Kamis, 19 Maret 2015
MADHON NEWS, MAKASSAR, - Amerika Serikat bakal merayakan Independence Day ke-239 di Anjungan Pantai Losari, Jl Penghibur, Makassar, Senin-Rabu (25 - 27/5/2015) mendatang.
Konsulat Jenderal Amerika Serikat bagian Politik- Ekonomi, Joanne I. Cossit mengatakan banyak perusahaan Amerika di Makassar sehingga duta besar memilih area ini sebagai lokasi pusat perayaan Indepence day.
"Saya selalu nyaman setiap ada disini. Ada banyak perusahaan Amerika yang ada di Makassar. Ekonomi naik, pelabuhan baik," kata Joanne I. Cossit saat bertemu dengan pejabat pemkot Makassar di Balaikota, Jl Ahmad Yani, Makassar Selasa (17/3/2015).
Menurut Joanne, konsulat memandang Makassar sebagai sebuah kota dengan perkembangan ekonomi sangat pesat. Disamping memiliki itu histori pelabuhan kapal yang terkenal sejak lama.
"Ekonominya pesat. Untuk kota di luar Jawa, kami lihat Makassar yang paling pesat pertumbuhannya. Makassar mau menjadi kota modern.
Sebagai contoh, ada MoU Microsoft dengan Pemkot Makassar. Ini salah satu tanda bagus untuk sebuah kota," katanya.
Joanne menceritakan warga Amerika Serikat memandang aksi demonstrasi di kota Makasar adalah hal wajar.
SUMBER BERITA DARI TRIBUN TIMUR.COM

Story Supersemar runoff
"... Even Hashim Ning should be exposed ashtray thrown Bung Karno," You are one of Suharto "So Bung Karno shouted"
"I see the hand shaking Bung Karno read notanya, then talk to Subandrio. After the hearing submitted to Mr. Leimena. Bung Karno and hurried scramble to leave the palace, followed Subandrio and Chairul Saleh ".
"Actually, when the General came to Bogor Palace. Bung Karno not want to receive. I just urge to meet, so the bit according to Bung Karno. However when it Bung Karno allergy with generals who were sent by President Soeharto. Then Mr. Basuki Rahmat as the oldest describes his arrival and bring a message Soeharto. Surprisingly Bung Karno welcomes open and ask alternatives to overcome the political situation ".
"Bung Karno argues, that should be separated persons who were tried by the communist party. We show evidence that, the party and the people / person as a unity of movement. Equally as guilty. The argument that we break, that if Bung Karno remove the element of 'com' it the authority he will fall. I say, quite the contrary sir. By removing the communists. Authority of the father will go up, and people believe it. Then we can convince Bung Karno that Nasution was not behind all of this. Because Bung Karno suspect that someday will lead AD Nasution against Sukarno. Actually, the most important is how, psychologically able to believe Bung Karno, that his safety and his family is guaranteed. The more so because the situation is not clear that this ".
"Please do not kill ya he Mir ...".
"How to Ban? do you agree? "
Soebandrio responsibility.
"Yes how Bung Karno already agreed without consulting with us"
Then cut Bung Karno, "but do you agree, right?"
Answered again "If it can be verbal command, sir. Do not be written "
Soebandrio just remember, that the generals glared at him, because his proposal to the Bung Karno.
"Precisely Bung Karno and the General mencorat streak on blank paper. But I forgot when I copy to the typewriter was wearing letterhead AD or not. Clearly I typed in the pavilion next. There Mrs. Hartini and Mangil aide who saw me typing "
"No comment ik helemaal Laat het aan u over. I leave it entirely to you "
"Als u deze brief tekent and Valt u in the trap. If this letter is signed, the same as in a trap "
"Please pack. Bismilahhirrrahmannirahim just "replied Commander Jakarta.
Finally Bung Karno signed a letter which we know as Supersemar today.
"Suharto even dare to make a declaration of President No. 5, signed on behalf of President Sukarno, without knowledge of Bung Karno. This edict to capture 15 ministers suspected Communist sympathizers"
On March 13th Marines General Hartono accompany Mr. Leimena usher a new warrant issued Bung Karno addressed to General Suharto. It contained a sort of letter of correction to the irregularities in the application Supersemar, ie dissolve the PKI without reporting his actions to the President. After reading it. Pak Harto is not denied any irregularities. He answered verbally, all conducted into his own responsibility.
news sources from selasar.com

Kisah Supersemar Yang Tercecer
"...bahkan Hasyim Ning harus terkena asbak yang dilempar Bung Karno, “Kamu orangnya Soeharto “ Begitu Bung Karno berteriak"
“ Saya lihat tangan Bung Karno gemetar membaca notanya, lalu berbicara dengan Subandrio. Setelah itu sidang diserahkan kepada Pak Leimena. Bung Karno dan tergopoh gopoh meninggalkan istana, diikuti Subandrio dan Chaerul Saleh “.
“Sebenarnya ketika para Jenderal datang ke Istana Bogor. Bung Karno tidak mau menerima. Cuma saya desak untuk menemui, sehingga Bung Karno agak nurut. Bagaimanapun saat itu Bung Karno alergi dengan jenderal-jenderal yang diutus oleh Pak Harto. Lalu Pak Basuki Rahmat sebagai yang tertua menjelaskan kedatangannya serta membawa pesan Pak Harto. Diluar dugaan Bung Karno menyambut terbuka dan menanyakan alternatif-alternatif untuk mengatasi situasi politik“.
“ Bung Karno berpendapat, bahwa harus dipisahkan oknum yang diadili dengan partai komunis. Kami menunjukan bukti bahwa, partai dan orang/oknum ini sebagai kesatuan gerak. Sama sama bersalah. Argumentasi yang kami patahkan, bahwa jika Bung Karno menghapus unsur ‘ kom ‘nya maka wibawa dia akan jatuh. Saya bilang, justru sebaliknya Pak. Dengan membuang komunis. Wibawa bapak akan naik, dan rakyat percaya. Lalu kami bisa meyakinkan Bung Karno bahwa Pak Nasution tidak dibelakang semua ini. Karena Bung Karno mencurigai bahwa kelak Pak Nas akan memimpin AD melawan Bung Karno. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana, secara psikologis bisa meyakini Bung Karno, bahwa keselamatannya dan keluarganya dijamin. Lebih-lebih karena situasi yang tidak jelas ini “.
“Tolong dia jangan dibunuh ya Mir… “.
“Bagaimana Ban ? kau setuju ? “
Jawab Soebandrio.
“Ya bagaimana Bung Karno sudah setuju tanpa berunding dengan kami“
Lantas dipotong Bung Karno, “ tapi kau setuju kan?"
Dijawab lagi “Kalau bisa perintah lisan saja pak. Jangan tertulis“
Soebandrio hanya mengingat, bahwa para jenderal melotot padanya, karena usulannya ke Bung Karno.
“ Tepatnya Bung Karno dan para Jenderal mencorat coret di kertas kosong. Tapi saya lupa ketika saya menyalin ke mesin tik itu memakai kertas kop surat AD atau bukan. Yang jelas saya mengetik di pavilion sebelah. Ada Bu Hartini dan ajudan Mangil yang melihat saya mengetik “
“ No comment ik laat het helemaal aan u over. Saya serahkan sepenuhnya kepada anda “
“ Als u deze brief tekent dan valt u in the trap. Kalau surat ini ditandatangani, sama saja masuk perangkap “
“ Sudahlah pak. Bismilahhirrrahmannirahim saja “ Jawab Panglima Jakarta ini.
Akhirnya Bung Karno menandatangani surat yang kita kenal sebagai Supersemar sekarang ini.
"Soeharto bahkan berani membuat maklumat Presiden No 5 yang ditanda tangani atas nama Presiden Sukarno, tanpa setahu Bung Karno. Maklumat ini untuk menangkap 15 menteri yang dicurigai sebagai simpatisan Komunis"
Tanggal 13 Maret Jenderal KKO Hartono menemani Pak Leimena mengantar surat perintah baru yang dikeluarkan Bung Karno ditujukan ke Jenderal Soeharto. Isinya semacam surat koreksi terhadap penyimpangan dalam aplikasi Supersemar, yakni membubarkan PKI tanpa melaporkan tindakannya kepada Presiden. Setelah membacanya. Pak Harto tidak membantah ada penyimpangan. Ia menjawab secara lisan, semua yang dilakukan menjadi tanggung jawabnya sendiri.
sumber berita dari selasar.com
MADHON NEWS, PEKANBARU - Ratusan massa dari gabungan mahasiswa di Pekanbaru, menggelar aksi demo sekaligus aksi konser di depan gerbang Kampus Universitas Riau (UR), Selasa (17/3/2015) sore.
Demo itu dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan atas kinerja dari pemerintahan Jokowi-JK. Mereka menilai Jokowi-JK gagal mengemban amanah rakyat dan menuntut Jokowi-JK untuk turun dari jabatan.
Selain menggelar orasi, para mahasiswa itu juga menggelar aksi konser dengan menyanyikan lagu-lagu. Bukan hanya itu, massa juga melakukan aksi bakar ban di tengah jalan. Praktis arus lalu lintas dialihkan menjadi satu jalur.
Suyetni, koordinator aksi mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK berkhianat kepada rakyat, dimulai dari pencabutan subsidi BBM, gonjang-ganjing politik, juga tingginya kurs rupiah terhadap dolar.
"Kami menyuarakan reformasi jilid dua, dan menuntut Jokowi-JK turun dari jabatannya," tegas Suyetni.
sumber berita dari tribun pekanbaru
Selasa, 17 Maret 2015
Selain itu, Pemerintah juga akan membagikan mesin tanam dan mesin panen. Hal itu sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mewujudkan swasembada beras. “Apa kita tidak malu, lahan pertanian sedemikian luas, tetapi masih impor beras”, imbuh Presiden Jokowi
Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong petani untuk secara optimal mendukung upaya pemerintah tersebut dengan lebih giat lagi.
Selain membagikan traktor, Jokowi juga akan membagikan mesin pompa air 250 unit dan mesin tanam 70 unit. Sambil menunggu rakitan selesai, peralatan itu terus memenuhi jalan kecamatan. Sepanjang jalan itu dijejer traktor dan peralatan pertanian.
Anehnya Alat-alat tersebut akan di tarik kembali setelah kunjungan tersebut usai.
“Sudah dikasih diambil kembali,” ujar masyarakat setempat.
Setelah kunjungan Jokowi di Ponorogo, berbagai media massa mainstream nasional memberitakan bahwa Jokowi telah membagikan bantuan traktor sebanyak 1016 unit.
Namun dari pantauan langsung Forum Hijau Indonesia di lokasi panen raya dan berdasarkan saksi mata narasumber, jumlah traktornya tidak sebanyak itu, bahkan traktor yang sebelumnya dipajang akhirnya diangkut kembali.
Warga setempat, Oppie Widianto mengatakan, “Saya orang jetis asli, lokasi panen raya dan penataan traktor hanya 400 meter dr rumah saya. Pd hari sabtu saya g sengaja lewat tempat penurunan & perakitan traktor. Disisi utara saya bertemu dg bapak2 dr dinas, ketika saya bertanya mau diapakan traktor2 ini pak, katanya mau dibagikan? Beliau menjawab, mau diangkut dikembalikan ke gudangnya, duitnya siapa buat bayari traktor segini banyak klo duitnya aja g cair. Begitu kata beliau.
Trus yg diselatan malah orang dr quick jg bilang hal yg sama. Besoknya saya konfirmasi sma paman saya yg kebetulan kerja di dinas pertanian, kata beliau klo mau traktor gratis prosedurnya ya harus mengajukan proposal dulu ke dinsos, habis itu dinsos konfirmasi sama dinas pertanian, nunggu acc pejabat diatas dsb pokoknya panjang. Tp ya sudahlah, itu bukan urusan saya…”
sumber berita dari fimadani.com
Senin, 16 Maret 2015
MADHON NEWS, CANBERRA - Sebuah rumah lelang berhasil menjual seekor sapi berwajah dua. Sapi aneh itu menggegerkan pasar lelang.
Menurut Gerry, selama lebih dari 50 tahun mengurusi lelang, ia sering menerima sapi dalam kondisi-kondisi anomali seperti sapi tersebut. "Kadang-kadang rekayasa genetika tidak cukup bekerja sesuai rencana. Ada sedikit rasa ingin tahu dan minat, dan itu wajar. Tapi saya tidak tahu apakah ada banyak kepentingan komersial dalam kesalahan ini. Sejauh ini, tak ada yang salah dengan hewan yang bersangkutan," kata Gerry kepada AAP.
Gerry mengatakan, anak sapi itu menderita kelainan di bagian wajah sehingga memiliki dua wajah. Wajah keduanya bertumpuk di atas wajah pertama. Wajah kedua itu memiliki satu mata, satu gigi, serta lubang hidung yang berfungsi. Namun wajah kedua tak memiliki mulut. "Saya tidak yakin apakah wajah tambahannya itu memiliki tulang tengkorak juga. Tampaknya tulang tengkoraknya tidak terbentuk dengan sempurna," kata Collins.
Saat dijual, kondisi sapi berwajah dua itu dikabarkan dalam kondisi baik.
Jumat, 13 Maret 2015
Jalan Manunggal 22, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, merupakan jalan pintas dan jalan alternatif warga untuk menuju ke tengah Kota Makassar. Namun, kondisi jalan berlumpur, berlubang dalam, dan terendam air. Pengguna jalan pun harus berhati-hati jika melintas di sana.
Tak sedikit pula kendaraan yang mengalami kerusakan saat melintasi jalan itu. Pada malam hari, jalanan di sekitar pabrik beton itu gelap gulita tanpa ada penerangan jalan. Selain itu, lahan kosong di sekitar pabrik menjadi tempat pembuangan sampah. Setiap saat, ada mobil truk atau pikap yang membawa sampah ke lokasi itu.
Selain kendaraan truk ataupun mobil bertonase besar yang merusak jalan, pabrik yang berlokasi di dalam Kota Makassar ini pun mencemari lingkungan. Debu yang muncul dari aktivitas pabrik pembuatan beton ini mencemari lingkungan.
"Sudah 18 tahun pabrik JK ini menyengsarakan warga di sini, Pak. Warga tidak tahumau ke mana mengadu karena kendaraan pabrik merusak jalan, dan debu aktivitas pabrik beterbangan masuk ke dalam rumah. Sudah tidak layak ada pabrik beton di sekitar permukiman warga," kata salah satu penduduk asli Kelurahan Maccini Sombala, Muhammad Arief Pattewakkang, Jumat (13/3/2015).
Arief mengatakan, selama pabrik beton itu berdiri, Jalan Manunggal tidak pernah diperbaiki oleh pihak perusahaan. "Pernah jalan diperbaiki oleh pemerintah, tetapi cepat sekali rusak. Bagaimana tidak, mobil truk besar berton-ton serta mobil molen pabrik beton melintas. Warga di sini sangat keberatan dengan keberadaan pabrik ini," kata Arief yang mengaku sebagai pendukung Jokowi-JK.
Pada bulan November 2014, Jalan Manunggal 22 pernah diratakan dengan timbunan pengerasan saat Presiden Jokowi berkunjung di Taman Maccini Sombala, dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia.
Hanya, jalan yang sudah diratakan itu tidak diaspal, dan kembali rusak karena dilewati truk. Saat penimbunan dan pengerasan jalan itu, warga sempat ingin mengganti nama jalannya dari Jalan Manunggal 22 menjadi Jalan Jokowi.
Penggantian nama akan diberikan karena jalan tersebut selama puluhan tahun tidak pernah diperbaiki, dan baru diperbaiki saat Presiden ingin berkunjung. "Pas Presiden Jokowi mau datang, Jalan Manunggal 22 langsung ditimbun dan diratakan. Makanya warga sempat berinisiatif mengganti nama jalannya dengan nama Jalan Jokowi. Namun, karena perbaikan itu tidak penuh, dan kendaraan pabrik JK masih merusak jalan, ya penggantian nama Jalan Jokowi dibatalkan," tutur Ridwan, warga lainnya.
Minggu, 18 Januari 2015
Foto Relawan Nasional melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Sabtu (17/1/2015) petang, meminta Presiden Joko Widodo segera melantik Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri.
MADHON NEWS, JAKARTA—Sekelompok massa yang menamakan diri mereka Relawan Nasional melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Sabtu (17/1/2015) petang, meminta Presiden Joko Widodo segera melantik Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Relawan Nasional menduga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bermain politik bertameng pemberantasan korupsi dalam penetapan status tersangka Budi Gunawan.
Pasalnya, kata Afrudin, tuduhan kepemilikan rekening gendut tidak hanya pada Budi Gunawan tetapi sejumlah jenderal lainnya tidak disentuh KPK.
“Mengapa KPK dalam penegakan hukum terkesan sangat diskriminatif. Apakah KPK tidak menerapkan asas persamaan di mata hukum,” ujar dia.
Dia mengingatkan, banyak koruptor kelas kakap yang hingga saat ini belum tersentuh hukum. Penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka dinilainya sebagai wujud tebang pilih KPK dalam memberantas korupsi.
“Oleh karena itu kami menolak kriminalisasi Komjen Pol. Budi Gunawan oleh KPK, dan meminta agar institusi KPK dibersihkan dari kekuatan asing dan kepentingan politik tertentu,” kata dia.
Sebelumnya politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika berpendapat permasalahan antara status tersangka dan pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri, merupakan bentuk persilangan hukum pidana dengan tata negara. “Permasalahan antara status tersangka dan pengangkatan Budi Gunawan menjadi Kapolri adalah bentuk persilangan hukum pidana (ranah KPK) dan hukum tata negara (proses pengangkatannya),” kata Gede Pasek dihubungi di Jakarta, Jumat (16/1/2015) malam.
Pasek yang merupakan anggota DPD menilai dalam posisi tersebut tidak boleh ada yang mengklaim sebagai hukum yang lebih tinggi, karena baik KPK dengan hukum pidananya dan Presiden Jokowi yang melaksanakan proses hukum tata negara, berada di kamar yang berbeda termasuk juga mekanisme penyelesaiannya.
“Oleh karena itu tidak perlu dibenturkan, biarkan berjalan apa adanya saja. KPK silakan lakukan proses hukum acara pidana yang diyakininya, dan Presiden silakan menjalankan aspek hukum tata negara yang sudah berjalan selama ini,” kata dia.
Terlebih, kata mantan Ketua Komisi Hukum DPR itu, semua hal tersebut dibingkai dalam posisi semua orang sama di mata hukum. Baik Kapolri, Komisioner KPK, maupun Presiden sama di depan hukum.
“Kalau ada yang tidak puas bisa dilakukan dengan upaya hukum juga, baik yang terkait pidana maupun yang terkait dengan hukum tata negara. Jangan malah dibawa ke ranah peradilan opini. Itu tidak benar dan tidak sehat,” papar dia.
Sejauh ini DPR melalui sidang paripurna sudah menerima Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Namun Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sambil menunggu proses hukum di KPK. Sementara ini, jabatan Kapolri dipegang oleh pelaksana tugas yakni Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti.
Jumat, 16 Januari 2015
"Mungkin mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri tidak ada pawai besar setelah 11 September 2001 dan bahwa kehadiran mereka di Paris itu tidak perlu?" Kata Presiden Prancis Francois Hollande dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Le Parisien yang diterbitkan pada hari Rabu, seperti dilansir AFP, Kamis (15/1).
Washington hanya diwakili Duta Besar AS untuk Prancis, Jane Hartley, dalam acara tersebut. Menteri Luar Negeri AS, John Kerry mengatakan absennya Presiden AS Barack Obama dikarenakan masalah keamanan semata mengingat acara tersebut dikatakan cukup mendadak.
"Saya akan secara pribadi sangat ingin berada di sana," kata Kerry dalam kunjungan ke India pada Senin (12/1).Untuk 'membayar kesalahannya' Kerry dilaporkan telah tiba di Paris dan akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius dan Presiden Perancis Francois Hollande untuk menunjukkan solidaritas negaranya dengan Prancis.
Prancis adalah sekutu tertua di AS yang telah menjalin hubungan diplomatik sejak 1776. Namun hubungan keduanya dikabarkan terus merenggang setelah Prancis menentang invasi AS ke Irak pada 2003 silam.
"Maybe they tell themselves no big parade after 11 September 2001 and that their presence in Paris was not necessary?" French President Francois Hollande said in an interview with Le Parisien newspaper published on Wednesday, as quoted by AFP on Thursday (15/1).
Washington only represented the US Ambassador to France, Jane Hartley, in the event. Secretary of State, John Kerry, US President Barack Obama's absence due to a security issue alone is enough to remember the event of sudden.
"I personally would very much like to be there," Kerry said in a visit to India on Monday (12/1) .To 'amends' Kerry reported to have arrived in Paris and will hold talks with French Foreign Minister Laurent Fabius and President France Francois Hollande to show solidarity with the French country.
France is the oldest US ally which has had diplomatic relations since 1776. But their relationship reportedly continued to stretch after France opposed the US invasion of Iraq in 2003 ago.