Recent Articles
Tampilkan postingan dengan label INDONESIA CRIMINAL CASE. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label INDONESIA CRIMINAL CASE. Tampilkan semua postingan
Jumat, 20 Maret 2015
Jumat, 20 Maret 2015
- 0 Comments
Sejumlah prajurit Taifib Korps Marinir TNI AL dan US MARSOC mengikuti upacara pembukaan latihan dengan sandi Lantern Iron 15-5524 di Pusat Latihan Tempur Korps Marinir Baluran, Karangtekok, Situbondo, Jatim, Kamis (19/3).
MADHON NEWS, SURABAYA -- Kalangan militer Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk memerangi gerakan radikal ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) serta meningkatkan kerja sama militer kedua negara yang selama ini sudah baik.
Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko mengemukakan hal itu saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) AS, Robert O. Blake, beserta staf di Jakarta, demikian keterangan pers Pusat Penerangan TNI yang diterima Antara, Kamis (19/3).
Dalam pertemuan itu, Panglima TNI kembali menegaskan bahwa ISIS merupakan ancaman potensial bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga harus diperangi.
Untuk itu, Panglima TNI berjanji akan terus melakukan komunikasi dengan para pimpinan agama Islam dan beberapa komponen lain di Indonesia guna menyatukan persepsi yang sama dan menempatkan ISIS menjadi musuh bersama.
"ISIS tidak boleh berkembang, tidak boleh tumbuh di satu wilayah pun di Indonesia, ini sudah menjadi suatu keputusan. Untuk itu TNI akan menggelar latihan dalam jumlah yang relatif besar di Poso," katanya.
Menurut Panglima, pihaknya akan erus mewaspadai Poso, karena TNI tidak ingin Poso menjadi tempat yang nyaman bagi tumbuhnya ISIS setelah mereka kembali dari Suriah dan Irak.
"Saya punya keyakinan penuh bahwa dalam kepemimpinan Dubes AS untuk Indonesia akan dapat membangun komunikasi yang sangat baik dengan TNI khususnya, dan dapat membuahkan hal-hal baru dalam konteks hubungan antara kedua Angkatan Bersenjata," katanya.
Panglima TNI juga menyampaikan saat dirinya bertemu Panglima Militer AS Jenderal Martin Dempsey terkait prospek hubungan kedua Angkatan Bersenjata akhirnya disepakati bahwa Indonesia dan AS memiliki pandangan yang sama untuk membangun kekuatan dan hubungan yang semakin kuat.
Sementara itu, Dubes AS Robert O. Blake mengatakan pihaknya sangat menghargai atas ketegasan Panglima TNI terkait masalah ISIS dan mengharapkan Indonesia dapat mengawasi ISIS dengan baik serta dapat bekerja sama dengan negara ASEAN.
"Saya berkeinginan untuk mengundang para perwira-perwira di kawasan ASEAN, untuk membicarakan tentang perkembangan ISIS ke depan dan bagaimana dalam menyikapinya," katanya.
Selain itu, Dubes Amerika juga menyampaikan penggunaan landasan di Lanud Ranai, Natuna, dapat digunakan sebagai tempat pengisian BBM pesawat dalam mendukung pelaksanan latihan gabungan militer Indonesia dengan Amerika.
Dalam pertemuan itu, Panglima TNI didampingi Asintel Panglima Laksda TNI Amri Husaini, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya, Kapuskersin TNI Laksma TNI Suselo dan Staf Khusus Panglima TNI Marsma TNI (Purn) Prayitno.
sumber berita republika.co.id
Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko mengemukakan hal itu saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) AS, Robert O. Blake, beserta staf di Jakarta, demikian keterangan pers Pusat Penerangan TNI yang diterima Antara, Kamis (19/3).
Dalam pertemuan itu, Panglima TNI kembali menegaskan bahwa ISIS merupakan ancaman potensial bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga harus diperangi.
Untuk itu, Panglima TNI berjanji akan terus melakukan komunikasi dengan para pimpinan agama Islam dan beberapa komponen lain di Indonesia guna menyatukan persepsi yang sama dan menempatkan ISIS menjadi musuh bersama.
"ISIS tidak boleh berkembang, tidak boleh tumbuh di satu wilayah pun di Indonesia, ini sudah menjadi suatu keputusan. Untuk itu TNI akan menggelar latihan dalam jumlah yang relatif besar di Poso," katanya.
Menurut Panglima, pihaknya akan erus mewaspadai Poso, karena TNI tidak ingin Poso menjadi tempat yang nyaman bagi tumbuhnya ISIS setelah mereka kembali dari Suriah dan Irak.
"Saya punya keyakinan penuh bahwa dalam kepemimpinan Dubes AS untuk Indonesia akan dapat membangun komunikasi yang sangat baik dengan TNI khususnya, dan dapat membuahkan hal-hal baru dalam konteks hubungan antara kedua Angkatan Bersenjata," katanya.
Panglima TNI juga menyampaikan saat dirinya bertemu Panglima Militer AS Jenderal Martin Dempsey terkait prospek hubungan kedua Angkatan Bersenjata akhirnya disepakati bahwa Indonesia dan AS memiliki pandangan yang sama untuk membangun kekuatan dan hubungan yang semakin kuat.
Sementara itu, Dubes AS Robert O. Blake mengatakan pihaknya sangat menghargai atas ketegasan Panglima TNI terkait masalah ISIS dan mengharapkan Indonesia dapat mengawasi ISIS dengan baik serta dapat bekerja sama dengan negara ASEAN.
"Saya berkeinginan untuk mengundang para perwira-perwira di kawasan ASEAN, untuk membicarakan tentang perkembangan ISIS ke depan dan bagaimana dalam menyikapinya," katanya.
Selain itu, Dubes Amerika juga menyampaikan penggunaan landasan di Lanud Ranai, Natuna, dapat digunakan sebagai tempat pengisian BBM pesawat dalam mendukung pelaksanan latihan gabungan militer Indonesia dengan Amerika.
Dalam pertemuan itu, Panglima TNI didampingi Asintel Panglima Laksda TNI Amri Husaini, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya, Kapuskersin TNI Laksma TNI Suselo dan Staf Khusus Panglima TNI Marsma TNI (Purn) Prayitno.
sumber berita republika.co.id
Kamis, 19 Maret 2015
Kamis, 19 Maret 2015
- 0 Comments
Furor is associated with the Islamic State of Iraq group and Syria (ISIS) continue to occur. This time an SMS sent by a stranger who claimed to be a member of ISIS circulated in Tangerang, on Wednesday (18/3). SMS was threatening to the integrity of the Republic.
Initially the SMS sender said the plane skidded at Soekarno Hatta Airport, killing all passengers. Information transmitted by an unknown person was initially contains info Lufthansa air route Jakarta - Jakarta route Berlin - Berlin slipping during take off at Soekarno Hatta Airport at 10:25. SMS is pinning name Nur Rakhman, ATC employees Soekarno Hatta with the phone number 085 758 905 832.
However, when confirmed to the Soekarno-Hatta airport, not true incident in question.
We also tried to call the number listed in the text. However, not appointed. SMS only later, this person admitted as a Member of ISIS.
He claimed located at East Lampung, East Cross Road Km 40 number 77, the Well Cats Side Indomaret, Indomaret side, East Lampung. This person through SMS also claimed there are two areas in Indonesia, which became the basis of ISIS. Two wilayab it Poso and East Lampung.
"If the West Java False. Our head office. Only two branches, Poso ama East Lampung. You Are Lying. Wkwkwkk, "said this person via SMS as he said on August 17, there will be excitement or terror in Indonesia. Even the night (18/3) later, this man claims to the Kaaba in Mecca, will be destroyed by ISIS Syrian base.
Not only that this man continues SMS received Indopos and call the infidel West Java. This guy claims will liberate the island of Sumatra and then destroy Java.
"West Java's population of all dog breeds. including governors, mayors, Pangdam, Danrem, provincial police chief, principal e everything. we want to free the first Sumatran. new Java destruction, "said this person via SMS to 085 758 905 832 Indopos of numbers.
source of sound news
Kehebohan yang terjadi berkaitan dengan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) terus terjadi. Kali ini sebuah SMS yang dikirimkan orang tidak dikenal yang mengaku sebagai anggota ISIS beredar di Tangerang, Rabu (18/3). SMS itu bernada ancaman terhadap keutuhan NKRI.
Awalnya sang pengirim SMS mengatakan, pesawat di Bandara Soekarno Hatta tergelincir dan menewaskan semua penumpang. Informasi yang dikirimkan oleh orang tidak dikenal ini awalnya berisi info pesawat Lufthansa rute Jakarta – Berlin rute Jakarta – Berlin tergelincir saat take off di Bandara Soekarno Hatta pukul 10.25. SMS ini menyematkan nama Nur Rakhman, pegawai ATC Soekarno Hatta dengan nomor telepon 085758905832.
Namun saat dikonfirmasi kepada pihak Bandara Soekarno Hatta, tidak benar kejadian yang dimaksud.
Kami pun mencoba menghubungi nomor yang dicantumkan dalam SMS tersebut. Namun, tidak diangkat. Hanya SMS selanjutnya, orang ini mengaku sebagai Anggota ISIS.
Dia mengaku beralamat di Lampung Timur, Jalan Lintas Timur Km 40 nomor 77, Sumur Kucing Samping Indomaret, samping Indomaret, Lampung Timur. Orang ini melalui SMS juga mengklaim ada dua daerah di Indonesia yang menjadi basis ISIS. Dua wilayab itu Poso dan Lampung Timur.
”Kalo Jawa Barat itu Palsu. Kami Kantor pusat. Cuma dua cabang, Poso ama Lampung Timur. Kamu Bohong. Wkwkwkk,” kata orang ini melalui SMS sembari mengatakan tanggal 17 Agustus mendatang akan ada kehebohan atau teror di Indonesia. Bahkan malam (18/3) nanti, pria ini mengklaim Ka’bah di Mekkah, akan di hancurkan oleh ISIS basis Suriah.
Tidak sampai disitu SMS pria ini pun terus diterima INDOPOS dan menyebut orang Jawa Barat kafir. Orang ini mengklaim bakal memerdekakan pulau Sumatera dan selanjutnya menghancurkan Jawa.
”Jawa barat itu penduduknya keturunan anjing semua. termasuk gubernur, walikota, pangdam, danrem, kapolda, pokok e semuanya. kami mau merdeka kan sumatera dulu. baru penghancuran jawa,” kata orang ini melalui SMS kepada INDOPOS dari nomor 085758905832.
sumber dari suara news
Rabu, 18 Maret 2015
Rabu, 18 Maret 2015
- 0 Comments
"Pemerintah harus tegas dalam perang melawan narkoba. Buktikan dengan hukuman mati bagi yang memproduksi, bandar, pengedar bahkan pengguna yang tidak mau tobat dan berhenti memakai barang haram tersebut," ujar Kyai Anam kepada Suara Islam Online, Selasa
(17/3/2015).
Dijelaskannya, narkoba merupakan salah satu jenis khamr yang diharamkan dalam Islam, bahkan agama lain juga melarangnya. Sehingga keberadaannya harus dimusnahkan. Pemerintah diminta untuk tidak takut intervensi negara lain dalam memberlakukan hukuman mati.
"Pemerintah harus punya nyali dan tidak perlu takut dengan tekanan atau ancaman negara lain. Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat dan punya harga diri, jadi harus tegas," tandasnya.
"Jika pemerintah menginginkan masa depan anak bangsa berakhlak dan punya integritas tinggi, maka jangan ditunda untuk pemberantasan secara tuntas dengan narkoba," tambahnya.
Sebelumnya, 3 warga China dan 1 WNI ditangkap BNN Jumat malam (13/3) di Jakarta karena memiliki 47 kg sabu. Menurut Kepala Humas BNN Kombes Slamet Pribadi, barang haram tersebut akan dijual di Jakarta. "47 kg sabu itu bisa mematikan ribuan nyawa manusia," ungkapnya. [SuaraIslam]
Dijelaskannya, narkoba merupakan salah satu jenis khamr yang diharamkan dalam Islam, bahkan agama lain juga melarangnya. Sehingga keberadaannya harus dimusnahkan. Pemerintah diminta untuk tidak takut intervensi negara lain dalam memberlakukan hukuman mati.
"Pemerintah harus punya nyali dan tidak perlu takut dengan tekanan atau ancaman negara lain. Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat dan punya harga diri, jadi harus tegas," tandasnya.
"Jika pemerintah menginginkan masa depan anak bangsa berakhlak dan punya integritas tinggi, maka jangan ditunda untuk pemberantasan secara tuntas dengan narkoba," tambahnya.
Sebelumnya, 3 warga China dan 1 WNI ditangkap BNN Jumat malam (13/3) di Jakarta karena memiliki 47 kg sabu. Menurut Kepala Humas BNN Kombes Slamet Pribadi, barang haram tersebut akan dijual di Jakarta. "47 kg sabu itu bisa mematikan ribuan nyawa manusia," ungkapnya. [SuaraIslam]
Menteri Tedjo Akui Sulit Tangkal ISIS?
Menanggapi hal tersebut, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno menilai usulan tersebut wajar. Namun dia menilai pelarangan ISIS tidak bisa menjamin berhentinya penyebaran paham-paham radikal di Indonesia.
"Ya itu wajar saja, karena seluruh perwakilan yang ada di tempat kita, menangani masalah ISIS. Tetapi kesulitan juga menangani masalah ini," ujar Tedjo di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2015).
Tedjo mencontohkan negara yang telah melarang paham ISIS, seperti beberapa negara di Eropa dan kawasan Amerika Serikat. Namun tetap saja banyak warganya yang tetap terpengaruh paham tersebut.
"Karena negara lain, seperti Canada yang maju saja kesulitan menangani ISIS, termasuk RRC, dan negara-negara yang ada di Eropa juga seperti itu," kata dia.
Dia menilai, masuknya paham ISIS di Indonesia banyak dipengaruhi anggota ISIS yang telah kembali dari wilayah ISIS ke Indonesia. Orang-orang tersebut mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam persebaran paham ISIS di Indonesia.
"Kalau mereka terpengaruh, dan yang kayak itu kalau mereka kembali ke Indonesia menyebarkan pahamnya, ini akan sangat bahaya," kata Tedjo.
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Polisi Rikwanto sebelumnya berharap, pemerintah menetapkan ISIS sebagai organisasi terlarang. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menangkal berkembangnya paham ISIS di Indonesia.
"Paling tidak ISIS harus ditetapkan dulu sebagai organisasi terlarang,” kata Rikwanto baru-baru ini.
Senin, 16 Maret 2015
Senin, 16 Maret 2015
- 0 Comments
MADHON NEWS, BANDAR LAMPUNG — Dugaan pencabulan terhadap seorang remaja 15 tahun di Lampung Tengah dilaporkan ke polisi oleh orangtua korban. Diduga, gadis yang sehari-hari bekerja sebagai pekerja rumah tangga itu diperkosa oleh seorang anggota DPRD.
"Pengakuan korban telah diperkosa sebanyak dua kali oleh anggota Dewan Komisi III DPRD Lampung Tengah dari PDI-P," kata Deni Suryawan, kuasa hukum korban, Senin (16/3/2015).
Mulanya, gadis yang tak tamat SD itu diperkosa di rumah pelaku dan selanjutnya di sebuah kandang sapi, Oktober 2014 lalu.
"Istri pelaku bersama bidan setempat pernah memanggil korban ke rumahnya untuk pengecekan kehamilan dan ternyata korban ini hamil," ujar dia.
Saat itu, adik korban menyaksikan kakaknya dipanggil oleh istri pelaku. Sang adik lalu mengadukannya kepada orangtua.
"Si adik ini laporan dengan ayah korban. Tak terima dengan tindakan sepihak itu, keluarga korban melaporkan pada polres setempat, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut," kata Deni.
Dia mengatakan, dalam keterangan kepolisian, terlapor adik pelaku yang orangnya tidak melakukan tindakan asusila itu.
"Klien kami minta keadilan dengan melapor ulang tindakan asusila itu ke Mapolda Lampung. Jika di sini tidak mendapat respons, pihak keluarga akan menuntut keadilan ke Jakarta dengan berjalan kaki," ujar dia.
Tak sanggup menjadi bahan gunjingan tetangga sekitar, keluarga korban lalu meninggalkan rumahnya dan menempati gubuk di daerah lain.
Sementara itu, Kompas.com masih mencari konfirmasi terhadap anggota DPRD yang disebutkan.
simber berita dari kompas.com
Rabu, 11 Maret 2015
Rabu, 11 Maret 2015
- 0 Comments
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tindakan Kepala SD Negeri 1 Jubel Lor, Kecamatan Sugio, Lamongan, Jawa Timur, melarang siswanya shalat mendapat kecaman dari DPR. Anggota Komisi X DPR, Surahman Hidayat, mengatakan sangat menyesalkan pelarangan itu dan meminta dinas pendidikan setempat untuk segera mengambil tindakan tegas.
"Tindakan kepala sekolah itu jelas melanggar hukum sekaligus mencerminkan seorang pendidik yang tidak baik," kata Surahman dalam penjelasan persnya, Rabu (11/3).
Setiap siswa dan siswi di sekolah harus diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah. Surahman menegaskan pihak sekolah harus menjamin kebebasan itu. Adapun alasan mengganggu dan berisik, kata dia, bukan alasan logis atas pelarangan tersebut.
Ia meminta pihak pendidikan harusnya memaksimalkan peran guru, memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh siswa tentang praktik ibadah yang baik dan benar. Pelaksanaan ibadah merupakan bagian kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pendidikan, ibadah memiliki pengaruh yang sangat positif dalam membentuk kepribadian siswa.
"Tindakan kepala sekolah itu jelas melanggar hukum sekaligus mencerminkan seorang pendidik yang tidak baik," kata Surahman dalam penjelasan persnya, Rabu (11/3).
Setiap siswa dan siswi di sekolah harus diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah. Surahman menegaskan pihak sekolah harus menjamin kebebasan itu. Adapun alasan mengganggu dan berisik, kata dia, bukan alasan logis atas pelarangan tersebut.
Ia meminta pihak pendidikan harusnya memaksimalkan peran guru, memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh siswa tentang praktik ibadah yang baik dan benar. Pelaksanaan ibadah merupakan bagian kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pendidikan, ibadah memiliki pengaruh yang sangat positif dalam membentuk kepribadian siswa.
Selasa, 10 Maret 2015
Selasa, 10 Maret 2015
- 0 Comments
Merdeka.com - Ahok (32), warga kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, dilaporkan teman wanitanya Heny (32), atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya. Parahnya, Ahok melakukannya karena kesal ditolak Heny saat mengajaknya berhubungan intim.
"Laporan korban di Polresta Pekanbaru, dan penyelidikannya di sana. Korban sudah memberikan keterangannya kepada petugas," ujar Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo Sik kepada merdeka.com, Pekanbaru, Kamis (5/3).
Data di Kepolisian menyebutkan, peristiwa nahas yang dialami Heny saat dirinya berniat mengambil sepeda motornya di rumah Ahok, Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.
Saat itu, Ahok yang sudah lama berteman dengan Heny tidak menunjukkan tabiat cabulnya. Dengan ramahnya Ahok mengajak Heny masuk ke dalam rumah.
Setelah masuk dan mengobrol, Ahok berubah pikiran, kemudian mengajak Heny untuk melakukan hubungan badan, namun Heny menolaknya. Merasa kesal hasrat tak dituruti, Ahok langsung melayangkan pukulan ke mata kiri Heny.
Tak dapat melawan, Heny lalu menjerit histeris dan meminta pertolongan berharap didengar warga sekitar. Tak ingin bermasalah dengan warga, Ahok membekap Heny di dalam rumahnya.
Meski dalam keadaan takut, terbesit dalam pikiran Heny mencari akal untuk keluar dari rumah Ahok. Tanpa sepengetahuan Ahok, kemudian Heny mengambil HP dan menghubungi orangtuanya minta dijemput.
Tak ayal, mendapat laporan dari anaknya, orangtua Heny langsung meluncur ke alamat yang dimaksud yakni rumah Ahok. Selang beberapa lama, orangtua Heny datang dan menjemputnya, serta membawa sepeda motor yang sebelumnya sudah dipinjam Ahok.
Tak senang atas perlakuan Ahok, Heny bersama orangtua melapor ke Polresta Pekanbaru guna penindakan hukum. Akibat tindakan penganiayaan itu, Heny mengalami luka di mata kiri serta sekujur tubuh terasa sakit.
SICOM Para pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat menilai keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengakui Golkar versi Munas Ancol adalah bentuk intervensi dan memecah belah KMP.
Pernyataan keras itu muncul dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang menggelar pertemuan di rumahnya di Hambalang, Bogor, Rabu (10/03/2015).
“Saudara-saudara, setelah memperhatikan dengan seksama kebijakan dari Pemerintah Jokowi, terutama politik intervensi dari Menkum HAM yang nyata-nyata berupaya memecah belah bangsa ini, maka kami berkumpul dan menyatakan sikap bersama presidium KMP,” tegas Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintahan Jokowi-JK sudah memaksakan kehendak guna memperoleh dukungan parlemen dengan cara memecah belah KMP dengan cara yang nista.
Prabowo juga menyebut Menkumham Yasonna H Laoly telah menghalalkan segala cara termasuk melawan Undang-undang.
Ia menyebut, ada standar ganda yang dipamerkan oleh Menkumham Laoly, yakni saat PPP Djan Faridz sudah menang di PTUN , namun hingga kini masih tidak dikeluarkan SK Pengesahannya.
“Sementara Golkar yang masih berkonflik malah justru dikeluarkan SK pengesahannya. Hal ini secara terang benderang Menkumham melawan UU Partai Politik,” tandas mantan Danjen Kopassus itu.
Prabowo juga mengajak KMP sepakat untuk memboikot pelaksanaan Pilkada 2015. Ia menegaskan, Presidium KMP dengan dukungan 67% anggota parlemen menyatakan memboikot pelaksanaan Pilkada 2015.
“Kami tidak ikut bertanggungjawab atas proses Pilkada tersebut. Kami juga tidak mengakui hasil Pilkada 2015 hingga Menkumham mencabut kebijakan intervensi dalam proses dinamika politik di PPP dan Golkar,” tegasnya.
KMP, kata Prabowo, mendesak dilakukan hak angket atas kebijakan intervensi dan pecah belah oleh Menkumham Yasonna Laoly. Karena akibat intervensi tersebut, sesama saudara sebangsa berada di ambang perang saudara.
“Semua ini harus diakhiri atau Jokowi Presiden akan dimakzulkan,” tandas Prabowo.
- See more at: http://www.siagaindonesia.com/2015/03/prabowo-serukan-boikot-pilkada-2015#sthash.ibv7lfYz.dpuf
Pernyataan keras itu muncul dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang menggelar pertemuan di rumahnya di Hambalang, Bogor, Rabu (10/03/2015).
“Saudara-saudara, setelah memperhatikan dengan seksama kebijakan dari Pemerintah Jokowi, terutama politik intervensi dari Menkum HAM yang nyata-nyata berupaya memecah belah bangsa ini, maka kami berkumpul dan menyatakan sikap bersama presidium KMP,” tegas Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintahan Jokowi-JK sudah memaksakan kehendak guna memperoleh dukungan parlemen dengan cara memecah belah KMP dengan cara yang nista.
Prabowo juga menyebut Menkumham Yasonna H Laoly telah menghalalkan segala cara termasuk melawan Undang-undang.
Ia menyebut, ada standar ganda yang dipamerkan oleh Menkumham Laoly, yakni saat PPP Djan Faridz sudah menang di PTUN , namun hingga kini masih tidak dikeluarkan SK Pengesahannya.
“Sementara Golkar yang masih berkonflik malah justru dikeluarkan SK pengesahannya. Hal ini secara terang benderang Menkumham melawan UU Partai Politik,” tandas mantan Danjen Kopassus itu.
Prabowo juga mengajak KMP sepakat untuk memboikot pelaksanaan Pilkada 2015. Ia menegaskan, Presidium KMP dengan dukungan 67% anggota parlemen menyatakan memboikot pelaksanaan Pilkada 2015.
“Kami tidak ikut bertanggungjawab atas proses Pilkada tersebut. Kami juga tidak mengakui hasil Pilkada 2015 hingga Menkumham mencabut kebijakan intervensi dalam proses dinamika politik di PPP dan Golkar,” tegasnya.
KMP, kata Prabowo, mendesak dilakukan hak angket atas kebijakan intervensi dan pecah belah oleh Menkumham Yasonna Laoly. Karena akibat intervensi tersebut, sesama saudara sebangsa berada di ambang perang saudara.
“Semua ini harus diakhiri atau Jokowi Presiden akan dimakzulkan,” tandas Prabowo.
- See more at: http://www.siagaindonesia.com/2015/03/prabowo-serukan-boikot-pilkada-2015#sthash.ibv7lfYz.dpuf
Jumat, 06 Maret 2015
Jumat, 06 Maret 2015
- 0 Comments
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku sering diejek oleh para duta besar di Indonesia. Menurut penjelasan Susi, ledekan tersebut dikarenakan para dubes memandang Susi hanya berani menenggelamkan kapal-kapal dengan ukuran kecil dan cenderung berasal dari negara yang tidak besar.
"Banyak dubes-dubes yang ngejek saya tiap pertemuan, 'You do not dare, do you? You only dare to small country, not to big country'. Jadi saya agak malu-malu jawabnya, 'Yes, I will'. Sejauh ini kita baru tenggelamkan di bawah 20, itu pun kata yang ngeledek masih kecil 100-200 GT (gross tonage)," kata Susi yang langsung disambut tawa oleh para pejabat Kemenhub dalam Rakernas Ditjen Perhubungan Laut, di Kemenhub, Jakarta, Senin (2/3/2015).
Kemudian, berhubung dalam acara tersebut hadir pula Menko Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Susi langsung mencurahkan harapannya untuk bisa segera membalas ledekan para dubes dengan menenggelamkan kapal besar. Baru-baru ini, pemerintah memang berhasil menemukan tangkapan terbesar sepanjang sejarah RI, kapal raksasa asal Panama bernama MV Hai Fa.
"Saya berharap Pak Menko membantu percepatan kapal Hai Fa. Itu saya rasa sangat penting untuk menunjukkan bukti bahwa kita ini berdaulat. Rasanya sedih deh, Pak, kalau selevel menteri will-nya tidak terpenuhi, nanti akuntabilitas sebuah negara menjadi pertaruhan. Tidak usah semua, Pak, saya hanya mau dua SILO dan satu Hai Fa supaya ada bukti bahwa kita (Indonesia) tidak pandang bulu." ujar Susi.
Selain itu, dalam acara yang sama, Susi juga berharap bisa melakukan eksekusi langsung terhadap kapal yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, menurut dia, hingga saat ini belum ada yang berani melakukannya, baik itu dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun TNI AL.
"Sebetulnya ini mimpi saya untuk bisa melaksanakan eksekusi langsung, jadi tidak menunggu izin berlama-lama. Cuma exercise ini masih belum ada yang berani. PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) tidak berani, Angkatan Laut tidak berani, kemudian KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai) tidak bisa karena harus ada PSDKP," ucap Susi.
"Jadi mungkin suatu saat kita harus exercise patroli bersama. Tapi jangan patroli bersama, nanti malah bocor ya, Pak (Jonan)," kata Susi sembari tertawa.
sumber berita dari suara news.com
Rabu, 04 Maret 2015
Rabu, 04 Maret 2015
- 2 Comments
Posted by pada 4 Februari 2015
MADHON NEWS – BALI atau yang kita sebut dengan pulau dewata memang cukup menjanjikan bagi mereka yang ingin mengadu nasib disana.
Sebagai tempat atau pusat pariwisata paling terkenal di negri ini, tentunya banyak peluang usaha yang menjanjikan disana.
Bali memang sangat terkenal, sejumlah film hollywood pun mengambil shooting dan cerita dari sana.
Bahkan hingga kini, di mata orang-orang Eropa nama Bali lebih kesohor di banding Indonesia….Indonesia, sebelah mananya Bali ?
Keindahan alam dan ramah tamah warganya membuat Pulau Dewata ini menjadi salah satu destinasi tujuan wisata dunia.
Namun benarkah hari ini Bali masih ramah ?
Beberapa media asing seperti The Sidney Morning Herald misalnya pernah menulis tentang gengster Bali. Bahkan media ini menyebut jika organisasi kemasyarakatan (Ormas) ini sering terlibat dalam tindak kejahatan. Dari banyak ormas di Bali, Laskar Bali adalah yang terbesar dengan jumlah
anggota mencapai 12 ribu.
Sepak terjang Laskar Bali ternyata juga
mengundang ketertarikan situs Rocketnews24 untuk menulisnya. Dalam artikel yang ditulis Amy Chavez tersebut, Laskar Bali di sejajarkan
dengan Yakuza Yamaguchi-gumi dan Triad di Makau sebagai geng berbahaya di Asia.
Lalu benarkah Laskar Bali adalah geng
kriminal yang berbahaya di Asia
?
Berikut ulasannya :
1. Laskar Bali dengan Yakuza dan Triad
Situs Rocketnews24, Selasa (2/2), melansir kabar mengejutkan. Dalam daftar yang mereka susun, Organisasi Masyarakat Laskar Bali masuk dalam kategori geng kriminal paling berbahaya di Asia.
( baca : ini dia geng-geng paling berbahaya di Asia )
Laskar Bali dinilai meneror bisnis pariwisata lewat aksi memalak yang ekstrem. Situs Rocketnews pun memetakan ada lima geng besar di Pulau Dewata, tapi Laskar Bali adalah
penguasanya. Rata-rata punya izin resmi dari pemerintah berbekal status paguyuban keluarga besar.
“Laskar Bali menjalin banyak kontrak
pengamanan dengan restoran dan kelab malam kawasan wisata di Bali. Mulai dari Kuta, Legian, hingga Seminyak, dijaga oleh anggota Laskar Bali,” ungkap Amy Chavez, penulis artikel tersebut.
Ormas ini sempat pecah kongsi, menghasilkan geng Baladika yang juga fokus menjalankan bisnis pengamanan. Anggotanya mencapai 25 ribu orang.
Amy mengaku mendapatkan informasi bahwa warga lokal pun tidak suka dengan sepak terjang Laskar Bali. “Mereka sangat berkuasa,” kata salah satu narasumber bernama Ketut.
Adapun pengguna jasa Laskar Bali, bernama Wayan, menilai ormas ini tidak berbahaya.
Pemilik restoran di Pantai Sanur itu merasa bisnisnya aman berkat bantuan anggota laskar.
Tiap bulan dia membayar jasa pengamanan senilai Rp 500 ribu. Sedangkan hotel berbintang biasanya dipatok tarif Rp 1 juta.
“Jika ada yang bikin onar di restoran kami, (Laskar Bali) bergerak lebih cepat dari polisi,” ungkap Wayan.
Sedangkan dalam buku ‘Snowing in Bali’ yang ditulis Kathryn Bonella, Laskar Bali punya bisnis kotor di balik jasa pengamanan. Ormas ini dituding memuluskan perdagangan narkoba,
senjata ilegal, serta prostitusi.
“Laskar Bali bisa lepas dari stigma karena setiap ada anggota berbuat onar, maka organisasi ini akan mengatakan tidak ada kaitannya,” tulis Bonella.
Saking berkuasanya, Bonella menyebut polisi atau surat kabar lokal di Bali tidak akan berani mengungkap sepak terjang ormas tersebut.
2. Laskar bali geser popularitas Hercules
Media Desember 2012 lalu, The Sidney Morning Herald juga pernah menerbitkan ulasan yang menyinggung soal Laskar Bali.
Dalam ulasan tersebut, The Sidney Morning Herald, sebenarnya menyoroti tentang geng motor Australia yang bikin cabang di Pulau Dewata.
Namun di dalam ulasan tersebut, The Sidney Morning Herald juga menyebut tentang Laskar Bali.
Laskar bali disebut sebagai kelompok
lokal yang besar dan kadang-kadang melakukan tindak kekerasan, bahkan kekerasan mendominasi bisnis keamanan klub malam di Bali.
Laskar Bali disebut telah berhasil menggeser popularitas kekuasaan Hercules, preman besar dari Jakarta .
Banyak taman hiburan malam di Bali pada akhirnya menggunakan jasa keamanan dari Laskar Bali. Dari pada mendapat masalah, pilihan menyewa penjaga dirasa lebih menguntungkan bagi para pebisnis hiburan malam.
3. Laskar Bali hidup dari jasa keamanan
Laskar Bali (LB) disebut-sebut hidup dengan jasa pengamanan tempat hiburan hingga hotel di Pulau Dewata. Terkait hal tersebut, salah seorang korlap Laskar Bali tidak membantah
bila mereka hidup dengan menjual jasa
keamanan di tempat-tempat hiburan.
“Memang benar anggota kami selalu ada di sejumlah tempat hiburan malam, bahkan ada juga di hotel-hotel. Namun tetap kami tanamkan budaya kulonuwun (permisi),” kata salah satu korlap anggota Laskar Bali di wilayah Monang Maning, Denpasar Bali, Selasa
(3/2), seperti dilansir dari merdeka.com.
Katanya, Bali itu kompleks. Di mana ada
pengamanan adat banjar yang disebut dengan Pecalang. Bilamana ada suatu tempat usaha di suatu wilayah, LB akan minta izin dahulu ke pihak banjar untuk minta jatah masukkan pengaman. Itupun harus berdampingan dengan pemuda lokal setempat. Namun bila tidak diizinkan, LB harus legowo.
“Tidak benar kita main palak. Setiap tempat usaha di suatu tempat, kami izin dahulu ke banjar untuk masuk. Kalau diizinkan, lewat rekomendasi banjar kami ke tempat usaha tersebut, hanya sebagai pengaman (Sekuriti). Kalau ternyata sudah ada, kami menyingkir, tidak perlu ribut,” ungkapnya.
Dipertegas juga, bahwa segala bentuk
pengamanan kontrak kerjanya jelas. Dan setiap tempat yang sudah terisi LB, wajib melaporkan agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Apapun kegiatan kami, tetap wajib lapor pak. Kami bukan preman, protapnya jelas,” tegas korlap yang meminta jangan disebutkan namanya ini.
4. Punya 12 ribu anggota, Laskar Bali sering dimanfaatkan Parpol
Pesatnya pertumbuhan jumlah anggota Laskar Bali di Bali membuat banyak partai politik melirik organisasi ini.
Saat ini jumlah anggota Laskar Bali yang terdaftar mencapai lebih dari
12 ribu anggota se-Bali.
“Saat ini kegiatan kami pro kepemerintahan. Jadi apapun kegiatan kami erat juga kaitannya dengan kegiatan partai,” ungkap salah seorang
korlap di wilayah Denpasar, yang enggan disebutkan namanya di Denpasar, Bali.
Korlap perawakan tegap dan kepala plontos ini, mengaku bahwa organisasi berlambang Trisula senjatanya dewa Sambhu ini mengambil prinsip-prinsip seperti dewa Sambhu, yaitu sebagai dewa kehidupan dan pengayoman yang menjaga wilayah Timur Laut.
“Pergerakan kami seperti tugasnya Dewa Sambhu yang menguasai Timur Laut. Dewa yang selalu menjadi pengayom dan pemberi kehidupan bagi masyarakat. Kami berjalan damai, tapi kalau dicubit tentu kami balas mencubit,” ungkapnya.
Ketut Rohchineng selaku Sekjen Laskar Bali juga mengaku bahwa kegiatan di masing-masing DPC tidaklah mengikat. Terlebih saat Pilkada nanti di Bali. Katanya, masing-masing DPC berhak menentukan putusan ada di pro mana. Tentunya dengan tetap koordinasi
dengan pusat di Denpasar.
“Memang kami sifatnya sebagai pengaman. Pengamanan yang kami siapkan juga sesuai dengan protap yang diajarkan oleh pihak Polda Bali. Tidak ada yang grasa-grusu, berjalan
damai saja,” ungkap Rohchineng.
Jumat, 20 Februari 2015
Jumat, 20 Februari 2015
- 0 Comments
MADHON NEWS, JAKARTA - Calon Kapolri Sebaiknya Bukan Pelanggar HAM SEPERTI yang terlihat dalam Debat Calon Presiden 2014, Jokowi dan JK sangat semangat dalam membangun Jiwa Raga Indonesia. Salah satu sikap tegas yang ditunjukkan oleh pasangan Jokowi-JK pada Debat Capres Perdana bulan Juni 2014 silam, adalah sikap penghormatan mereka terhadap HAM.
Masyarakat bahkan sangat antusias, ketika pasangan Nomor Urut 2 tersebut tergopoh-gopoh mencerca Prabowo terkait pelanggaran HAM masa lalu. Saking semangatnya, bahkan JK mendesak kepada Prabowo agar menjelaskan misi Prabowo dalam menyelesaikan persoalan HAM masa lalunya.
Isu HAM yang diungkit Jokowi-JK, akhirnya menjadi salah satu daya tarik masyarakat terhadap Jokowi-JK. Bahkan, jawaban Prabowo tentang penyelesaian HAM masa lalu, akhirnya menjadi topik tajuk media internasional. Sebagai contoh, ABC (Australia) menurunkan isu HAM Prabowo dalam artikel berjudul “Prabowo Subianto defends human rights record in Indonesia’s first presidential debate with Joko Widodo”.
Atau BBC di London yang menurunkan tajuk dengan judul “Indonesia presidential hopeful Subianto in rights row”. Namun yang paling menarik adalah pernyataan JK waktu itu, dimana JK dengan lugas menyatakan bahwa “Pemimpin harus jadi teladan. Ketika bicara soal HAM, maka ia harus menghormati Hak Asasi Manusia”.
Pernyataan JK itulah yang kemudian menjadi judul laporan Straits Times. Atas dasar itulah, Presiden Jokowi kini harus benar-benar membuktikan semangatnya dalam menghormati HAM, dan tidak sekedar pandai membuat slogan dalam debat kampanye semata.
Presiden semestinya harus mampu menyeleksi Calon Kapolri dari kader terbaik Bangsa yang memang sesuai visi dan misi pasangan Jokowi-JK, yakni Calon Kapolri yang memang sosok yang terbukti menghormati HAM.
Untuk itu, setelah isu Korupsi terbukti menjadi momok bagi Calon Kapolri, maka kini Jokowi harus berani menjadikan Penghormatan HAM sebagai alat filter Calon Kapolri pengganti BG (Budi Gunawan –red). Tidak ada kompromi, jika memang calon Kapolri memiliki catatan dugaan Pelanggaran HAM, maka lebih baik calon tersebut ditinjau ulang. Tidak boleh lagi, Jokowi mengulangi kesalahan yang sama.
Terkait sosok Badrodin Haiti, ada baiknya Jokowi kembali membuka catatan-catatan yang bersangkutan lebih lanjut. Mumpung anggota Komisi III masih dalam masa reses, maka
Bagaimana dengan Badrodin Haiti? Dalam catatan saya sendiri, nama Badrodin Haiti memang cenderung bermasalah di bidang HAM. Dua tahun lalu, di awal tahun 2013 silam, bahkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin bersama para perwakilan Ormas Islam lainnya, berbondong-bondong melabrak Kapolri saat itu Jenderal Polisi Timur Pradopo di Trunojoyo.
Pada kesempatan itu, rombongan ini membawa seperangkat Video Player di hadapan Timur Pradopo. Di hadapan Kapolri beserta jajaran, diperlihatkan sebuah Video Penyiksaan terhadap anak-anak muda di Poso, dengan penuh darah.
Aksi penyiksaan yang terjadi 22 Januari 2007 ini terekam kamera video, bahkan aksi penembakan terhadap anak-anak muda Poso pun, terekam jelas beserta suara para pelaku dan suara korban. Dengan kondisi bugil dan terborgol, anak-anak muda Poso ini disiksa dengan sangat keji dan. Dari operasi tersebut, terdapat 17 orang tewas, satu anak muda Poso ternyata masih hidup.
Siane Indriyani, Ketua Tim Tindak Pidana Terorisme KOMNAS HAM kepada saya mengakui bahwa Badrodin Haiti memang yang harus bertanggungjawab atas peristiwa sadis itu. Selain dinyatakan sebagai pimpinan yang diduga memerintahkan 700 polisi untuk melakukan operasi represif, Badrodin Haiti yang saat peristiwa kekejaman itu menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah, dianggap masih memiliki hutang yang belum terselesaikan.
Hingga hari ini, Komnas HAM terus melakukan langkah-langkah besar untuk menyelesaikan kasus tersebut, karena ada dugaan pelanggaran HAM berat yang diduga melibatkan Calon Kapolri Badrodin Haiti. (Baca: Presiden Jokowi Akhirnya Batal Lantik BG & Pilih Badrodin Haiti Jadi Calon Kapolri)
Dari catatan di atas, penting kiranya Jokowi memanfaatkan informasi tersebut sebagai early warning bahwa satu-satunya Calon Kapolri yang diajukan ke DPR untuk disetujui, selain memiliki catatan rekening gendut, ternyata juga memiliki catatan buruk dugaan pelanggaran HAM.
Sebagai bukti pemenuhan janji dan semangat Jokowi-JK dalam menghormati HAM yang digembar-gemborkan dalam Debat Capres 2014 silam, sebaiknya pasangan yang kini sudah menjadi Presiden dan Wakil Presiden ini, kembali mempertimbangkan untuk menghindari Calon Kapolri pelanggar HAM.
# Salam MUSTOFA B. NAHRAWARDAYA – Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) – Angggota TPF Kematian Alda Risma 2006-2007 – Aktifis Muhammadiyah Kantor Pusat Jakarta. Dikirim kepada Panjimas.com melalui surat elektronik pada Kamis 19 Februari 2015.
Rabu, 18 Februari 2015
Rabu, 18 Februari 2015
- 0 Comments
MADHON NEWS, JAKARTA - Gedung Balai Kota mendadak ramai siang tadi, Rabu 18 Februari 2015. Sekitar pukul 13.00, sesaat sebelum Gubernur Basuki Tjahaja Purnama meninggalkan kantornya, bertolak ke Sodetan Ciliwung untuk blusukan bersama Presiden Jokowi.
Sebelum menaiki Range Rover hitamnya, Ahok dicegat oleh seorang wanita paruh baya yang membawa orang tuanya yang lumpuh. Dia mengadu ke Gubernur tentang sengketa tanahnya yang tidak kunjung selesai.
Ibu tersebut mengadu tentang 7.000 meter tanah miliknya yang diklaim untuk pembangunan Rumah Sakit Puri Indah, Kembangan Selatan, Jakarta Barat.
Ahok yang mengacuhkan aduan ibu tersebut membuat seorang bapak yang datang bersamanya geram. Bapak itu langsung memarahi Ahok dengan mengklaim bahwa pemerintah tidak becus bekerja.
Silakan lihat videonya di tautan ini.
"Tanah kita juga digugat orang. Kita nyatakan kalah, bangunan kita dirobohkan, sertifikat tanah dicabut suruh bayar Rp40 miliar untuk sewa. Mau apa kamu?" kata Ahok dengan nada tinggi hingga menggebrak bagian depan mobilnya
sumber berita dari viva.co.id
Rabu, 11 Februari 2015
Rabu, 11 Februari 2015
- 0 Comments
MADHON NEWS, JAKARTA -- Duel dua pria gara-gara perang tweet tengah ramai dibicarakan pengguna Twitter Tanah Air sejak Rabu (11/2) malam. Kedua orang diduga tak saling kenal ini dikabarkan saling adu jotos gara-gara twitwar di Istora Senayan, Jakarta Selatan, tadi malam pukul 19.00 WIB.
Menurut informasi yang beredar, duel kedua pria ini diawali dengan perang cuit di Twitter. Pemilik akun @panca66 yang anti-Jokowi berdebat dengan pemilik akun @redinparis yang membela Jokowi. Perdebatan tersebut membuat keduanya merasa tak puas dan bersepakat saling menantang berkelahi dengan lokasi di sebuah lapangan dekat Istora Senayan.
Pemilik akun @redinparis bernama Rendi datang terlebih dahulu sempat mengunggah foto sebagai bukti sudah di lokasi. Sedangkan pemilik akun @panca66 bernama Cipta Panca Laksana menyahuti bahwa akan meledani berkelahi seusai shalat Magrib. "Sy baru selesai sholat dulu :) RT @Ijulyawanfahri: Tuh om @panca66. RT "@redinparis: Dah di lokasi :)," kata Panca melalui akunnya.
Setelah bertemu, baku hantam pun disebut terjadi. Pertarungan ini bahkan menjadi bahan gunjingan antara kedua pendukung akun tersebut. Beredar kabar kalau adu jotos hanya terjadi beberapa saat dan dimenangkan pemilik akun @panca66. "ini kekalahan telak si @redinparis di KO @panca66 #KelahiJantan," kata pemilik akun ypaonganan. "Mengharap video @redinparis vs @panca66 segera di upload di youtube :) #DuelSenayan," kata @PartaiSocmed.
Foto-foto perkelahian saat ini sudah tersebar baik di akun twitter maupun di laman facebook. Salah satunya seperti dipantau ROL, Kamis (12/2) dini hari ini diunggah oleh pemilik akun @ypaonganan.
Jumat, 23 Januari 2015
Jumat, 23 Januari 2015
- 0 Comments
MADHON NEWS-, JAKARTA -- Direktur Eksekutif POINT Indonesia Karel Susetyo menyarankan Abraham Samad mundur dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila terindikasi kuat terlibat dalam politik praktis.
"Sudah sepantasnya pemerintah dan DPR meminta pertanggungjawaban dari Samad, dengan mengundurkan diri dari KPK," kata Karel, di Jakarta, Kamis, menanggapi terungkapnya pertemuan Abraham Samad dengan petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem jelang Pilpres 2014.
Pertanggungjawaban tersebut, menurut Karel, penting karena tindakan politiknya yang bertemu pengurus parpol dalam rangka lobi untuk menjadi cawapres Jokowi ketika itu merupakan tindakan yang berada di luar kewenangannya.
"Pada sisi lain tindakan ini mencemarkan kehormatan institusi KPK. Samad tak layak lagi memimpin KPK," tuturnya.
Ia berpendapat terungkapnya pertemuan Samad dengan para petinggi partai menjadi pintu masuk bagi publik untuk menilai KPK selama ini, terutama dalam konteks kasus Budi Gunawan.
"Samad yang selama ini terkesan teguh dalam penegakan hukum, justru sebaliknya adalah seorang politisi. Politisi yang berjubah penegak hukum," ucapnya.
Menurut Karel, kalau yang terjadi kenyataannya seperti ini, maka keputusan KPK dalam menjalankan tugasnya melakukan pemberantasan korupsi jelas tercemar oleh kepentingan politik sang ketua.
Pemberitaan di media massa mengenai Ketua KPK yang bersumber dari tulisan di Blog Kompasiana berjudul Rumah Kaca Abraham Samad. Artikel tersebut ditulis Sawito Kartowibowo.
Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi parpol dan membahas beberapa isu termasuk tawaran bantuan dalam penanganan kasus politisi Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto merekomendasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk komite etik dalam menjalankan tugasnya.
"Jangan ada kepentingan oknum dalam menangani kasus korupsi besar," kata Hasto Kristiyanto saat menggelar konferensi pers di Jalan Cemara 19, Jakarta, Kamis (22/1).
Rekomendasi pembentukan komite etik ini, menurut Hasto, berlatar belakang harapan dia terhadap Ketua KPK Abraham Samad agar berani mengakui bahwa banyak pertemuan yang dilakukannya dengan sekurang-kurangnya dua petinggi partai politik, di antaranya dari PDIP dan NasDem, dalam kaitan dengan proses pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada pemilu presiden 2014.
"Hal ini dirasa benar atas inisiatif tim sukses Abraham Samad yang berinisial D," kata Hasto.
Dalam konferensi pers tersebut, ia juga menegaskan bahwa pengaduan publik ke KPK terhadap artikel "Rumah Kaca Abraham Samad" sebagian besar adalah benar.
Artikel yang dimaksud adalah tentang pengaduan dari Chudry Sitompul, Hadidijojo Nitimihardjo, dan Indra Ketaren pada 21 Januari 2013 yang menyatakan bahwa KPK dijadikan sebagai alat lobi politik oleh Abraham Samad untuk mencalonkan diri sebagai cawapres 2014.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan tuduhan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terhadap dirinya adalah fitnah.
"Dari keterangan yang disampaikan Pak Abraham Samad mengenai sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak yang diindikasikan berkaitan dengan pencalonan Pak Abraham sebagai Wakil Presiden waktu itu, penjelasannya bahwa semua yang disampaikan adalah fitnah belaka," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Pribowo di gedung KPK Jakarta, Kamis.
Hasto Kristiyanto pada hari ini membuat konferensi pers yang menyatakan bahwa Abraham Samad melakukan beberapa pertemuan dengan para petinggi partai PDIP dan Nasional Demokrat (Nasdem), termasuk pertemuan di apartemen The Capital Residence Sudirman Central Business District (SCBD) terkait proses pencalonan Abraham sebagai calon wapres pada pemilu presiden 2014.
"Pak Abraham membantah dengan keras apa yang disampaikan Pak Hasto cs," ungkap Johan.
Johan menyatakan bahwa empat pimpinan KPK yaitu Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja serta pejabat struktural KPK yang terdiri tiga deputi dan sejumlah direktur yang sudah melakukan rapat dan meminta klarifikasi dari Abraham Samad.
"Jika keterangan pers yang disampaikan menyangkut seseorang dan seseorang itu adalah ketua lembaga seperti KPK, tentu ada klarifikasi-klarifikasi yang diberikan dan dengan tegas Pak Abraham menyampaikan hal itu tidak benar," ungkap Johan.
Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan KPK menurut Johan hanya terkait dengan sosialisasi pemberantasan korupsi.
"Pertemuan dengan parpol biasa dilakukan KPK karena beberapa kali ketua KPK diundang oleh parpol untuk sosialisasi dan bukan hanya Pak Abraham tapi juga Pak Bambang, Pak Pandu, Pak Zulkarnain sehingga tidak dinafikan ketika ada acara sosialisasi di depan partai politik tentu akan bertemu dengan elit parpol," tambah Johan.
"Sudah sepantasnya pemerintah dan DPR meminta pertanggungjawaban dari Samad, dengan mengundurkan diri dari KPK," kata Karel, di Jakarta, Kamis, menanggapi terungkapnya pertemuan Abraham Samad dengan petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem jelang Pilpres 2014.
Pertanggungjawaban tersebut, menurut Karel, penting karena tindakan politiknya yang bertemu pengurus parpol dalam rangka lobi untuk menjadi cawapres Jokowi ketika itu merupakan tindakan yang berada di luar kewenangannya.
"Pada sisi lain tindakan ini mencemarkan kehormatan institusi KPK. Samad tak layak lagi memimpin KPK," tuturnya.
Ia berpendapat terungkapnya pertemuan Samad dengan para petinggi partai menjadi pintu masuk bagi publik untuk menilai KPK selama ini, terutama dalam konteks kasus Budi Gunawan.
"Samad yang selama ini terkesan teguh dalam penegakan hukum, justru sebaliknya adalah seorang politisi. Politisi yang berjubah penegak hukum," ucapnya.
Menurut Karel, kalau yang terjadi kenyataannya seperti ini, maka keputusan KPK dalam menjalankan tugasnya melakukan pemberantasan korupsi jelas tercemar oleh kepentingan politik sang ketua.
Pemberitaan di media massa mengenai Ketua KPK yang bersumber dari tulisan di Blog Kompasiana berjudul Rumah Kaca Abraham Samad. Artikel tersebut ditulis Sawito Kartowibowo.
Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi parpol dan membahas beberapa isu termasuk tawaran bantuan dalam penanganan kasus politisi Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto merekomendasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk komite etik dalam menjalankan tugasnya.
"Jangan ada kepentingan oknum dalam menangani kasus korupsi besar," kata Hasto Kristiyanto saat menggelar konferensi pers di Jalan Cemara 19, Jakarta, Kamis (22/1).
Rekomendasi pembentukan komite etik ini, menurut Hasto, berlatar belakang harapan dia terhadap Ketua KPK Abraham Samad agar berani mengakui bahwa banyak pertemuan yang dilakukannya dengan sekurang-kurangnya dua petinggi partai politik, di antaranya dari PDIP dan NasDem, dalam kaitan dengan proses pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada pemilu presiden 2014.
"Hal ini dirasa benar atas inisiatif tim sukses Abraham Samad yang berinisial D," kata Hasto.
Dalam konferensi pers tersebut, ia juga menegaskan bahwa pengaduan publik ke KPK terhadap artikel "Rumah Kaca Abraham Samad" sebagian besar adalah benar.
Artikel yang dimaksud adalah tentang pengaduan dari Chudry Sitompul, Hadidijojo Nitimihardjo, dan Indra Ketaren pada 21 Januari 2013 yang menyatakan bahwa KPK dijadikan sebagai alat lobi politik oleh Abraham Samad untuk mencalonkan diri sebagai cawapres 2014.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan tuduhan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terhadap dirinya adalah fitnah.
"Dari keterangan yang disampaikan Pak Abraham Samad mengenai sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak yang diindikasikan berkaitan dengan pencalonan Pak Abraham sebagai Wakil Presiden waktu itu, penjelasannya bahwa semua yang disampaikan adalah fitnah belaka," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Pribowo di gedung KPK Jakarta, Kamis.
Hasto Kristiyanto pada hari ini membuat konferensi pers yang menyatakan bahwa Abraham Samad melakukan beberapa pertemuan dengan para petinggi partai PDIP dan Nasional Demokrat (Nasdem), termasuk pertemuan di apartemen The Capital Residence Sudirman Central Business District (SCBD) terkait proses pencalonan Abraham sebagai calon wapres pada pemilu presiden 2014.
"Pak Abraham membantah dengan keras apa yang disampaikan Pak Hasto cs," ungkap Johan.
Johan menyatakan bahwa empat pimpinan KPK yaitu Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja serta pejabat struktural KPK yang terdiri tiga deputi dan sejumlah direktur yang sudah melakukan rapat dan meminta klarifikasi dari Abraham Samad.
"Jika keterangan pers yang disampaikan menyangkut seseorang dan seseorang itu adalah ketua lembaga seperti KPK, tentu ada klarifikasi-klarifikasi yang diberikan dan dengan tegas Pak Abraham menyampaikan hal itu tidak benar," ungkap Johan.
Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan KPK menurut Johan hanya terkait dengan sosialisasi pemberantasan korupsi.
"Pertemuan dengan parpol biasa dilakukan KPK karena beberapa kali ketua KPK diundang oleh parpol untuk sosialisasi dan bukan hanya Pak Abraham tapi juga Pak Bambang, Pak Pandu, Pak Zulkarnain sehingga tidak dinafikan ketika ada acara sosialisasi di depan partai politik tentu akan bertemu dengan elit parpol," tambah Johan.
Selasa, 20 Januari 2015
Selasa, 20 Januari 2015
- 0 Comments
MADHON NEWS - BLORA, Pemerintahan Jokowi melalui Kejagung telah melakukan eksekusi hukuman mati dengan menembak mati enam narapidana narkotika, Minggu 18 Januari 2015 lalu.
Mereka adalah Marco Archer Cardoso Mareira (53 tahun, warga negara Brasil), Daniel Enemua (38 tahun, warga negara Nigeria), Ang Kim Soe (62 tahun, warga negara Belanda), Namaona Dennis (48 tahun, warga negara Malawi), Rani Andriani atau Melisa Aprilia (warga negara Indonesia), dan Tran Thi Hanh (37 tahun, warga negara Vietnam).
Hukuman mati ini menimbulkan banyak kontroversi.
Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menganggap kebijakan Jokowi tersebut hanya pencitraan.
"Kenapa pada hari ke-91 menjabat Presiden, bahkan belum 100 hari, dia sudah 'melumuri tangannya dengan darah' melalui eksekusi mati? Apa lagi kalau bukan pencitraan?" ujar Poengky di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2015), dilansir KOMPAS.
Poengky mengatakan, di Indonesia, kebijakan eksekusi mati dilaksanakan rezim penguasa ketika dia butuh panggung di mata publik atas kebijakan-kebijakan lain yang tidak populer.
"Ini tendensinya ngejar popularitas biar naik bahwa seolah-olah pemerintahannya tegas, mampu mengatasi kejahatan narkotika, dan lain-lain. Padahal, tidak sama sekali," ujar dia.
Kontroversi lain adalah perlakuan hukum yang berbeda pada kasus narkoba.
Sebagaimana diketahui, gembong ekstasi Colbert Mangara Tua hanya divonis ringan 8,5 tahun. Ketua DPC PDIP Blora ini tertangkap pada kasus penyelundupan 400 ribuan butir ekstasi asal Belanda awal 2013 lalu. (Baca: Warga Blora Kaget Ketua DPC PDIP Tertangkap Jaringan Narkoba)
Saat itu Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Suhardi Alius, mempertanyakan vonis ringan yang dijatuhkan hakim kepada gembong ekstasi Colbert Mangara Tua alias Robert Siregar alias Jefri. (Baca: Gembong Ekstasi Divonis 8,5 Tahun, Polri: Pantas Nggak Putusan Seperti Itu?)
"Sekarang itu kembali ke masyarakat, pantas enggak putusan seperti itu?" kata Komjen Suhardi saat itu.
"Jangan sampai kita capek-capek ikutin jaringan sekian lama, terus vonis itu. Kalau dibilang puas enggak puas, ya enggak puas," imbuhnya.
Dia mengatakan majelis hakim seharusnya mempertimbangkan berbagai hal untuk menghukum berat Colbert, seperti berapa kali pelaku melakukan penyelundupan, jumlah narkotika yang diselundupkan, serta jumlah kerusakan yang disebabkan oleh narkotika.
Komjen Suhardi Alius saat ini sudah tidak menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Jumat (16/1/2015) kemarin, Suhardi dimutasi menjadi Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
Perlakuan hukum yang berbeda pada terpidana narkoba sepeti ini, hanya menegaskan dan menguatkan pernyataan Direktur Imparsial bahwa hukuman mati hanya pencitraan Jokowi dan bukan untuk mengatasi kejahatan narkotika.
"Ini tendensinya ngejar popularitas biar naik bahwa seolah-olah pemerintahannya tegas, mampu mengatasi kejahatan narkotika, dan lain-lain. Padahal, tidak sama sekali," ujar Poengky.
Langganan:
Postingan (Atom)
