Relawan Nasional Pendukung Jokowi sewaktu Kampanye, Turun ke Jalan meminta Presiden Joko Widodo segera melantik Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri.

 


 

 

 

 
Foto Relawan Nasional melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Sabtu (17/1/2015) petang, meminta Presiden Joko Widodo segera melantik Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Kapolri baru yang belum juga dilantik membuat pendukung Komjen Pol. Budi Gunawan murka. Mereka menganggap KPK tebang pilih.

MADHON NEWS, JAKARTA—Sekelompok massa yang menamakan diri mereka Relawan Nasional melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Sabtu (17/1/2015) petang, meminta Presiden Joko Widodo segera melantik Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri.
“Kami relawan nasional, mendukung Presiden Jokowi untuk segera melantik Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri,” ujar Koordinator Relawan Nasional, Afrudin Jamal seperti dikutip Antara.

Relawan Nasional menduga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bermain politik bertameng pemberantasan korupsi dalam penetapan status tersangka Budi Gunawan.

Pasalnya, kata Afrudin, tuduhan kepemilikan rekening gendut tidak hanya pada Budi Gunawan tetapi sejumlah jenderal lainnya tidak disentuh KPK.

“Mengapa KPK dalam penegakan hukum terkesan sangat diskriminatif. Apakah KPK tidak menerapkan asas persamaan di mata hukum,” ujar dia.

Dia mengingatkan, banyak koruptor kelas kakap yang hingga saat ini belum tersentuh hukum. Penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka dinilainya sebagai wujud tebang pilih KPK dalam memberantas korupsi.
“Oleh karena itu kami menolak kriminalisasi Komjen Pol. Budi Gunawan oleh KPK, dan meminta agar institusi KPK dibersihkan dari kekuatan asing dan kepentingan politik tertentu,” kata dia.

Sebelumnya politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika berpendapat permasalahan antara status tersangka dan pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri, merupakan bentuk persilangan hukum pidana dengan tata negara. “Permasalahan antara status tersangka dan pengangkatan Budi Gunawan menjadi Kapolri adalah bentuk persilangan hukum pidana (ranah KPK) dan hukum tata negara (proses pengangkatannya),” kata Gede Pasek dihubungi di Jakarta, Jumat (16/1/2015) malam.

Pasek yang merupakan anggota DPD menilai dalam posisi tersebut tidak boleh ada yang mengklaim sebagai hukum yang lebih tinggi, karena baik KPK dengan hukum pidananya dan Presiden Jokowi yang melaksanakan proses hukum tata negara, berada di kamar yang berbeda termasuk juga mekanisme penyelesaiannya.

“Oleh karena itu tidak perlu dibenturkan, biarkan berjalan apa adanya saja. KPK silakan lakukan proses hukum acara pidana yang diyakininya, dan Presiden silakan menjalankan aspek hukum tata negara yang sudah berjalan selama ini,” kata dia.

Terlebih, kata mantan Ketua Komisi Hukum DPR itu, semua hal tersebut dibingkai dalam posisi semua orang sama di mata hukum. Baik Kapolri, Komisioner KPK, maupun Presiden sama di depan hukum.
“Kalau ada yang tidak puas bisa dilakukan dengan upaya hukum juga, baik yang terkait pidana maupun yang terkait dengan hukum tata negara. Jangan malah dibawa ke ranah peradilan opini. Itu tidak benar dan tidak sehat,” papar dia.

Sejauh ini DPR melalui sidang paripurna sudah menerima Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Namun Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sambil menunggu proses hukum di KPK. Sementara ini, jabatan Kapolri dipegang oleh pelaksana tugas yakni Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti.

Tags: INDONESIA NEWS , NEWS