil presiden dalam pemilihan presiden 2014, masih menghendaki untuk dicalonkan kembali.
Heri memprediksi, HR Indonesia ini tak ubahnya seperti ormas bikinan tokoh-tokoh partai politik (parpol) yang kalah dalam perebutan kursi pimpinan, namun masih punya modal sokongan politik dari kader-kader yang loyal dan banyak. Dengan modal tersebut, Heri memprediksi, HR Indonesia inipun bakal persis serupa dengan yang pernah dilakukan oleh pendiri Nasdem, Surya Paloh. "Ini (HR Indonesia) bisa saja menjadi parpol," ujar dia.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan membantah adanya keretakan hubungan antara dirinya dengan mantan Ketua Umum PAN sebelumnya Hatta Rajasa.
Zulkifli menuturkan, hubungannya dengan Hatta masih terjalin hingga saat ini. Menurutnya, hubungannya dengan besan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tetap harmonis seperti pasangan adik dan kakak.
"Alhamdulillah kami baik-baik saja, sebagai saudara, kami sudah seperti kakak adik. Hubungan kekerabatan serta hubungan di partai masih harmonis dan baik. Alhamdulillah tidak berubah," ungkapnya saat berbincang dengan Okezone dan Radio Sindo Trijaya di MNC Tower, Jakarta, Senin (17/3/2015) malam.
Zulkifli juga membantah bila Hatta dan para pendukungnya telah membentuk organisasi masyarakat (ormas) baru yang menjadi embrio bagi pembentukan partai baru setelah mengalami kekalahan dalam Kongres PAN di Bali.
Seperti diberitakan, terpilihnya Zulkifli mendorong sejumlah anggota tim sukses Hatta Rajasa mundur. Tjatur Sapto Edi mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua Fraksi PAN di DPR. Lalu Drajad Wibowo, mantan Wakil Ketua Umum PAN, menyatakan diri menolak ikut duduk di kepengurusan yang diketuai Zulkifli.
Sebagian di antara mereka berencana mendirikan organisasi kemasyarakatan Harapan Rakyat Indonesia (HRI). Kabarnya, Drajad menjadi ketua ormas itu dengan Sekretaris Jenderal Tjatur Sapto Edi, sementara Hatta duduk di jajaran dewan pembina.
"Pak Hatta sudah menjelaskan kepada saya tidak ada yang namanya partai tandingan. Kalau ada isu-isu seperti itu, saya pastikan bukan dilontarkan dari kader PAN," tegasnya.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menilai PAN telah berhasil menggapai tradisi baru di mana persaingan yang terjadi saat pemilihan ketua umum dipastikan tidak akan menimbulkan perpecahan di tubuh internal partai.
"Insya Allah kalau PAN berikan keteladanan, walaupun beberapa petinggi masih panas tapi pelan pasti mereka akan memahami bahwa ini semua proses yang harus dilalui. Nah kalau elitnya itu dewasa insya Allah kader-kader dibawah juga akan semuanya baik," harapnya.
Senin, 16 Maret 2015
Dengan status resmi Ahok sebagai terlapor dengan nomor surat TBL/168/III/2015/Bareskrim tertanggal 11 Maret 2015, Razman berharap kasus ini dapat ditangani secepatnya ditindak pidana khusus Bareskrim Mabes Polri.
"Kita yakin Bareskrim akan segera memanggil (Ahok) dan dapat saya sampaikan, saya terus koordinasi dengan beberapa anggota DPRD yang telah memberi kuasa pada saya," ujarnya.
Sebelumnya, pengacara yang telah memenangkan praperadilan Komjen Budi Gunawan ini dipercaya tujuh politisi dari enam fraksi yang duduk di DPRD DKI. Mereka adalah Abraham Lunggana dan Maman Firmansyah (Fraksi PPP), Tubagus Arif (Fraksi PKS), Nawawi (Fraksi Partai Demokrat), Prabowo Sukirman (Fraksi Partai Gerindra), Bambang Kusumanto (Fraksi PAN), dan Syajudin (Fraksi Partai Hanura).
SUMBER BERITA DARI RIMANEWS.COM
intelijen - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan komunikasi buruk bahkan sering membuat pernyataan yang cukup kasar sehingga memunculkan konflik dengan DPRD DKI Jakarta.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia for Democracy and Justice (IDC), R Mubarrod kepada intelijen, Minggu (15/3).
Menurut Mubarrod, gaya komunikasi politik Ahok kurang bagus. Di Indonesia sendiri sejak dahulu terkenal dengan gaya santun, tapi gaya tersebut tidak terdapat pada Ahok. Bahkan Ahok terlihat menghiraukan adat komunikasi politik budaya Indonesia.
“Yang ditakutkan apabila menggunakan gaya seperti ini, maka akan berdampak buruk dan berimbas bagi daerah lain,” tandasnya.
Mubarrod meminta Ahok harus mengubah cara komunikasinya karena bisa menimbulkan efek yang kurang bagus di tingkat masyarakat.
“Walaupun ada survei yang menilai masyarakat masih mempercayai Ahok, tetapi tidak dinafikan ada suara rakyat yang tidak menyukai Ahok dan gaya komunikasinya,” paparnya.
Selain itu, ia mengkritik berbagai lembaga survei yang berupaya untuk menggiring opini bahwa Ahok masih dipercaya rakyat.
Mubarrod mencurigai Ahok membuat pernyataan yang cenderung kasar dan menghina anggota DPRD DKI Jakarta karena telah terbongkar korupsi dan nepotismenya.
“Berdasarkan laporan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI ditemukan 18 perusahaan yang terlibat memberikan dana CSR untuk Ahok Center. Ini menandakan Ahok menyalahkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi,” paparnya.
Minggu, 15 Maret 2015

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) APBD DKI Jakarta 2013 mengindikasikan Jokowi-Ahok terlibat korupsi.
“Hasil audit BPK atas APBD DKI Jakarta 2013 yang menemukan ada 86 proyek di ibukota yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun. Ini bukti BPK lembaga resmi negara,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen, Sabtu (14/3).
Menurut Muslim, berdasarkan data BPK di Dinas Pendidikan meliputi penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) ganda kepada 9.006 penerima senilai Rp 13,34 miliar.
“Selain itu, hasil audit dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di sampel sebelas sekolah negeri menunjukkan indikasi kerugian Rp 8,29 miliar. Padahal, total anggaran BOP untuk sekolah negeri mencapai Rp 1,57 triliun,” papar Muslim.
Kata Muslim, BOP untuk sekolah swasta juga terindikasi merugikan daerah Rp 2,19 miliar karena ada manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan ada sekolah yang mendapat BOP walaupun tidak meminta bantuan dana.
“Program pengadaan bus TransJakarta dan bus sedang di Dinas Perhubungan dinilai tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan diragukan kewajaran harganya senilai Rp 118,40 miliar dan Rp 43,87 miliar,” papar Muslim.
Lanjutnya Muslim, program Kampung Deret juga dinilai tak optimal karena tidak mencapai target. Dari anggaran Rp 214 miliar, hanya terealisasi Rp 199 miliar hingga 30 Mei 2014 atau 93,12 persen dari target. Selain itu, banyak juga rumah deret yang berdiri di atas tanah negara, di lokasi drainase, dan garis sepadan sungai.
Kata Muslim, dari data BPK itu menjadi sangat jelas Jokowi terseret dalam korupsi dan masuk penjara. “Makanya Jokowi ketemu Ahok untuk mengamankan kasus korupsinya itu. Jokowi di hadapan wartawan mengelak harus tahu semua proyek APBD DKI 2013, itu tidak bisa, kali ini Jokowi maupun Ahok tidak bisa menghindar dari data BPK itu,” papar Muslim.
Muslim mengingatkan, Ahok sengaja membuat ribut dengan DPRD DKI Jakarta agar masyarakat tidak fokus untuk menyeret Jokowi-Ahok dalam kasus korupsi. “Ahok itu ribut hanya menutupi kasus korupsi Jokowi maupun dirinya sendiri,” ungkapnya.
Menurut Muslim, pertemuan Jokowi-Ahok secara rahasia itu permintaan mantan Gubernur DKI Jakarta ke Ahok untuk mengamankan kasus korupsi.
“Ngapain seorang presiden bertemu Ahok, ini khan sangat dipertanyakan, ternyata Jokowi takut dan meminta Ahok untuk mengamankan kasusnya. Ahok akan berakting mengeluarkan jurus mabuk dan menggiring opini melalui wartawan dan lembaga survei,” pungkasnya.
"Itu akan sangat membantu parpol," kata Wiranto di Kantor DPP Hanura, Jalan Tanjung Karang, Jakarta Pusat, Jumat 13 Maret 2015.
Wiranto menilai, dengan adanya alokasi anggaran negara untuk parpol dapat mengurangi potensi penyimpangan kader parpol dalam rangka menggalang dana partai.
Menurutnya, adanya dana legal dari pemerintah yang memadai untuk biaya operasional parpol maka konsentrasi parpol dapat diarahkan pada program kerja, bukan upaya penggalangan dana.
Hanya saja, Wiranto memilih bersikap pasif terkait wacana itu. Dia tidak akan ikut ngotot memperjuangkan, tapi tidak juga menolak.
"Hanura bersikap menunggu saja apabila wacana dana Rp1 triliun untuk parpol itu benar terlaksana," kata Wiranto.
SUMBER BERITA DARI VIVA.CO.ID
Jumat, 13 Maret 2015
Demikian disampaikan Menteri Hukum dan HAM (menkumham), Yasonna Laoly di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/3).
"Bukan disahkan, tapi disuruh setor nama pengurus sesuai dengan putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG). Memang yang diakomodasi kubunya Agung Laksono," katanya.
Dia menegaskan, pihaknya hanya mengikuti putusan MPG. "Kita kan mengikuti putusan mahkamah partai. Saya tidak menambah atau mengurangi, jadi apa yang diputuskan mahkamah partai kita terima," tegasnya.
"Murni betul-betul (bukan bagian intervensi pemerintah ke PG)."
Menurutnya, SK Kemkumham terkait putusan MPG belum dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Ini kan suratnya belum jadi objek PTUN. Nanti setelah kubu Agung serahkan nama dengan kewajiban mengakomodir kubu yang kalah (DPP PG versi Munas Bali)," ucapnya.
Selasa, 10 Maret 2015
intelijen - Rencana penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Pemberantasan Korupsi terus menuai kritikan. Meski belum dikeluarkan, namun aturan tersebut disinyalir akan memperlemah lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri.
Ini karena dalam inpres diamanatkan untuk meningkatkan pencegahan ketimbang penindakan. Pembagiannya yakni 75 persen (pencegahan) berbanding 25 persen (penindakan).
Pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakir, keberadaan inpres berpotensi membuat lembaga penegak hukum gulung tikar. “Ini karena sudah tidak ada lagi tindakan korupsi yang ditegakkan,” katanya kepada intelijen, Jakarta, Minggu (8/3).
Meski begitu, Inpres Pemberantasan Korupsi masih berpeluang positif, semisal dari sektor biaya, misalnya, anggaran yang akan dikeluarkan negara tidak mengecil seiring upaya pemberantasan perkara rasuah.
Namun, hal ini akan berlaku terbalik karena potensi kerugian negara akan semakin membesar lantaran peluang korupsi menjadi terbuka.
Muzakir mengingatkan, tolak ukur kemakmuran rakyat seharusnya tidak hanya sekadar dilihat dari ranah penindakan, melainkan juga pemberian pendidikan seputar korupsi.
“Asal tidak ada korupsi, tidak masalah (inpres). Begitu juga apakah dengan penindakan korupsi pelaku bisa habis? Nah, kalau logika ini yang dipakai, jadi lebih baik mencegah,” tuturnya
Minggu, 08 Maret 2015
Sekitar pukul 09.30 WIB, secara bergantian hadir di Bangsal Kencana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Paku Alam IX, bersama kerabat, Sentono Dalem (kerabat keraton), dan Abdi Dalem Keprajan (pejabat pemerintahan).
"Rauss... Rauss!!" teriak Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menyambut kedatangan mereka.
Dengan menggunakan surjan bermotif kembang, Sri Sultan berjalan menuju Bangsal Kencana. Setelah duduk, naskah sabdatama diserahkan oleh GBPH Prabu Kusuma kepada Sri Sultan.
Selanjutnya, Sri Sultan membacakan sabdatama di hadapan Sri Paku Alam IX bersama kerabat, Sentono Dalem (kerabat keraton), Abdi Dalem Keprajan (pejabat pemerintahan), dan Abdi Dalem Keraton.
Sabdatama tersebut berisikan delapan butir perintah dan berbunyi:
"Mangertiya, ingsun uga netepi pranatan, paugeran lan janjiku marang Gusti Allah, Gusti Agung kang kuasa lan cipta uga marang leluhur kabeh. Mulo ingsun paring dhawuh yaiku:
(Mengertilah, aku juga mematuhi aturan, tata krama, dan janji terhadap Tuhan yang Mahakuasa, serta menghormati para leluhur. Oleh karena itu, aku memberi perintah):
1. Ora isa sopo wae, ngungkuli utowo ndhuwuri mungguhing kraton. (Tidak seorang pun boleh melebihi kewenangan keraton (Raja).
2. Ora isa sopo wae mutusake utawa rembugan babagan Mataram, luwih-luwih kalenggahan tatanan Mataram. Kalebu gandheng cenenge karo tatanan pamerintahan. Kang bisa mutusne Raja. (Tidak seorang pun bisa memutuskan atau membicarakan persoalan Mataram. Terlebih berkaitan dengan Raja, termasuk tatanan dan aturan pemerintahannya. Yang bisa memutuskan hanya Raja.
3. Marang sopo wae kang kaparingan kalenggahan, manut karo Raja sing maringi kalenggahan. (Barang siapa yang sudah diberikan jabatan harus mengikuti perintah Raja yang memberikan jabatan).
4. Sing gelem lan ngrumangsani bagian saka alam lan gelem nyawiji karo alam, kuwi sing pantes diparingi lan diparengake ngleksanaake dhawuh lan isa diugemi yaiku: - pangucape isa diugemi -ngrumangsani sopo to sejatine -ngugemi asal usule. - kang gumelar iki wis ono kang noto. Dumadi onolir gumanti ora kepareng dirusuhi. (Siapa saja yang merasa bagian dari alam dan mau menjadi satu dengan alam, dialah yang layak diberi dan diperbolehkan melaksanakan perintah dan bisa dipercaya. Ucapannya harus bisa dipercaya, tahu siapa jati dirinya, menghayati asal-usulnya. Bagian ini sudah ada yang mengatur. Bila ada pergantian, tidak boleh diganggu).
5. Sing disebut tedak turun kraton, sopo wae lanang utowo wedok, durung mesti diparengake ngleksanaake dhawuh kalenggahan. Kang kadhawuhake wis tinitik. Dadi yen ono kang omong babagan kalenggahan Nata Nagari Mataram, sopo wae, luwih-luwih pengageng pangembating projo ora diparengake, lir e kleru utowo luput. (Siapa saja yang menjadi keturunan keraton, laki atau perempuan, belum tentu dianugerahi kewenangan kerajaan. Yang diberi wewenang sudah ditunjuk. Jadi, tidak ada yang diperbolehkan membahas atau membicarakan soal takhta Mataram, terlebih-lebih para pejabat istana, khawatir terjadi kekeliruan).
6. Anane sabdatama, kanggo ancer-ancer parembagan opo wae, uga paugeran kraton, semana uga negara, gunakake undang-undang. (Sabdatama ini dimunculkan sebagai rujukan untuk membahas apa saja, juga menjadi tata cara keraton dan negara, dan berlaku seperti undang-undang).
7. Sabdatama kang kapungkur kawedarake jumbuh anane undang-undang keistimewaan, jumbuh anane perdais dan danais. (Sabdatama yang lalu terkait perda istimewa dan dana istimewa).
8. Yen butuh mbenerake undang-undang keistimewaan, sabdo tomo lan ngowahi undang-undange. Kuwi kabeh dhawuh kang perlu dimangerteni lan diugemi. (Jika membutuhkan untuk memperbaiki Undang-Undang Keistimewaan, dasarnya sabdatama. Itulah perintah yang harus dimengerti dan dilaksanakan).
Mendadak
Penyampaian sabdatama yang mendadak ini diamini oleh GBPH Prabu Kusuma, adik Sri Sultan HB X, saat ditemui di Bangsa Kencana. "Iya mendadak, saya baru diberi tahu pagi tadi sekitar pukul 08.00," ujar dia.
Ketika dikonfirmasi alasan Sri Sultan mengeluarkan sabdatama secara mendadak, GBPH Prabu Kusuma enggan berkomentar. Dia berdalih, siapa pun, termasuk kerabat keraton, tidak boleh mengomentari. "Tidak boleh dikomentari. Silakan tanya ke Ngarso Dalem. Kalau saya hanya didhawuhi (diperintah) untuk menyiapkan saja," kata dia.
Menurut dia, di dalam tradisi Jawa, khususnya Keraton Ngayogyakarta Hadiningat, sabdatama merupakan perintah langsung dari raja yang harus didengar dan dihayati serta dilaksanakan. "Masyarakat silakan bagaimana menanggapinya," kata dia.
Pembacaan sabdatama berlangsung sekitar 15 menit. Seusai membacakan sabdatama, Sri Sultan langsung meninggalkan Bangsal Kencana.
Jumat, 06 Maret 2015

Mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD terkait pembahasan APBD 2015 berakhir dengan ketegangan. Bukannya mencapai kesepakatan, teriakan makian terdengar dari mulut anggota dewan terhadap Ahok.
"Cina anjing!" terdengar suara dari barisan tempat duduk para anggota dewan di gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (6/3).
Dalam rekaman yang disebar Humas Pemprov DKI Jakarta, memang tidak terlihat jelas siapa yang mengucapkan makian kasar itu. Namun terdengar jelas asal suara itu berasal dari para anggota dewan.
Di media sosial, sejumlah orang mengidentifikasi ucapan makian itu berasal dari mulut anggota DPRD asal PKS, Tubagus Arif.
"Kemarin di Gedung DPRD, Haji Tubagus Arif, S. Ag., anggota DPRD DKI dari Partai Keadilan Sejahtera mengumpat Ahok dengan kata-kata: "Cina anjing!" mengingat kakek buyut saya juga adalah orang Cina, tak membayangkan kalau di tubuh saya ada darah "hewan" yang sepanjang sejarah dekat dengan manusia itu. Guk guk guk," tulis Hendi Jo melalui akun Facebooknya, Jumat (6/3).
Akun Facebook Tubagus Arif pun mendapat serangan. Sejumlah makian dialamatkan kepada Anggota Komisi Pendidikan DPRD DKI Jakarta itu.
"Oohhh...ini toh orang terpelajar yg teriak anjing kemarin. Kalau boleh tau, dulu sekolahnya di mana ya?" tulis Kakas Kalu di timeline akun Tubagus Arif.
Namun, tudingan itu ditepis Arif. Melalui akun twitternya, @Tubagus_Arif dia membuat klarifikasi.
"Di pagi ini kita dikagetkan dg tuduhan yang keji & fitnah. Alhamdulillah lisan ini masih terjaga & tidak mengucapkan spt hal yang dituduhkan," tulisnya.
Rabu, 04 Maret 2015
Jika masyarakat lihat Ahok bicara di depan media, maka selintas menggambarkan sosok Ahok yang berani atau pemberani. Marah - marah tanpa takut, bahkan di depan nenek - nenek pun sanggup marah dan pukul mobil.
Tapi sayangnya Ahok cuma berani ngomong di depan media saja, ketika di ajak diskusi atau berdebat dalam forum tidak pernah hadir. Dan terkait konflik Ahok dengan DPRD, tvOne melalui program Indonesia Lawyers Club (ILC) edisi Selasa 03/03/2015 mengetengahkan topik: "Ahok-DPRD: Anggaran Siluman, Siapa Hantunya?" (Baca, Kebusukan Ahok Semakin Terlihat di ILC)
Dalam acara tersebut, Ahok tidak tampak hadir, tanpa alasan yang jelas. Inilah yang kemudian memicu publik tuk tuding Ahok seorang pengecut. Julukan Ahok
Pantesan Ahok gak berani hadir di ILC, bisanya cuma koar-koar di media, ngomong satu arah, tidak berani dialog terbuka, adu data. Padahal Ahok sudah diminta datang oleh Karni Ilyas (pemandu acara ILC). "Ahok tidak mau datang," ujar Karni di twitter.
Ruhut Sitompul yang juga hadir di ILC pun sampai ngomong: "Hok..hok.. Setiap kau ngomong merinding aku. Etika bicara jagalah supaya damai kita di bumi."
Di social media, netizen pun mentertawakan Ahok yang tidak berani datang di ILC.
"Ahok hanya omong besar! Gak berani dia ke ILC," ujar @MustofaNahra.
"Pertanya'annya Kenapa Ahok n jajarannya gamau Dateng Ke ILC? Padahal kalo di Media bukan mainn itu orang gagahnya....katanya Braveheart? haha..," komen @PutriRaysari.
"Ok kesimpulan ILC malam ini.... Ahok @basuki_btp itu Cemen..!! Gubernur kagak jelas.. Gak jelas prestasinya.. cuma jago bacot doang!" cuit @SistaAgni.
"Koh Ahok gak dateng di ILC, nyasar ke ITC mangga dua," kelakar @ratnabening.
"Ahok kok nga berani tampil di ILC? Pengecut!" komen @fadreee. [sal]



