Recent Articles
Tampilkan postingan dengan label INDONESIA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label INDONESIA. Tampilkan semua postingan

Jumat, 16 Januari 2015

BBM Turun, JK: Kita Laksanakan Perbaikan Sistem Pemerintahan

Jumat, 16 Januari 2015 - 0 Comments

  Petugas mengisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada konsumen di salah satu SPBU di Jakarta, Jumat (16/1).   (Republika/ Yasin Habibi)
Petugas mengisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada konsumen di salah satu SPBU di Jakarta, Jumat (16/1). (Madhon News/ Romadhon)

MADHON NEWS, JAKARTA-- Pemerintah telah mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan kembali turun pada pekan depan. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyebut penurunan ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem pemerintahan.

Ia mengatakan untuk memutuskan penurunan harga BBM ini, pemerintah pun tak membutuhkan waktu yang lama.

"Sama dengan waktu menaikkan BBM, kalau sebelumnya rapat puluhan kali tidak naik, ini rapat 2 kali langsung turun. Itu adalah bagaimana kita melaksanakan banyak fokus dan perbaikan dalam sistem pemerintahan kita semua," kata JK saat memberikan sambutan dalam acara 'Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2015' yang digelar di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat (16/1) malam.

Sebelumnya, JK menegaskan penurunan harga BBM tersebut dipengaruhi oleh harga minyak dunia. "Ya kan kalau harga minyak turun otomatiskan kita punya rumusan ya harus mengikuti harga minyak kan," kata JK, Kamis (15/1).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun secara resmi telah mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar. Harga BBM jenis premium akan turun menjadi Rp 6.600 per liter dari Rp 7.600 per liter. Sedangkan, harga solar turun menjadi Rp 6.400 per liter dari Rp 7.250 per liter.
Harga baru ini akan mulai berlaku pada Senin (19/1) pukul 00.00 WIB. Penurunan harga BBM ini dilakukan seiring merosotnya harga minyak dunia hingga di bawah 50 dolar AS per barel.

Pada akhir 2014 lalu, pemerintah juga telah menurunkan harga bahan bakar minyak. Saat itu, harga premium turun menjadi Rp 7.600 per liter dari Rp 8.500 per liter dan solar turun jadi Rp 7.250 per liter dari Rp 7.500 per liter.

Jangan Sampai Istilah Presiden Boneka Kembali Populer di Masyarakat

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers didampingi Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/1).(Antara/Setpres-Rusman)
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers didampingi Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/1).(Antara/Setpres-Rusman)

MADHON NEWS, JAKARTA-- Dilema terkait masalah pencalonan Budi Gunawan dapat menjadi pembuktian bagi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, keputusan yang diambil Jokowi dapat membentuk asumsi terhadap kepemimpinannya.

"Jangan sampai asumsi 'presiden boneka' melambung lagi," jelas  Pakar ilmu politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro pada Republika Online, Jumat (16/1).

Zuhro melihat posisi Jokowi memang dilematis karena ia tak sendiri. Ada partai dan koalisi pendukung di belakangnya. Sehingga, dalam mengambil keputusan pastinya tidak akan seorang diri, akan ada tekanan.
Terlepas dari semua tekanan, sebagai orang nomor satu di Indonesia, Jokowi merupakan pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Satu hal yang perlu diperhatikan Jokowi ialah menjaga kepercayaan rakyat.

Menurut Zuhro, kepercayaan rakyat merupakah hal yang sangat mahal. Sekali seorang pemimpin kehilangan kepercayaan rakyatnya, maka akan sulit bagi pemimpin tersebut untuk meraih kembali kepercayaan itu, ibarat menegakkan benang yang basah.

Terkait figur Budi Gunawan sendiri, Zuhro melihatnya dengan simpel. Ia menyatakan orang yang baik dan tidak terstigma tidak mungkin tiba-tiba ditersangkakan. Menurut Zuhro, seseorang yang tak melakukan tindak pidana, tidak mungkin bisa menjadi tersangka begitu saja.
"Ini polisi loh. Masa menjadi tersangka (tapi) nggak ngapa-ngapain. Gampang saja rumusnya," lanjutnya.

Ketua PAC PDI Perjuangan Rampok Rp 13,5 Juta

Ketua PAC PDI Perjuangan Rampok Rp 13,5 Juta
Warta Kota/Ichwan Chasani
Ilustari perampok 

MADHON NEWS , MALANG—
Ketua Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, bersama dua temannya, ditangkap polisi dari Polsek Pagak, Kabupaten Malang, karena diketahui menjadi otak perampokan uang senilai Rp 13,5 juta.
Kini, ketiga pelaku sudah ditahan polisi setempat. Menurut keterangan Kasatreskrim Polres Malang, AKP Wahyu Hidayat, Jumat (16/1/2015), polisi telah menangkap tiga pelaku perampokan uang senilai Rp 13,5 juta.
"Kejadian kasus tersebut pada 14 Mei 2012 silam. Baru sekarang terbongkar siapa pelakunya," kata dia.
Korban dari perampokan tersebut atas nama Raseman (45) warga Desa Sempol, RT 06/RW 02, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang.
Kronologi kejadiannya berawal saat korban berboncengan dengan seorang tukang ojek bernama Tulin (44). Di tengah perjalanan, tiba-tiba keduanya dihadang dua pria tidak dikenal.
Kedua pria tidak dikenal itu langsung meminta uang milik Raseman. Bahkan kepala Raseman juga dipukul dengan batang kayu berkali-kali dan membuat Raseman tak berdaya. Melihat Raseman dirampok dan didipukuli dua pria tak dikenal, Tulin bukan malah membantunya. Dia malah kabur meninggalkan Raseman yang tergeletak di lokasi kejadian.
Sementara dua pelaku berhasil mengambil uang milik Raseman dan langsung kabur. Setelah Raseman sadar, ia langsung bangun, berjalan kaki pulang ke rumahnya. Esok harinya, korban melapor kejadian tersebut ke Mapolsek Pagak.
"Saat kejadian, korban ingat betul ciri logat suara pelaku kedua pelaku. Dari laporan itu, polisi terus mengusutnya," kata Wahyu.
Pada 5 Januari 2015 lalu, polisi berhasil mengungkap kasus tersebut. Dalam proses penangkapan, polisi berpura-pura ingin mendamaikan kasus tersebut dengan cara memanggil ketiga pelaku untuk dipertemukan dengan korban.
Para pelaku tersebut di antaranya, Tulin (44), yang ternyata saat kejadian berpura-pura menjadi tukang ojek. Dua pelaku lainnya adalah Ngatiman (43) dan Marwi (50). Pelaku yang bernama Marwi diketahui menjabat sebagai Ketua PAC PDIP Kecamatan Pagak. "Otak pelaku kasus itu adalah tersangka Marwi," kata Wahyu.
Dari kasus tersebut, korban mengalami kerugian Rp 13,5 juta. Polisi berhasil mengamankan dompet Tulin beserta STNK, uang senilai Rp 200.000. "Korban dan tiga pelaku diketahui tinggal di satu desa dan saling kenal," kata dia.
Ketiga tersangka, kata Wahyu, sudah mengakui perbuatannya. Namun hasil kejahatan sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari tiga tersangka tersebut.
Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan, Kabupaten Malang, Sugeng Pudjianto, yang dihubungi melalui pesan pendek terkait kasus ini, hingga berita ini ditayangkan, belum memberikan tanggapan

Chairman PAC PDI Perjuangan Robber Rp.13.5 Million

Ketua PAC PDI Perjuangan Rampok Rp 13,5 Juta
Warta Kota/Ichwan Chasani
illustration robber
 
MADHON NEWS, --MALANG Chairman of the Child Branch PDI, District Pagak, Malang, East Java, with two friends, was arrested by police from the Police Pagak, Malang, because the brain known to be a robbery money worth USD 13.5 million.

Now, the three perpetrators have been arrested local police. According to Police Kasatreskrim Malang, AKP Wahyu Hidayat, Friday (16/01/2015), the police have arrested three perpetrators of the robbery money worth USD 13.5 million.

"Genesis of the case on May 14, 2012 ago. Only now uncovered who did it," he said.

The victim of the robbery on behalf Raseman (45) villagers Sempol, RT 06 / RW 02, District Pagak, Malang.

Chronology of events began when the victim rode with a motorcycle taxi driver named Tulin (44). Along the way, suddenly confronted by two men are both unknown.

Both men are not known immediately asked for money belongs Raseman. Even the head Raseman also beaten with a stick many times and make Raseman helpless. See Raseman robbed and didipukuli two unidentified men, Tulin not even help. He even fled Raseman lying at the scene.

While the two actors managed to take the money and run away Raseman belong. After Raseman conscious, he got up, walking back to his home. The next day, the victim reported the incident to Mapolsek Pagak.

"When the incident, the victim remembered well the characteristics of both the perpetrator accent voice actors. From the report, the police continued to investigate," said Wahyu.

On January 5, 2015, the police uncovered the case. In the process of arrest, the police pretended to want to reconcile the case by calling the three actors to be reconciled with the victim.

Among the actors, Tulin (44), which was at the time pretending to be a motorcycle taxi driver. Two other players are Ngatiman (43) and Marwi (50). Marwi known actors named Chairman of the PAC PDIP District of Pagak. "The brain is the case it is alleged perpetrator Marwi," said Wahyu.

Of these cases, the victim suffered a loss of Rp 13.5 million. The police managed to secure the wallet along with the vehicle registration Tulin, money worth USD 200,000. "Victims and three unknown perpetrators live in the village and knew each other," he said.

The three suspects, said Revelation, has apparently confessed. But the proceeds of crime is up for the daily needs of the three suspects.

Meanwhile, Secretary of the PDI-P, Malang, Sugeng Pudjianto, which is reached via a short message related to this case, until the news was aired,

Kamis, 15 Januari 2015

Problem Budi Gunawan, Prabowo's Men Want "Beat Out" Jokowi

Kamis, 15 Januari 2015 - 0 Comments

Komjen Pol Budi Gunawan saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR. FOTO: Ricardo/jpnn.com
Police Commissioner General Budi Gunawan while undergoing the fit and proper test in Commission III



MADHON NEWS, JAKARTA - Gerindara Party politician, Desmond J Mahesa admitted, at first party does not necessarily support the candidate Commissioner General of Police Budi Gunawan as police chief Joko Widodo President's proposal. Attitude Gerindra according to Desmond because there are still remnants of the dispute last presidential election in 2014.

But that attitude suddenly changed when Budi as a suspect in a bribery case and gratification by KPK. After the announcement, Gerindra held internal discussions and the outcome decided to support Budi to be the Chief of Police. "If BG is not as a suspect, a different story," said Desmond, in the press room in the Parliament, Senayan, Jakarta, Thursday (15/1).

Logically, the Vice Chairman of Commission III Further, if Gerindra refused Budi, meaning Gerindra manipulated Jokowi and no casualties were not necessarily guilty. "To avoid that trap, Gerindra post moves playing Tai Chi. That turned towards supporting BG," he said.

Gerindra continued, would not legitimize ways inhuman in removing people. "Because the discussion in Gerindra, BG was entrusted Mega (coriander PDIP Megawati Sukarnoputri) and definitely rejected KMP. We actually be another," he said.

So according to Desmond, let Jokowi who bear the risk. "If he swore BG become Chief of Police, will be dealing with the Commission. Otherwise inaugurated, will be dealing with the right of interpellation Parliament. It's a toy that must be struck Jokowi exhausted. Do BG that make the victim in this game, "he said.
So Desmond said, this is not about Budi as a unifying symbol KMP with KIH in the House. "It's a way for the game Jokowi. Outside of this context, a different story," said Desmond

Soal BG, Anak Buah Prabowo Ingin “Pukul Habis” Jokowi


Komjen Pol Budi Gunawan saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR. FOTO: Ricardo/jpnn.com
Komjen Pol Budi Gunawan saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR. FOTO: Ricardo/jpnn.com



MADHON NEWS, JAKARTA - Politikus Partai Gerindara, Desmond J Mahesa mengaku, pada awalnya partainya belum tentu mendukung calon Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri usulan Presiden Joko Widodo. Sikap Partai Gerindra tersebut menurut Desmond karena masih adanya sisa-sisa perselisihan dari pemilihan presiden tahun 2014 lalu.
 
Tapi, sikap itu tiba-tiba berubah saat Budi dijadikan tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi oleh KPK. Usai pengumuman itu, Gerindra menggelar diskusi internal dan hasilnya memutuskan untuk dukung Budi untuk jadi Kapolri. “Kalau saja BG tidak dijadikan tersangka, ceritanya jadi lain," kata Desmond, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (15/1).

Logikanya, lanjut Wakil Ketua Komisi III itu, kalau Gerindra menolak Budi, berarti Gerindra diperalat Jokowi dan ada korban yang belum tentu juga bersalah. "Untuk menghindari jebakan itu, Gerindra pasang jurus bermain Tai Chi. Yaitu berbalik arah mendukung BG,” ungkapnya.

Gerindra lanjutnya, tidak mau melegitimasi cara-cara yang tidak manusiawi dalam membuang orang. "Sebab dalam diskusi di Gerindra, BG itu titipan Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) dan pasti ditolak KMP. Kami malah bersikap lain," ujarnya.

Jadi menurut Desmon, biarlah Jokowi yang menanggung resiko. “Kalau dia melantik BG jadi Kapolri, akan berhadapan dengan KPK. Kalau tidak melantik, akan berhadapan dengan hak interpelasi DPR. Ini kan mainan Jokowi yang harus dipukul habis. Jangan BG yang jadikan korban dalam permainan ini," tegasnya.
Jadi kata Desmon, ini bukan soal Budi sebagai simbol penyatu KMP dengan KIH di DPR. "Ini cara menghadapi permainan Jokowi. Di luar konteks ini, lain lagi ceritanya," pungkas Desmond

Jumat, 09 Januari 2015

Jokowi Appoints Former Member of the PDIP So Judge of the Constitutional Court

Jumat, 09 Januari 2015 - 0 Comments


MADHON NEWS 09 JANUARI 2015 - President Joko Widodo (Jokowi), I Dewa Gede Paguna appoint as judges of the Constitutional Court (MK) new. Paguna a politician Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) and was a member of the Assembly who joined the PDIP faction. Planned to be immediately sworn in at the State Palace on Wednesday (01/07/2015)
 
"On January 6, the president of the Constitutional Court established that the new members of the government elements are I Dewa Gede Paguna. Decree signed by the president this afternoon around 12:00 pm," said Minister of State Secretary in the office of the State Secretariat Pratikno as quoted from republika.co.id , Tuesday (6/1).
 
Paguna will immediately be taken before the presidential oath of office on January 7 tomorrow. He will be inducted along with the judges of the Constitutional Court of the Supreme Court elements, namely Suhartoyo.
 
While the signatories conducted on Monday, January 5, 2015 Presidential appointment earlier than Paguna. A day earlier, the selection committee submitted two names candidates for judges of the Constitutional Court from the government to the president, the Paguna and Yuliandri. In the end, the president chose Paguna.
According Pratikno, when submitting two names, Pansel also submit documents describing the results of interviews and verification of the Commission and INTRAC. In addition, the document also included a selection committee assessment based on competence, integrity, and independence of each candidate

Minggu, 21 Desember 2014

Jakarta Provincial Government Not Concerned Citizens Poor in Capital

Minggu, 21 Desember 2014 - 0 Comments

Jakarta Provincial Government Not Concerned Citizens Poor in Capital

Madhon News
Sunday, December 21, 2014 - 15:53 pm
Pemerintah Tidak Peduli Warga Miskin Ibu KotaJakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama or Ahok assessed inhuman to evictees. (Photo: Romadhon / Madhon News)
 
JAKARTA - Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama or Ahok assessed inhuman to evictees. The reason, many citizens who were victims of forced evictions, raided and arrested the street vendors.

"Model evictions Jakarta Provincial Government is a portrait of the show. The government does not care and is not pro-poor capital city," said Chairman of Jakarta Residents Forum (Fakta) Azas Tigor Nainggolan in the discussion 'End of Year Note Facts' in Cikini, Central Jakarta , Sunday (12/21/2014).

He explained that, throughout 2014 there are 26 or 3,513 buildings and 3,751 families and 13 952 people lost their houses due to the city government evicted. Then, 17 locations approximately 2,149 street vendors traders lose his place of business.

Not a few people were disappointed with the attitude that Ahok, Tigor advice, should a leader do not easily use the power. Because, it will only provoke people's emotions.

"The reason for the eviction was actually showed negative labeling government to its citizens as the source of the problem," he added.

For example, the eviction of residents Ria-Rio, Pedongkelan, East Jakarta, which is said to normalize reservoir that requires a fee of Rp750 billion that it would be a luxury housing.

"We have proof of mockups plan area around Ria-Rio will be a luxury residential and business district," he said.

Thus, he again suggested, in order to change the procedures in the discipline Ahok illegal buildings and the street vendors who are considered the source of the problem for the capital.

Minggu, 20 Oktober 2013

BROSS MERAK MATA

Minggu, 20 Oktober 2013 - 0 Comments

NAMA BARANG BROSS MERAK MATA
HARGA SATUAN IDR.10000
HARGA GROSIR HARGA PERBOX ISI 6 PASANG : IDR.5.5000
STOCK SEKARANG TINGGAL 3 GROSS
GAMBAR TAMBAHAN

Subscribe

Donec sed odio dui. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio. Duis mollis

© 2013 Stejer. All rights reserved.
Designed by SpicyTricks