Recent Articles
Tampilkan postingan dengan label POLITIC. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label POLITIC. Tampilkan semua postingan
Minggu, 15 Maret 2015
Minggu, 15 Maret 2015
- 0 Comments
Kata Wiranto, dana dari negara akan mengurangi potensi penyimpangan.
Jum'at, 13 Maret 2015 | 11:29 WIB
Oleh : Suryanta Bakti Susila
Ketua DPP Hanura Wiranto (Foto: VIVA.co.id/Fajar Sodiq)
MADHONNEWS, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto menyambut positif wacana pengalokasian anggaran negara Rp1 triliun untuk tiap partai politik yang lolos ambang batas parlemen. Menurutnya, bila usulan itu terwujud maka akan sangat membantu bagi parpol.
"Itu akan sangat membantu parpol," kata Wiranto di Kantor DPP Hanura, Jalan Tanjung Karang, Jakarta Pusat, Jumat 13 Maret 2015.
Wiranto menilai, dengan adanya alokasi anggaran negara untuk parpol dapat mengurangi potensi penyimpangan kader parpol dalam rangka menggalang dana partai.
Menurutnya, adanya dana legal dari pemerintah yang memadai untuk biaya operasional parpol maka konsentrasi parpol dapat diarahkan pada program kerja, bukan upaya penggalangan dana.
Hanya saja, Wiranto memilih bersikap pasif terkait wacana itu. Dia tidak akan ikut ngotot memperjuangkan, tapi tidak juga menolak.
"Hanura bersikap menunggu saja apabila wacana dana Rp1 triliun untuk parpol itu benar terlaksana," kata Wiranto.
SUMBER BERITA DARI VIVA.CO.ID
Jumat, 13 Maret 2015
Jumat, 13 Maret 2015
- 0 Comments
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (sumber: BeritaSatu TV)
Demikian disampaikan Menteri Hukum dan HAM (menkumham), Yasonna Laoly di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/3).
"Bukan disahkan, tapi disuruh setor nama pengurus sesuai dengan putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG). Memang yang diakomodasi kubunya Agung Laksono," katanya.
Dia menegaskan, pihaknya hanya mengikuti putusan MPG. "Kita kan mengikuti putusan mahkamah partai. Saya tidak menambah atau mengurangi, jadi apa yang diputuskan mahkamah partai kita terima," tegasnya.
"Murni betul-betul (bukan bagian intervensi pemerintah ke PG)."
Menurutnya, SK Kemkumham terkait putusan MPG belum dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Ini kan suratnya belum jadi objek PTUN. Nanti setelah kubu Agung serahkan nama dengan kewajiban mengakomodir kubu yang kalah (DPP PG versi Munas Bali)," ucapnya.
Minggu, 18 Januari 2015
Minggu, 18 Januari 2015
- 0 Comments
Groups Of LSM demanded Jokowi cancel the nomination Budi become Chief of Police.
Sunday, January 18, 2015 | 12:10 pm
By: Romadhon
By: Romadhon
President Joko Widodo gave a press statement related to a single candidate filing polemic police chief Pol Komjen Budi Gunawan at State House, Jakarta, Wednesday (01/14/2015)
MADHON NEWS - President Joko Widodo should look at the track record of the Indonesian National Police chief candidate before he made the selection process. This was stated by the Coordinator of Indonesia Corruption Watch (ICW)
Emerson Yuntho in a speech in action "Clean Police" Car Free Day, Indonesia roundabout, Jakarta, Sunday, January 18, 2015.
"We are from a coalition of civil society initiated a petition in change.org/kapolri urged Jokowi to open my eyes," said Emerson.
According to Emerson, the case of fat bank accounts has been around since 2010. But unfortunately the police internal considers it reasonable. So there is no significant development since the reign of Susilo Bambang Yudhoyono until now.
"We commend Jokowi step that selects candidates for ministers through the Commission and INTRAC, unfortunately when the selection process Attorney General and the Chief of Police, he deny it," said Emerson.
ICW assess Jokowi not continue the good tradition, namely the selection process through the Commission and the Chief of Police not INTRAC. "I also do not understand what Jokowi reason," he said.
According to him, if Jokowi force myself induct Budi Gunawan, Indonesia will be the only country that has a police chief accused of corruption.
"When a person becomes a suspect, and served as Police chief, I think this would be a bad precedent," said Emerson.
According to the ICW, almost 100% of cases handled by the Commission certainly lead to court and the suspects then defined as a convict. "I think this can be prevented by Jokowi," said coordinator
The ICW.
Civil Society Coalition is demanding Jokowi to revoke the nomination of Commissioner General Budi Gunawan. "Because this is a matter of keeping the reputation, good will police institution in the eyes of society," said Eson.
Jumat, 16 Januari 2015
Jumat, 16 Januari 2015
- 0 Comments
Petugas mengisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada konsumen di salah satu SPBU di Jakarta, Jumat (16/1). (Madhon News/ Romadhon)
MADHON NEWS, JAKARTA-- Pemerintah telah mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan kembali turun pada pekan depan. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyebut penurunan ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem pemerintahan.
Ia mengatakan untuk memutuskan penurunan harga BBM ini, pemerintah pun tak membutuhkan waktu yang lama.
"Sama dengan waktu menaikkan BBM, kalau sebelumnya rapat puluhan kali tidak naik, ini rapat 2 kali langsung turun. Itu adalah bagaimana kita melaksanakan banyak fokus dan perbaikan dalam sistem pemerintahan kita semua," kata JK saat memberikan sambutan dalam acara 'Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2015' yang digelar di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat (16/1) malam.
Sebelumnya, JK menegaskan penurunan harga BBM tersebut dipengaruhi oleh harga minyak dunia. "Ya kan kalau harga minyak turun otomatiskan kita punya rumusan ya harus mengikuti harga minyak kan," kata JK, Kamis (15/1).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun secara resmi telah mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar. Harga BBM jenis premium akan turun menjadi Rp 6.600 per liter dari Rp 7.600 per liter. Sedangkan, harga solar turun menjadi Rp 6.400 per liter dari Rp 7.250 per liter.
Harga baru ini akan mulai berlaku pada Senin (19/1) pukul 00.00 WIB. Penurunan harga BBM ini dilakukan seiring merosotnya harga minyak dunia hingga di bawah 50 dolar AS per barel.
Pada akhir 2014 lalu, pemerintah juga telah menurunkan harga bahan bakar minyak. Saat itu, harga premium turun menjadi Rp 7.600 per liter dari Rp 8.500 per liter dan solar turun jadi Rp 7.250 per liter dari Rp 7.500 per liter.
Ia mengatakan untuk memutuskan penurunan harga BBM ini, pemerintah pun tak membutuhkan waktu yang lama.
"Sama dengan waktu menaikkan BBM, kalau sebelumnya rapat puluhan kali tidak naik, ini rapat 2 kali langsung turun. Itu adalah bagaimana kita melaksanakan banyak fokus dan perbaikan dalam sistem pemerintahan kita semua," kata JK saat memberikan sambutan dalam acara 'Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2015' yang digelar di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat (16/1) malam.
Sebelumnya, JK menegaskan penurunan harga BBM tersebut dipengaruhi oleh harga minyak dunia. "Ya kan kalau harga minyak turun otomatiskan kita punya rumusan ya harus mengikuti harga minyak kan," kata JK, Kamis (15/1).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun secara resmi telah mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar. Harga BBM jenis premium akan turun menjadi Rp 6.600 per liter dari Rp 7.600 per liter. Sedangkan, harga solar turun menjadi Rp 6.400 per liter dari Rp 7.250 per liter.
Harga baru ini akan mulai berlaku pada Senin (19/1) pukul 00.00 WIB. Penurunan harga BBM ini dilakukan seiring merosotnya harga minyak dunia hingga di bawah 50 dolar AS per barel.
Pada akhir 2014 lalu, pemerintah juga telah menurunkan harga bahan bakar minyak. Saat itu, harga premium turun menjadi Rp 7.600 per liter dari Rp 8.500 per liter dan solar turun jadi Rp 7.250 per liter dari Rp 7.500 per liter.
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers didampingi Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/1).(Antara/Setpres-Rusman)
MADHON NEWS, JAKARTA-- Dilema terkait masalah pencalonan Budi Gunawan dapat menjadi pembuktian bagi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, keputusan yang diambil Jokowi dapat membentuk asumsi terhadap kepemimpinannya.
"Jangan sampai asumsi 'presiden boneka' melambung lagi," jelas Pakar ilmu politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro pada Republika Online, Jumat (16/1).
Zuhro melihat posisi Jokowi memang dilematis karena ia tak sendiri. Ada partai dan koalisi pendukung di belakangnya. Sehingga, dalam mengambil keputusan pastinya tidak akan seorang diri, akan ada tekanan.
Terlepas dari semua tekanan, sebagai orang nomor satu di Indonesia, Jokowi merupakan pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Satu hal yang perlu diperhatikan Jokowi ialah menjaga kepercayaan rakyat.
Menurut Zuhro, kepercayaan rakyat merupakah hal yang sangat mahal. Sekali seorang pemimpin kehilangan kepercayaan rakyatnya, maka akan sulit bagi pemimpin tersebut untuk meraih kembali kepercayaan itu, ibarat menegakkan benang yang basah.
Terkait figur Budi Gunawan sendiri, Zuhro melihatnya dengan simpel. Ia menyatakan orang yang baik dan tidak terstigma tidak mungkin tiba-tiba ditersangkakan. Menurut Zuhro, seseorang yang tak melakukan tindak pidana, tidak mungkin bisa menjadi tersangka begitu saja.
"Ini polisi loh. Masa menjadi tersangka (tapi) nggak ngapa-ngapain. Gampang saja rumusnya," lanjutnya.
Kamis, 15 Januari 2015
Kamis, 15 Januari 2015
- 0 Comments
Police Commissioner General Budi Gunawan while undergoing the fit and proper test in Commission III
But that attitude suddenly changed when Budi as a suspect in a bribery case and gratification by KPK. After the announcement, Gerindra held internal discussions and the outcome decided to support Budi to be the Chief of Police. "If BG is not as a suspect, a different story," said Desmond, in the press room in the Parliament, Senayan, Jakarta, Thursday (15/1).
Logically, the Vice Chairman of Commission III Further, if Gerindra refused Budi, meaning Gerindra manipulated Jokowi and no casualties were not necessarily guilty. "To avoid that trap, Gerindra post moves playing Tai Chi. That turned towards supporting BG," he said.
Gerindra continued, would not legitimize ways inhuman in removing people. "Because the discussion in Gerindra, BG was entrusted Mega (coriander PDIP Megawati Sukarnoputri) and definitely rejected KMP. We actually be another," he said.
So according to Desmond, let Jokowi who bear the risk. "If he swore BG become Chief of Police, will be dealing with the Commission. Otherwise inaugurated, will be dealing with the right of interpellation Parliament. It's a toy that must be struck Jokowi exhausted. Do BG that make the victim in this game, "he said.
So Desmond said, this is not about Budi as a unifying symbol KMP with KIH in the House. "It's a way for the game Jokowi. Outside of this context, a different story," said Desmond
Jokowi Melawan Mafia Migas. Justru Buka Pintu bagi Masuknya Kembali Ari Sumarno dan Raden Priyono?
- Category:
- Tags:
- Posted By:redaksi2
Kalau Jokowi-JK di muktamar PKB minggu lalu menebar isu berantas dan perangi Mafia Migas, sebaiknya presiden terpilih ini menganut azas Jangan Sekali-sekali melupakan sejarah(JAS MERAH). Bahwa terlepas di barisan pemerintahan SBY pun terdapat Mafia Migas, beberapa aktor Mafia Migas pun bercokol di PDIP.
Untuk menelisik hal ini, baiknya kita mulai dengan dicopotnya Ari Sumarno dari jabatannya sebagai Direktur Utama Pertamina pada 2009 di masa pemerintahan SBY. Penyebabnya karena terlibat permainan impor minyak Zatapi.
Begitu Karen Agustiawan ditunjuk menggantikan Ari Soemarno, maka jaringan Mafia Migas yang ada tali-temali dengan PDIP mulai terungkap. Korban terbesar pembersihan Mafia Migas oleh Karen Agustiawan adalah kelompok mafia migas Ari Soemarno yang didukung oleh jaringan politisi PDIP Effendi. Sosok politisi PDIP yang kala itu sering mencuat di media massa adalah, Effendi Simbolon. Menyusul terbongkarnya kasus suap ketua SKK Migas Rudi Rubiandini.
Bukan itu saja. Jaringan BP Migas pimpinan Raden Prijono pun mulai terbongkar menyusul terungkapnya asus penyuapan Kernel Oil dan Parna Raya. Kongsi gelap Ari Soemarno dengan Raden Prijono di dunia perminyakan di babat habis. Meskipun dengan itu, kemudian muncul aktor-aktor baru Mafia Migas mengambil-alih peran Ari Sumarno, Raden Priyono dan the PDIP Connection.
Ari Soemarno ketika menjabat Direktur Utama Pertamina melakukan skandal impor minyak Zatapi yang merugikan negara Rp 500 miliar. Minyak Zatapi adalah skandal minyak oplosan dari Sudan dan Australia.
Impor pembelian minyak Zatapi dipelopori oleh Ari Soemarno yang saat itu menjabat Direktur Utama Pertamina. Sebelum Ari Soemarno, impor minyak RI banyak mengambil tipe minyak Azeri. Impor minyak Zatapi dilakukan melalui Gold Manor, perusahaan yang ditunjuk oleh Ari Soemarno.
Bermula ketika digelar rapat kerja antara DPR Komisi VII dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, 18 Febaruari 2008, para anggota Dewan mempertanyakan impor minya Zatapi sebanyak 6 ribu barrel yang dilakukan Pertamina pada 2007.
Bahkan lebih mendalam lagi, para anggota Dewan Komisi VII mempertanyakan racikan olahan, Gold Minor International Ltd, karena jenis ini belum dikenal di pasar. Bahkan pertanyaan kemudian merembet kepada harga, prosedur hingga bagaimana keputusan pemenang tender ditetapkan.
Singkat cerita, DPR mencurigai adanya sesuatu yang tidak beres dalam pengadaan minyak Zatapi. Melalui desakan Pansus hak angket BBM, DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan. Hasilnya, BPK menyebutkan telah terjadi potensi kerugian negara sebesar RP 427 miliar akibat impor minyak Zatapi.
Ketika ditindaklanjuti ke pihak Mabes Polri, memang telah menetapkan 4 tersangka, namun sayangnya Ari Soemarno selaku Dirut Pertamina tetap tidak tersentuh hukum.
Sekadar info, Ari Soemarno merupakan kakak dari Rini Mariani Sumarno, mantan Menteri Perdagangan di era pemerintahan Megawati. Keluarga Soemarno memang memiliki posisi khusus di sisi Megawati, karena memegang peranan penting pada dunia migas PDIP.
Berawal dari jabatannya sebagai Direktur Utama Petral, Ari Soemarno lalu membangun gerbong minyaknya sendiri. Dari hasil membangun jejaring Mafia Migas ini, Ari Soemarno lalu diangkat menjadi Direktur Utama Pertamina pada 2006 – 2009. Gerbong minyak Ari Soemarno, salah satunya bersama politisi PDIP Effendi Simbolon yang saat ini menjadi Timses Jokowi – JK. Gerbong Ari Soemarno juga bekerja sama dengan BP Migas di bawah Raden Prijono.
Effendi Simbolon bersama kerabatnya, Artha Meris Simbolon mendirikan PT Parna Raya sebagai trader dan importir migas. Kalau masih ingat, Parna Raya adalah salah perusahaan yang terlibat kasus suap SKK Migas. Parna Raya bekerja sama dengan Kernel Oil yang dimiliki oleh gerbong Raden Prijono, mantan kepala BP Migas (kini SKK Migas)
Selama menjabat Kepala BP Migas, permainan mafia minyak Raden Prijono banyak dilakukan melalui Kernel Oil dan Parna Raya. Raden Prijono dan Johanes Chandra Ekajaya kuasai saham Kernel Oil yang menjadi mitra impor minyak Petral. Effendi Simbolon dan Artha Meris Simbolon kuasai saham Parna Raya yang menjadi mitra Pertamina di bawah Ari Soemarno.
Alur konspirasi Mafia Migas Ari Sumarno Cs kira-kira begini:
Kernel Oil : dikuasai Raden Prijono dan Johanes Chandra Ekajaya melalui Widodo Ranata Chaitong.
Parna Raya : dikuasai oleh Effendi Simbolon dan Artha Meris Simbolon.
Petral : Ari Soemarno menunjuk Kernel Oil jadi mitra Petral.
Pertamina : Ari Soemarno menunjuk Parna Raya menjadi mitra Pertamina
Kernel Oil dan Parna Raya menjadi mitra kerjasama Pertamina dan Petral.
Sadar permainannya sedang dibabat habis, kelompok Ari Soemarno dan Raden Prijono pun menggalang isu Mafia Migas. Berhubung basis kekuatan politik Ari Soemarno ada di PDIP, maka wajar isu Mafia Migas kini digerakkan oleh Jokowi – JK. Buat saya ini kok lebih kelihatan seperti Mafia teriak Mafia? Karena sejatinya, praktik Mafia Migas di Pertamina justru dilakukan pada era dinasti Ari Soemarno yang dibacking politisi PDIP Effendi Simbolon
Untuk menelisik hal ini, baiknya kita mulai dengan dicopotnya Ari Sumarno dari jabatannya sebagai Direktur Utama Pertamina pada 2009 di masa pemerintahan SBY. Penyebabnya karena terlibat permainan impor minyak Zatapi.
Begitu Karen Agustiawan ditunjuk menggantikan Ari Soemarno, maka jaringan Mafia Migas yang ada tali-temali dengan PDIP mulai terungkap. Korban terbesar pembersihan Mafia Migas oleh Karen Agustiawan adalah kelompok mafia migas Ari Soemarno yang didukung oleh jaringan politisi PDIP Effendi. Sosok politisi PDIP yang kala itu sering mencuat di media massa adalah, Effendi Simbolon. Menyusul terbongkarnya kasus suap ketua SKK Migas Rudi Rubiandini.
Bukan itu saja. Jaringan BP Migas pimpinan Raden Prijono pun mulai terbongkar menyusul terungkapnya asus penyuapan Kernel Oil dan Parna Raya. Kongsi gelap Ari Soemarno dengan Raden Prijono di dunia perminyakan di babat habis. Meskipun dengan itu, kemudian muncul aktor-aktor baru Mafia Migas mengambil-alih peran Ari Sumarno, Raden Priyono dan the PDIP Connection.
Ari Soemarno ketika menjabat Direktur Utama Pertamina melakukan skandal impor minyak Zatapi yang merugikan negara Rp 500 miliar. Minyak Zatapi adalah skandal minyak oplosan dari Sudan dan Australia.
Impor pembelian minyak Zatapi dipelopori oleh Ari Soemarno yang saat itu menjabat Direktur Utama Pertamina. Sebelum Ari Soemarno, impor minyak RI banyak mengambil tipe minyak Azeri. Impor minyak Zatapi dilakukan melalui Gold Manor, perusahaan yang ditunjuk oleh Ari Soemarno.
Bermula ketika digelar rapat kerja antara DPR Komisi VII dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, 18 Febaruari 2008, para anggota Dewan mempertanyakan impor minya Zatapi sebanyak 6 ribu barrel yang dilakukan Pertamina pada 2007.
Bahkan lebih mendalam lagi, para anggota Dewan Komisi VII mempertanyakan racikan olahan, Gold Minor International Ltd, karena jenis ini belum dikenal di pasar. Bahkan pertanyaan kemudian merembet kepada harga, prosedur hingga bagaimana keputusan pemenang tender ditetapkan.
Singkat cerita, DPR mencurigai adanya sesuatu yang tidak beres dalam pengadaan minyak Zatapi. Melalui desakan Pansus hak angket BBM, DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan. Hasilnya, BPK menyebutkan telah terjadi potensi kerugian negara sebesar RP 427 miliar akibat impor minyak Zatapi.
Ketika ditindaklanjuti ke pihak Mabes Polri, memang telah menetapkan 4 tersangka, namun sayangnya Ari Soemarno selaku Dirut Pertamina tetap tidak tersentuh hukum.
Sekadar info, Ari Soemarno merupakan kakak dari Rini Mariani Sumarno, mantan Menteri Perdagangan di era pemerintahan Megawati. Keluarga Soemarno memang memiliki posisi khusus di sisi Megawati, karena memegang peranan penting pada dunia migas PDIP.
Berawal dari jabatannya sebagai Direktur Utama Petral, Ari Soemarno lalu membangun gerbong minyaknya sendiri. Dari hasil membangun jejaring Mafia Migas ini, Ari Soemarno lalu diangkat menjadi Direktur Utama Pertamina pada 2006 – 2009. Gerbong minyak Ari Soemarno, salah satunya bersama politisi PDIP Effendi Simbolon yang saat ini menjadi Timses Jokowi – JK. Gerbong Ari Soemarno juga bekerja sama dengan BP Migas di bawah Raden Prijono.
Effendi Simbolon bersama kerabatnya, Artha Meris Simbolon mendirikan PT Parna Raya sebagai trader dan importir migas. Kalau masih ingat, Parna Raya adalah salah perusahaan yang terlibat kasus suap SKK Migas. Parna Raya bekerja sama dengan Kernel Oil yang dimiliki oleh gerbong Raden Prijono, mantan kepala BP Migas (kini SKK Migas)
Selama menjabat Kepala BP Migas, permainan mafia minyak Raden Prijono banyak dilakukan melalui Kernel Oil dan Parna Raya. Raden Prijono dan Johanes Chandra Ekajaya kuasai saham Kernel Oil yang menjadi mitra impor minyak Petral. Effendi Simbolon dan Artha Meris Simbolon kuasai saham Parna Raya yang menjadi mitra Pertamina di bawah Ari Soemarno.
Alur konspirasi Mafia Migas Ari Sumarno Cs kira-kira begini:
Kernel Oil : dikuasai Raden Prijono dan Johanes Chandra Ekajaya melalui Widodo Ranata Chaitong.
Parna Raya : dikuasai oleh Effendi Simbolon dan Artha Meris Simbolon.
Petral : Ari Soemarno menunjuk Kernel Oil jadi mitra Petral.
Pertamina : Ari Soemarno menunjuk Parna Raya menjadi mitra Pertamina
Kernel Oil dan Parna Raya menjadi mitra kerjasama Pertamina dan Petral.
Sadar permainannya sedang dibabat habis, kelompok Ari Soemarno dan Raden Prijono pun menggalang isu Mafia Migas. Berhubung basis kekuatan politik Ari Soemarno ada di PDIP, maka wajar isu Mafia Migas kini digerakkan oleh Jokowi – JK. Buat saya ini kok lebih kelihatan seperti Mafia teriak Mafia? Karena sejatinya, praktik Mafia Migas di Pertamina justru dilakukan pada era dinasti Ari Soemarno yang dibacking politisi PDIP Effendi Simbolon
Rabu, 14 Januari 2015
Rabu, 14 Januari 2015
- 0 Comments
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Akbar Faisal menilai penyebaran foto seronok mirip Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dengan seorang perempuan mirip Putri Indonesia merupakan perbuatan keji dan tak bermoral.
"Hari ini kita ketahui beredar informasi, beredar foto pimpinan KPK. Saya sampaikan bahwa itu perbuatan keji," katanya di sela fit and proper test calon Kapolri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2015).
Menurut Akbar, dirinya mengenal Samad karena sama-sama berasal dari Sulawesi Selatan, dan sedianya itu bukan karakter yang sebenarnya. Ia pun meminta kepada Komjen Polisi Budi Gunawan, bila dilantik sebagai Kapolri untuk menuntaskan persoalan-persoalan semacam itu.
"Kita tidak bisa biarkan seperti itu. Maka saya ingin sampaikan Kapolri kalau terpilih, kan Presiden bentuk polisi cyber nasional. Nah, perilaku seperti itu harus kita selesaikan dan kita tuntut penyebarnya," tegas Akbar.
Sebelumnya, beredar foto-foto panas yang diduga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dengan model cantik.
Foto yang berjumlah tujuh buah tersebut, nampak sosok yang mirip Abraham Samad berciuman, berpelukan, dan bermesraan dengan seorang wanita cantik yang disinyalir sebagai pemenang kontes kecantikan. Dalam foto tersebut keduanya tidak tampak canggung dengan mengumbar kemesraannya.
Calon Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan menerima kunjungan Komisi III DPR RI di kediamannya, di Jalan Duren Tiga Barat VI Nomor 21, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2015). Menurut Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin, pertemuan ini merupakan salah satu proses fit and proper test. Selanjutnya Rabu (14/1/2015) akan dilakukan fit and proper test yang resmi di Gedung DPR RI. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri tahun 2004-2006. (The Jakarta Post/Dhoni Setiawan)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Area kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didatangi banyak anggota polisi berseragam preman, Rabu (14/1/2015) dinihari. Kemungkinan besar hal ini berkaitan dengan penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka atas kasus rekening gendut Polri.
Pantauan wartawan, awalnya yang datang hanya puluhan polisi berpakaian dinas. Menumpangi sejumlah truk, mereka sempat berkumpul persis di depan kantor antirasuah yang dipimpin Abraham Samad Cs tersebut.
Sekitar dua jam, mereka bertahan di areal kantor KPK, namun tanpa memberikan keterangan apapun terhadap pihak keamanan internal, sejumlah polisi itu akhirnya pergi.
Kendati begitu, tak lama berselang justru belasan petugas berpakaian preman kembali kumpul di depan Gedung KPK.
Informasi dihimpun, belasan oknum tersebut merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya, yang diperintahkan melakukan pengamanan di Gedung KPK.
Sebagai catatan, saat KPK menetapkan Irjen Pol Djoko Susilo pada 2012 silam, KPK juga langsung didatangi puluhan polisi berpaian preman. Ketika itu situasi KPK menjadi kisruh lantaran polisi bukan mengamankan gedung KPK, melainkan akan menangkap sejumlah penyidik KPK, Novel Baswedan Cs.
Meski begitu, belum diketahui motif utama kumpulnya para intel tersebut saat ini. Sampai berita ini diturunkan, Tribunnews.com juga belum mendapat konfirmasi dari Polri dan KPK.
Pantauan wartawan, awalnya yang datang hanya puluhan polisi berpakaian dinas. Menumpangi sejumlah truk, mereka sempat berkumpul persis di depan kantor antirasuah yang dipimpin Abraham Samad Cs tersebut.
Sekitar dua jam, mereka bertahan di areal kantor KPK, namun tanpa memberikan keterangan apapun terhadap pihak keamanan internal, sejumlah polisi itu akhirnya pergi.
Kendati begitu, tak lama berselang justru belasan petugas berpakaian preman kembali kumpul di depan Gedung KPK.
Informasi dihimpun, belasan oknum tersebut merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya, yang diperintahkan melakukan pengamanan di Gedung KPK.
Sebagai catatan, saat KPK menetapkan Irjen Pol Djoko Susilo pada 2012 silam, KPK juga langsung didatangi puluhan polisi berpaian preman. Ketika itu situasi KPK menjadi kisruh lantaran polisi bukan mengamankan gedung KPK, melainkan akan menangkap sejumlah penyidik KPK, Novel Baswedan Cs.
Meski begitu, belum diketahui motif utama kumpulnya para intel tersebut saat ini. Sampai berita ini diturunkan, Tribunnews.com juga belum mendapat konfirmasi dari Polri dan KPK.
MADHON NEWS- JAKARTA - Members of the House of Representatives Commission III NasDem Party, Akbar Faisal assess sexy photo spread similar to the Corruption Eradication Commission (KPK), Abraham Samad with a woman like Miss Indonesia is a cruel and immoral act.
"Today we know the information circulated, circulated photo KPK leaders. I said that the heinous act," he said on the sidelines of the fit and proper test police chief candidates in the Parliament Building, Senayan, Jakarta, Wednesday (01/14/2015).
According to Akbar, Samad because he knew both come from South Sulawesi, and originally it was not the actual characters. He also asked the Police Commissioner General Budi Gunawan, when sworn in as the Chief of Police to resolve such issues.
"We can not leave it like that. So I want to say that the police chief was elected, the President of the form of national cyber police. Well, such behavior must be dealt with and we demand penyebarnya," said Akbar.
Previously, circulating hot photos allegedly Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK) Abraham Samad with beautiful models.
Photos of seven fruit, appear similar to the figure of Abraham Samad kissing, hugging, and making out with a beautiful woman who pointed out as the winner of a beauty contest. In the photo does not look awkward with both indulgence intimacy.
Candidate for police chief, Police Commissioner General Budi Gunawan received the visit of the House of Representatives Commission III at his residence, in Duren Tiga Jalan Barat VI No. 21, Jewel, South Jakarta, Tuesday (01/13/2015). According to the Chairman of Commission III, Aziz Shamsuddin, this meeting is one of the fit and proper test. Furthermore, on Wednesday (01/14/2015) will be fit and proper test official at the Parliament Building. Previous Corruption Eradication Commission (KPK) has set Budi Gunawan as the suspect's alleged acceptance of gifts or promises while serving as Head of Career Development Bureau Deputy Police Headquarters Human Resources 2004-2006. (The Jakarta Post / Dhoni Setiawan)
Monitoring journalist, originally coming only dozens of policemen dressed in office. Riding a truck, they had gathered just in front of Abraham Samad antirasuah led the Cs.
Approximately two hours, they persist in the area of office of the Commission, but without giving any explanation of the internal security forces, a number of police was finally gone.
Nevertheless, not long ago just a dozen plainclothes officers back together in front of the Building Commission.
Information is collected, dozens of police officers are members of the Directorate Intelkam City Police, who were ordered to do security at the Building Commission.
For the record, when the Commission set Djoko Susilo Inspector General of Police in 2012 ago, the Commission also visited dozens of police directly berpaian thugs. When the Commission becomes chaotic situation because the police not securing the KPK building, but will catch some KPK investigators, Novel Baswedan Cs.
Even so, the main motive is unknown kumpulnya of the current intelligence. Until this news was revealed, Tribunnews.com also has not received confirmation from the police and the KPK.
Jumat, 09 Januari 2015
Jumat, 09 Januari 2015
- 0 Comments
MADHON NEWS 09 JANUARI 2015 - President Joko Widodo (Jokowi), I Dewa Gede Paguna appoint as judges of the Constitutional Court (MK) new. Paguna a politician Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) and was a member of the Assembly who joined the PDIP faction. Planned to be immediately sworn in at the State Palace on Wednesday (01/07/2015)
"On January 6, the president of the Constitutional Court established that the new members of the government elements are I Dewa Gede Paguna. Decree signed by the president this afternoon around 12:00 pm," said Minister of State Secretary in the office of the State Secretariat Pratikno as quoted from republika.co.id , Tuesday (6/1).
Paguna will immediately be taken before the presidential oath of office on January 7 tomorrow. He will be inducted along with the judges of the Constitutional Court of the Supreme Court elements, namely Suhartoyo.
While the signatories conducted on Monday, January 5, 2015 Presidential appointment earlier than Paguna. A day earlier, the selection committee submitted two names candidates for judges of the Constitutional Court from the government to the president, the Paguna and Yuliandri. In the end, the president chose Paguna.
According Pratikno, when submitting two names, Pansel also submit documents describing the results of interviews and verification of the Commission and INTRAC. In addition, the document also included a selection committee assessment based on competence, integrity, and independence of each candidate
MADHON NEWS January 9, 2015 - I Dewa Gede Palguna officially inaugurated by President Joko Widodo, Wednesday (07/01/2015). The judge who is a former politician PDIP and never become members of the Assembly of the PDIP,Palguna never issued a controversial statement, which approved the interfaith marriage. It was revealed Palguna while following the second stage of selection as a candidate for judge constitution
"(Marriage of different religions) may, if you ask me," said Palguna at the State Secretariat in Jakarta, quoted from kompas.com, Tuesday (12/30/2014).
Questions about interfaith marriage was delivered by Franz Magnis Suseno special presented by the selection committee as a guest selectors to explore the question in the second round. Franz asked Palguna express an opinion on the state's obligation to complete the interfaith marriage debate.
According Palguna, interfaith marriage controversy because it is not specifically the Law on Marriage. Palguna judge, the law is inconsistent because it requires that the marriage is recorded by the state, but on the other side of the marriage can not be officially registered if it involves two different citizen confidence.
"If the marriage was an absolute view on religious law, recording only a part of administrative problems. Belief is an individual right, it is fundamental, then I think it should be regulated by the state," said Palguna.
MADHON NEWS 09 JANUARI 2015 - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk I Dewa Gede Paguna sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru. Paguna merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan pernah menjadi anggota MPR yang bergabung dengan fraksi PDIP. Direncanakan akan langsung dilantik di Istana Negara, Rabu (7/1/2015)
"Pada tanggal 6 Januari presiden menetapkan bahwa anggota MK yang baru dari unsur pemerintah adalah I Dewa Gede Paguna. Keppres sudah ditandatangani siang tadi oleh presiden sekitar jam 12.00 WIB," ujar Menteri Sekertariat Negara Pratikno di kantor Setneg sebagaimana dikutip dari republika.co.id, Selasa (6/1).
Paguna akan langsung diambil sumpah jabatannya di hadapan presiden pada 7 Januari esok. Ia akan dilantik bersama dengan hakim MK dari unsur Mahkamah Agung, yakni Suhartoyo.
Sementara penandatangan dilakukan pada senin, 5 Januari 2015 lebih dulu dibanding Keppres pengangkatan Paguna. Sehari sebelumnya, panitia seleksi menyerahkan dua nama kandidat calon hakim MK dari unsur pemerintah pada presiden, yakni Paguna dan Yuliandri. Pada akhirnya, presiden memilih Paguna.
Menurut Pratikno, saat menyerahkan dua nama tersebut, Pansel juga menyerahkan dokumen-dokumen yang menjelaskan hasil wawancara dan verifikasi dari KPK dan PPATK. Selain itu, disertakan pula dokumen penilaian Pansel yang didasarkan pada kompetensi, integritas, dan independensi masing-masing calon.[republika/islamedia]
MADHON NEWS 09 JANUARI 2015 - I Dewa Gede Palguna resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo, rabu (7/1/2015). Hakim yang merupakan mantan politisi PDIP dan pernah menjadi anggota MPR dari PDIP,Palguna pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial, yakni menyetujui perkawinan beda agama. Hal itu diungkapkan Palguna saat mengikuti seleksi tahap kedua sebagai calon hakim konstitusi
"(Pernikahan beda agama) boleh, kalau menurut saya," papar Palguna di Sekretariat Negara Jakarta,dikutip dari kompas.com, Selasa (30/12/2014).
Pertanyaan mengenai pernikahan beda agama disampaikan oleh Franz Magnis Suseno yang dihadirkan khusus oleh Pansel sebagai tamu penyeleksi untuk mendalami pertanyaan pada wawancara tahap kedua. Franz meminta Palguna menyampaikan pendapatnya tentang kewajiban negara dalam menyelesaikan perdebatan pernikahan beda agama.
Menurut Palguna, pernikahan beda agama menuai kontroversi karena tidak tegasnya Undang-Undang tentang Perkawinan. Palguna menilai, UU tersebut tidak konsisten karena mewajibkan pernikahan dicatat oleh negara, tetapi di lain sisi pernikahan itu tidak dapat tercatat secara resmi jika melibatkan dua warga negara yang berbeda keyakinan.
"Apabila berpandangan perkawinan itu mutlak pada hukum agama, pencatatan hanya jadi bagian masalah administratif. Berkeyakinan adalah hak individu, itu mendasar, maka menurut saya itu harus diatur oleh negara," papar Palguna.
Minggu, 21 Desember 2014
Minggu, 21 Desember 2014
- 0 Comments
Jakarta Provincial Government Not Concerned Citizens Poor in Capital
Madhon NewsSunday, December 21, 2014 - 15:53 pm
Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama or Ahok assessed inhuman to evictees. (Photo: Romadhon / Madhon News)JAKARTA - Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama or Ahok assessed inhuman to evictees. The reason, many citizens who were victims of forced evictions, raided and arrested the street vendors.
"Model evictions Jakarta Provincial Government is a portrait of the show. The government does not care and is not pro-poor capital city," said Chairman of Jakarta Residents Forum (Fakta) Azas Tigor Nainggolan in the discussion 'End of Year Note Facts' in Cikini, Central Jakarta , Sunday (12/21/2014).
He explained that, throughout 2014 there are 26 or 3,513 buildings and 3,751 families and 13 952 people lost their houses due to the city government evicted. Then, 17 locations approximately 2,149 street vendors traders lose his place of business.
Not a few people were disappointed with the attitude that Ahok, Tigor advice, should a leader do not easily use the power. Because, it will only provoke people's emotions.
"The reason for the eviction was actually showed negative labeling government to its citizens as the source of the problem," he added.
For example, the eviction of residents Ria-Rio, Pedongkelan, East Jakarta, which is said to normalize reservoir that requires a fee of Rp750 billion that it would be a luxury housing.
"We have proof of mockups plan area around Ria-Rio will be a luxury residential and business district," he said.
Thus, he again suggested, in order to change the procedures in the discipline Ahok illegal buildings and the street vendors who are considered the source of the problem for the capital.
Jumat, 19 Desember 2014
Jumat, 19 Desember 2014
- 0 Comments
Indonesian Vice President Jusuf Kalla: Fat account yet Of Corruption
www.madhonnews.co.vu | Friday, December 19, 2014 21:18:00 pm
Madhon News- Vice President Jusuf Kalla said the fat bank accounts owned by the head of the region is not necessarily due to corruption so that the investigator should be careful in setting decision."Depending gendutnya for what. If fat because of corruption, of course wrong. However, there is also the head area businessman so he does a lot of money," Kalla told reporters at the Office of the Vice President in Jakarta, Friday (19/12).
It was delivered respond to the Attorney General (AGO) will follow up investigation fat bank accounts belonging to the eight heads of regions in the country.
Ownership fat accounts by eight regional head was the search results (tracking) Center for Financial Transaction Reports and Analysis (PPAT). The case was still under investigation, including the case of officials in Bengkalis, Riau, the investigation is still ongoing.
The Vice President said that the heads of regional fat accounts could also possibly her work. "So, fat because of what used to be. We can not have any pretensions all the money corrupt. Later I had a fat bank accounts, but my son entrepreneur, wrong time?" Kalla said.
Regarding the former head of the region that also has a fat bank accounts, the Vice President said, "It depends. Do not pretend to have all the money the criminals." Regarding whether or not inspected by INTRAC, Jusuf Kalla judge is not supposed to do it because it would be dangerous. "Not dong. The danger of it. You have money future criminals arguably, the true danger," said the Vice President quoted by Antara.
Jumat, 12 Desember 2014
Jumat, 12 Desember 2014
- 0 Comments
Kamis, 11 Desember 2014 | 20:42 WIB
Jay Subiakto: Gubernur Tandingan Cukup Menghibur
Berita Terkait
Grafis Terkait
Foto Terkait
Topik
Hal tersebut diakui penata artistik Jay Subiakto. Menurut dia, adanya gubernur tandingan itu justru memberikan suasana baru yang menghibur banyak orang.
"Biarkan saja kalau mereka mengklaim punya kekuasaan. Tapi, kan, mereka enggak ada perangkatnya. Enggak apa-apalah. Jangan disikapi serius,. Setidaknya mereka menghibur kita, biar enggak bosan dengan berita politik," kata Jay kepada Tempo, Rabu 10 Desember 2014.
Pria berambut gondrong ini tidak heran dengan kemunculan gubernur tandingan itu. Jay menganggap gubernur tandingan ini muncul lantaran mencontoh peristiwa seusai pemilihan presiden lalu. (Baca: Jay Subiakto Pernah Kena Tipu Kolektor Emas)
"Waktu Jokowi terpilih dan menyatakan kemenangan, kan, Prabowo juga bikin pesta kemenangan. Saya kira itu yang menjadi contoh, lalu tandingan kini jadi tren," ucap Jay.
Tak bisa dimungkiri, kata "tandingan" memang tengah ngetren. Setelah pesta kemenangan presiden tandingan dan gubernur tandingan, belum lama ini Musyawarah Nasional Partai Golkar juga punya tandingan. (Baca: Jay Subiakto Jatuh Cinta pada Emas Majapahit)
Langganan:
Postingan (Atom)
