Sabtu, 27 Maret 2010
Timor Leste
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Repúblika Demokrátika Timor Lorosa'e República Democrática de Timor-Leste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Unidade, Acção e Progresso (Portugis: "Persatuan, Tindakan dan Kemajuan") | ||||||
Lagu kebangsaan: Pátria | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Dili | |||||
Bahasa resmi | Tetun, Portugis | |||||
Pemerintahan | Republik | |||||
- | Presiden | José Ramos Horta | ||||
- | Perdana Menteri | Xanana Gusmão | ||||
Kemerdekaan | Dari Portugal, Indonesia | |||||
- | Diproklamasikan | 28 November 1975 | ||||
- | Diakui | 20 Mei 2002 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 15,410 km2 (154) | ||||
- | Air (%) | dapat dihiraukan | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 978.590 (152) | ||||
- | Sensus - | - | ||||
- | Kepadatan | 69/km2 (98) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$0,37 miliar (185) | ||||
- | Per kapita | US$400 (192) | ||||
Mata uang | Dolar AS Koin centavo ( — ) | |||||
Zona waktu | (UTC+9) | |||||
Domain internet | .tl | |||||
Kode telepon | 670 |
Republik Demokratik Timor Leste (juga disebut Timor Lorosa'e), yang sebelum merdeka bernama Timor Timur, adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan bagian timur pulau Timor. Selain itu wilayah negara ini juga meliputi pulau Kambing atau Atauro, Jaco, dan enklave Oecussi-Ambeno di Timor Barat.
Sebagai sebuah negara sempalan Indonesia, Timor Leste secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Sebelumnya bernama Provinsi Timor Timur, ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis "Timor Leste" sebagai nama resmi negara mereka.
Daftar isi[sembunyikan] |
[sunting] Sejarah

- Abad ke-16: Kedatangan kaum Portugis
- 1902: Pembagian Timor antara kaum Portugis dan Belanda secara definitif
- 1975: Timor Portugis ditelantarkan Portugal yang dilanda Revolusi Anyelir
- 1976: Penyatuan bersama dengan Indonesia, menjadi Provinsi Timor Timur
- 1976 - 1980: Perang saudara; konon sekitar 100.000 - 250.000 orang tewas
- 1991: Insiden Santa Cruz
- 1999: Referendum pemisahan diri Timor Timur diizinkan presiden B. J. Habibie
- 1999: Kerusuhan besar-besaran antara pro- dan anti-kemerdekaan dan pengungsian warga Timor Timur
- 2002: Terbentuknya negara Timor Leste
- 2006: Sepertiga mantan tentara nasional Timor Leste memberontak menuntut keadilan; pecah konflik antara pihak polisi yang mendukung pemerintah dengan pihak militer
[sunting] Politik

Kepala Negara Republik Timor Leste adalah seorang presiden, yang dipilih secara langsung dengan dengan masa bakti selama 5 tahun. Meskipun fungsinya hanya seremonial saja, ia juga memiliki hak veto undang-undang. Perdana Menteri dipilih dari pemilihan multi partai dan diangkat/ditunjuk dari partai mayoritas sebuah koalisi mayoritas. Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri mengepalai Dewan Menteri atau Kabinet dalam Kabinet Pemerintahan.
Parlemen Timor Leste hanya terdiri dari satu kamar saja dan disebut Parlamento Nacional. Anggotanya dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun. Jumlah kursi di parlemen antara 52 dan 65 tetapi saat ini berjumlah 65. Undang-Undang Dasar Timor Leste didasarkan konstitusi Portugal.
Angkatan Bersenjata Timor Leste adalah FALINTIL-FDTL (F-FDTL), sedangkan angkatan kepolisiannya adalah PNTL (Polícia Nacional Timor-Leste).
[sunting] Kabupaten (distrik)

Timor Leste secara administratif dibagi menjadi 13 distrik:
- Aileu
- Ainaro
- Baucau
- Bobonaro
- Cova-Lima (Suai)
- Dili
- Ermera
- Lautem
- Liquica
- Manatuto
- Manufahi (Same)
- Oecussi-Ambeno (Pante Makasar)
- Viqueque (Cabira-Oan)
Nama-nama yang berada di antara tanda kurung adalah ejaan alternatif yang sering dipakai pada masa Integrasi.
[sunting] Ekonomi

Timor Leste mengharapkan bisa mengeksploitasikan minyak bumi di Celah Timor (Timor Gap), namun sepertinya sulit untuk mendapatkan pendapatan devisa yang besar di Celah Timor karena Australia telah mengiming-imingi Timor Leste dengan pengelolaanya dan Australia mendapatkan hasil eksploitasinya sebesar 80% dan sisanya diberikan ke Timor Leste. Australia juga telah menghalang-halangi Timor Leste untuk dapat menguasai Celah Timor secara penuh, dengan cara mengulur-ulur penyelesaian perbatasan kedua negara.
Walaupun telah merdeka, Timor Leste masih sangat tergantung dengan pasokan barang-barang dari Indonesia mulai dari sembako sampai bahan bakar minyak (BBM) terutama melalui provinsi Nusa Tenggara Timur. Australia pernah mencoba menguasai distribusi barang-barang kebutuhan sehari-hari tapi gagal karena terlalu mahal dan kurang dikenal rakyat Timor Leste. Selain amat tergantung secara politik kepada mantan penjajah Portugal, Timor Leste mengadopsi mata uang Dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang mengakibatkan daya beli rakyat jauh menurun dibandingkan ketika masih menjadi provinsi Indonesia.
[sunting] Demografi

Pada tahun 2005 penduduk Timor Leste diperkirakan berjumlah 1.040.880 jiwa. Penduduk Timor Leste merupakan campuran antara suku bangsa Melayu dan Papua. Mayoritas penduduk Timor Leste beragama Katolik (90%), diikuti Protestan (5%), Islam (3%), dan sisanya Buddha, Hindu, dan aliran kepercayaan (2%). Karena mayoritas penduduk beragama Katolik, maka kini terdapat tiga keuskupan (diosis) yaitu: Diosis Dili, Diosis Baucau dan Diosis Maliana yang baru didirikan pada tanggal 30 Januari 2010 oleh Paus Benediktus XVI.
[sunting] Bahasa
Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002, setelah sejak tahun 1999 di bawah pemerintahan transisi PBB, Timor Leste berdasarkan konstitusinya hanya mengakui 2 bahasa nasional yaitu bahasa Tetum dan bahasa Portugis. Di dalam konstitusi disebutkan 2 bahasa yang dijadikan bahasa kerja yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.[1] Dalam praktek keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetum sebagai bahasa ucap. Sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Banyak mahasiswa dan dosen lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan menulis karangan ilmiah.
Belgia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Artikel atau bagian dari artikel ini diterjemahkan dari Belgium di en.wikipedia.org. Isinya mungkin memiliki ketidakakuratan. Selain itu beberapa bagian yang diterjemahkan kemungkinan masih memerlukan penyempurnaan. Pengguna yang mahir dengan bahasa yang bersangkutan dipersilakan untuk menelusuri referensinya dan menyempurnakan terjemahan ini. (Pesan ini dapat dihapus jika terjemahan dirasa sudah cukup tepat) |
Kerajaan Belgia adalah sebuah negara yang terletak di bagian barat dari benua Eropa. Ia adalah negara anggota pendiri dari Uni Eropa dan menjadi ibukota dari Uni Eropa, dan juga organisasi internasional lainnya termasuk NATO.[2] Belgia meliputi wilayah seluas 30.528 km² dan memiliki populasi penduduk kurang lebih sekitar 10,5 juta jiwa.
Terletak di antara dua perbatasan budaya antara daerah Jermanik dan Latin, Belgia adalah sebuah negara dari dua kelompok etnik, Flandria dan Perancis, yang mana sebagian besarnya adalah Walloon, dan sekelompok kecil dari Jerman pelafal.
Dari tinjauan Geografis, dua area terbesar dari Belgia adalah Belanda- yang merupakan area dari Flanders yang ada di utara, dengan 59% dari populasi secara keseluruhan, dan Perancis- terletak di bagian selatan dari area Wallonia, dengan populasi sebesar 31%. Brussels-Capital Region, walaupun secara resmi memiliki dua bahasa nasional, namun pada umumnya area yang berBahasa Perancislah yang mendominasi enclave dari keseluruhan wilayahnya sekitar dengan Flemish Region dan berdekatan dengan Walloon Region, dan memiliki populasi sebesar 10% dari populasi keseluruhan.[3] Namun sekelompok kecil penutur Bahasa Jerman juga tinggal di arah timur dari Wallonia.[4] Keaneka ragaman bahasa yang dituturkan di Belgia dan sikap politik serta pertentangan kultural tergambar dalam sejarah politik dan sebuah sistem pemerintahan yang kompleks.[5][6]
Nama 'Belgia' berasal dari Gallia Belgica, sebuah provinsi Roman di area selatan jauh dari Gaul yang didiami oleh Belgae, suatu campuran dari etnik Celtic dan orang-orang Germanic.[7][8] Dari sejarah, Belgia, Belanda dan Luksemburg dikenal sebagai Negara-Negara bawah, yang dulunya menempati area yang lebih luas dari kelompok negara-negara Benelux saat ini. Sejak dari Abad Pertengahan hingga abad ke-17, area itu sudah menjadi pusat dari perdagangan dan kebudayaan. Sejak dari abad ke-16 hingga revolusi Belgia yang terjadi di tahun 1830, banyak terjadi perang saudara memperebutkan kekuatan Eropa dan seringnya terjadi di area Belgia, menyebabkannya dijuluki "Lapangan Perang dari Eropa"[9] dan "kokpit dari Eropa"[10] — a reputation strengthened by both World Wars. ketika mendapatkan kemerdekaannya, Belgia berpartisipasi aktif dalam Revolusi Industri,[11][12] membuatnya kuat dan membutuhkan banyak material; aspek terakhir adalah faktor yang ditimbulkan sejak zaman Kerajaan Belgia Kolonial.[13]
|
//
[sunting] Sejarah


Tujuh belas Provinsi (area yang berwarna oranye, coklat dan kuning) serta Bishopric of Liège (hijau). Untuk deskripsi terperinci, lihat Tujuh Belas Provinsi.
Selama 2 milenia terakhir, daerah yang kini dikenal sebagai Belgia telah menyaksikan pergolakan demografi, politik, dan budaya. Populasi yang pertama kali terdokumentasi ialah penaklukan kawasan itu oleh Republik Roma pada aad ke-1 SM, disusul di abad ke-5 oleh bangsa Frank Jermanik. Bangsa Frank mendirikan kerajaan Merovingia, yang menjadi Kekaisaran Karolingia pada abad ke-8. Selama Abad Pertengahan, Negeri-negeri Rendah terpecah menjadi banyak negara feodal kecil. Sebagian besar bersatu selama abad ke-14 dan 15 oleh Wangsa Burgundia sebagai Belanda Burgundia. Negara-negara itu mendapatkan derajat otonomi di abad ke-15 dan kemudian dinamai Tujuh belas Provinsi.[14]
Sejarah Belgia bisa dibedakan dari Negeri-negeri Rendah dari abad ke-16. Perang 80 Tahun (1568 – 1648), membagi 17 Provinsi menjadi Provinsi Bersatu di utara dan Belanda Selatan di selatan. Provinsi selatan diprintah secara suksesif oleh Habsburg Spanyol dan Austria. Hingga saat kemerdekaan, Belanda Selatan dicari oleh sejumlah penakluk Prancis dan merupakan teater sebagian besar peperangan Prancis-Spanyol dan Prancis-Austria selama abad ke-17 dan 18. Menyusul Kampanye 1794 dalam Peperangan Revolusi Prancis, wilayah-wilayah yang termasuk Negeri-negeri Rendah yang tidak pernah di bawah kekuasaan Habsburg, seperti Keuskupan Liège—dikeroyok oleh Prancis, mengakhiri kekuasaan Spanyol-Austria di kawasan itu. Persatuan kembali Negeri-negeri Rendah seperti Kerajaan Belanda Bersatu terjadi di akhir Kekaisaran Prancis pada 1815. Walaupun begitu pengaruh Perancis masih terasa kental khususnya di bidang politik dan telah lebih dari 350 tahun menjalin hubungan dengan Negara Rendah.
Revolusi Belgia di tahun 1830 menimbulkan pendirian Belgia merdeka, Katolik, dan netral di bawah pemerintahan sementara dan kongres nasional. Sejak pelantikan Leopold I sebagai raja pada 1831, Belgia telah menjadi monarki konstitusional dan demokrasi parlementer. Antara kemerdekaan dan Perang Dunia II, sistem demokrasi berubah dari oligarki yang dicirikan oleh kedua pihak utama, Katolik dan liberal, menjadi sistem hak pilih universal yang termasuk pihak ke-3, Partai Buruh, dan peran kuat buat persatuan dagang. Aslinya, Bahasa Perancis, yang merupakan bahasa teradopsi dari kaum bangsawan dan borjuis, menjadi bahasa resmi. Sejak itu negeri itu mengembangkan sistem dwibahasa Bahasa Belanda - Bahasa Perancis.[15]
Konferensi Berlin 1885 setuju untuk menyerahkan Kongo kepada Raja Leopold II sebagai milik pribadinya, disebut Negara Bebas Kongo. Pada 1908, diserahkan kepada Belgia sebagai koloni, selanjutnya disebut Kongo Belgia.
Kenetralan Belgia ternoda pada 1914, saat Jerman menyerang Belgia sebagai bagian Rencana Schlieffen. Bekas koloni Jerman Ruanda-Urundi—kini disebut Rwanda dan Burundi—dicaplok oleh Kongo Belgia pada 1916. Kedua koloni itu diamanatkan pada 1924 ke Belgia oleh Liga Bangsa-bangsa. Belgia kembali diserang Jerman pada 1940 selama serangan blitzkrieg. Negeri ini diduduki hingga musim salju 1944 - 1945 saat dibebaskan oleh pasukan Sekutu. Kongo Belgia mendapatkan kemerdekaannya pada 1960 selama Krisis Kongo[16], dan Ruanda-Urundi merdeka pada 1962 (dua tahun setelahnya).
Setelah PD II, Belgia bergabung dengan NATO sebagai anggota negara pendirinya, berkantor pusat di Brussel, dan bersama Belanda dan Luksemburg, membentuk kelompok negara Benelux. Belgia juga salah satu dari enam negara pendiri Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa pada 1951 serta Masyarakat Ekonomi Eropa dan Masyarakat Energi Atom Eropa pada 1957. Belgia menjadi tempat markas NATO dan bagian utama lembaga-lembaga dan administrasi Uni Eropa, termasuk Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa dan sesi istimewa dan komite Parlemen Eropa, seperti bagian administrasinya.
Selama abad ke-20, dan khususnya sejak PD II, sejarah Belgia telah banyak didominasi otonomi kedua komunitas utamanya. Massa ini menyaksikan ketegangan antarkelompok, dan persatuan negara Belgia telah menajam.[17] Melalui reformasi konstitusi pada 1970-an dan 1980-an, regionalisasi negara persatuan telah menimbulkan pendirian sistem federal 3 badan bertingkat, komunitas linguistik dan pemerintahan regional, kompromisasi yang dirancang untuk memperkecil ketegangan linguistik. Kini, entitas-entitas federal itu lebih menjunjung kekuasaan legislatif daripada parlemen 2 kamar nasional, sedangkan pemerintah nasional masih mengendalikan hampir semua pajak, lebih dari 80% keuangan pemerintahan komunitas dan kawasan, dan 100% keamanan sosial.
[sunting] Pemerintahan dan Politik

Informasi lebih lanjut: Daftar monarki di Belgia, Daftar Perdana Menteri Belgia, Hubungan internasional dari Belgia
Di abad ke19, kelompok Francophile politik dan ekonomi elite memperlakukan populasi warga Belgia yang mempergunakan Bahasa Belanda sebagai warga negara kelas dua. Di akhir abad tersebut, dan berlanjut hingga kini, kelompok Flemish movement melakukan reaksi untuk meredam hal ini. Setelah PD II, politik Belgia membaik dengan diberlakukannya otonomi atas dua populasi yang mempergunakan bahasa yang berbeda, Bahasa Belanda dan Bahasa Perancis. Hubungan kedua kelompok itu membaik dan terjadi hingga sekarang.[5] Melalui proses reformasi konstitusi yang terjadi di tahun 1970an dan 1980an, dibentuklah suatu pemerintah yang mengayomi semuanya untuk menghindari konflik bahasa, kultural, sosial dan ekonomi.
Federal bicameral parlemen terdiri atas seorang Senator dan seorang Chamber of Representatives. Sebelumnya dewan ini terdiri atas 40 orang politikus yang dipilih langsung dan 21 orang perwakilan yang ditunjuk oleh 3 community parliaments, 10 coopted senators dan sebagai senators by Right dimana sebenarnya tidak berhak untuk memilih, saat ini adalah Prince Philippe, Princess Astrid dan Prince Laurent, anak dari Raja. 150 perwakilan dari Chamber dipilih dibawah sebuah proportional voting sistem dari 11 electoral districts. Belgia adalah salah satu negara yang memiliki compulsory voting, dan memegang rangking tertinggi perpindahan vote di dunia.[18]
Raja (saat ini adalah Albert II) adalah kepala negara secara resmi, walaupun dengan hak-hak yang terbatas, prerogatives. Ia berhak untuk menunjuk menteri-menteri, termasuk seorang Perdana Menteri, yang bersama-sama dengan Chamber of Representatives untuk membentuk suatu pemerintahan federal. Menteri-menteri dari negara yang ber-Bahasa Belanda dan Bahasa Perancis memiliki hak yang sama sebagaimana yang sudah dijelaskan di Konstitusi.[19] Sistem peradilan didasarkan pada civil law dan berasal dari Napoleonic code. Court of Cassation adalah dewan pengadilan tertinggi, dengan Court of Appeal terletak satu level dibawahnya.
Institusi politikal Belgia cukup rumit; pada umumnya kekuatan politik ini diatur berdasarkan kebutuhan akan wakil-wakilnya berdasarkan kesamaan kultural. Sejak sekitar tahun 1970, partai-partai politik di Belgia terbagi berdasarkan kepentingan politik dan aspek bahasa. Partai utama dari setiap komuniats, walaupun memiliki hubungan dekat dengan political centre, terdiri atas tiga kelompok besar: right-wing Liberals, socially conservative Christian Democrats, dan Socialists membentuk left-wing.
[sunting] Demografi

Belgia dihuni beberapa suku bangsa:
- Suku bangsa Flandria (Vlamingen) yang berbahasa Belanda (~ 60% dari penduduk)
- Suku bangsa Walonia (Wallons) yang berbahasa Perancis (~ 35% dari penduduk)
- Suku bangsa Jerman (Deutschen) yang berbahasa Jerman (kurang dari 1% penduduk)
Aspek-aspek bahasa dan budaya ini banyak mewarnai sejarah Belgia. Selama puluhan tahun, suku bangsa Flandria didiskriminasi oleh suku bangsa Walonia, meski jumlah mereka lebih banyak. Baru pada abad ke-20, sedikit demi sedikit situasi mereka menjadi lebih baik, sampai sekarang ekonomi mereka lebih baik.
[sunting] Pembagian administratif

![]() Komunitas Flandria(Penutur bahasa Belanda) | ![]() Komunitas Prancis(Penutur bahasa Perancis) | ![]() Komunitas Jerman(Penutur bahasa Jerman) |
![]() kawasan Flandria | ![]() kawasan Walloon | ![]() kawasan Brusel(Ibukota) |
Konstitusi negeri ini direvisi pada 14 Juli 1993 untuk menciptakan negara federal yang unik, berdasar atas 3 tingkat:
- Pemerintah federal, berbasis di Brusel.
- 3 masyarakat bahasa:
- 3 kawasan (yang berbeda dari komunitas dengan menimbang pada komunitas penutur bahasa Jerman di kawasan Brusel):
Konflik di antara mereka dipecahkan oleh Pengadilan Arbitrasi. Pengaturan itu memungkinkan kompromisasi antara budaya-budaya yang jauh berbeda hingga hidup dengan damai bersama.
Komunitas Flandria menyerap Kawasan Flandria pada 1980 untuk membentuk pemerintahan bangsa Flandria.[20] Perbatasan yang saling melengkapi atas kawasan dan komunitas itu telah menciptakan 2 keanehan khusus: wilayah Kawasan Brusel-Ibukota termasuk Komunitas Flandria dan Prancis, dan keseluruhan wilayah Komunitas penutur bahasa Jerman terletak di dalam Kawasan Walloon. Kawasan Flandria dan Walloon terbagi lebih lanjut dalam entitas administratif yakni provinsi.
Di tingkat teratas pengaturan 3 deret bertingkat ini ialah pemerintah federal, yang mengatur urusan luar negeri, bantuan pembangunan, pertahanan, militer, polisi, pengaturan ekonomi, kesejahteraan sosial, keamanan sosial, transportasi, energi, telekomunikasi, dan penelitian ilmiah, persaingan terbatas dalam pendidikan dan budaya, dan pengawasan pajak oleh otoritas regional. Pemerintah federal mengendalikan lebih dari 90% semua pajak. Pemerintah komunitas bertanggung jawab untuk pengembangan bahasa, budaya, dan pendidikan di sebagian besar sekolah, perpustakaan, dan teater. Deret tingkat 3 ialah pemerintah regional, yang mengatur sebagian besar tanah dan kepemilikan seperti perumahan, tranportasi, dll. Sebagai contoh, ijin bangunan buat sekolah di Brusel milik sistem sekolah negeri akan diatur oleh pemerintah regional Brusel. Namun, sekolah sebagai lembaga akan jatuh di bawah pengaturan pemerintah Flandria jika bahasa utama pengajaran ialah bahasa Belanda, namun di bawah pemerintah Komunitas Prancis jika bahasa utamanya ialah bahasa Prancis.
[sunting] Bahasa

Kerajaan Belgia memiliki 3 bahasa resmi, yang dengan urutan jumlah penuturnya dari yang terbanyak ke yang paling sedikit ialah bahasa Belanda (59%), Perancis (40%), dan Jerman (1%). Sejumlah bahasa tak resmi dan minoritas juga dituturkan, seperti bahasa Walloon, Pickard, Champenois, Lorrain, Yiddish, dll. Juga ada bahasa yang dipertuturkan oleh kaum imigran yang datang ke Belgia, seperti bahasa Arab, Spanyol, Portugis, Italia, Lingala, Turki, dll.
[sunting] Belgia di pentas internasional

Belgia ialah salah satu anggota Uni Eropa, PBB dan NATO.
Di Brussel terletaklah markas Komisi Eropa dan NATO.
Indonesia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Republik Indonesia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Bhinneka Tunggal Ika (Bahasa Jawa Kuno: "Berbeda-beda tetapi tetap Satu") Ideologi nasional: Pancasila | ||||||
Lagu kebangsaan: Indonesia Raya | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Jakarta![]() | |||||
Bahasa resmi | Bahasa Indonesia | |||||
Pemerintahan | Republik presidensial | |||||
- | Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono | ||||
- | Wakil Presiden | Boediono | ||||
- | Ketua MPR | Taufik Kiemas | ||||
- | Ketua DPR | Marzuki Alie | ||||
- | Ketua DPD | Irman Gusman | ||||
Kemerdekaan | dari Belanda | |||||
- | Diproklamasikan | 17 Agustus 1945 | ||||
- | Diakui (sebagai RIS) | 27 Desember 1949 | ||||
- | Kembali ke RI | 17 Agustus 1950 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 1,904,569 km2 (15) | ||||
- | Air (%) | 4,85% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 19 Juni 2009 | 230.472.833[1] (4) | ||||
- | Sensus 2000 | 206.264.595 | ||||
- | Kepadatan | 134/km2 (84) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2009 | |||||
- | Total | Rp. 8,576 triliun (AS$ 909 miliar)[2] | ||||
- | Per kapita | Rp. 37,538 juta (AS$ 3,979)[2] | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2009 | |||||
- | Total | Rp. 4,821 triliun (AS$ 511 miliar)[2] | ||||
- | Per kapita | Rp. 21.113 juta (AS$ 2,238)[2] | ||||
IPM (2006) | ![]() | |||||
Mata uang | Rupiah (Rp) (IDR ) | |||||
Zona waktu | WIB (+7), WITA (+8), WIT (+9) | |||||
Lajur kemudi | Kiri | |||||
Domain internet | .id | |||||
Kode telepon | +62 | |||||
Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, oleh karena itu ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006,[4] Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih langsung. Ibukota negara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda, Indonesia menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat berbagai hambatan, ancaman dan tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan periode perubahan ekonomi yang pesat.
Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama yang berbeda. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dan secara politis paling dominan. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika" ("Berbeda-beda tetapi tetap satu"), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.
|
//
Etimologi
Kata "Indonesia" berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu Indus yang berarti "Hindia" dan kata dalam bahasa Yunani nesos yang berarti "pulau".[5] Jadi, kata Indonesia berarti wilayah Hindia kepulauan, atau kepulauan yang berada di Hindia, yang menunjukkan bahwa nama ini terbentuk jauh sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat.[6] Pada tahun 1850, George Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indunesia dan Malayunesia untuk penduduk "Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu".[7] Murid dari Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India.[8] Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu (Maleische Archipel); Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost Indië), atau Hindia (Indië); Timur (de Oost); dan bahkan Insulinde (istilah ini diperkenalkan tahun 1860 dalam novel Max Havelaar (1859), ditulis oleh Multatuli, mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda).[9]
Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik.[9] Adolf Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894. Pelajar Indonesia pertama yang menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), yaitu ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesisch Pers Bureau di tahun 1913.[6]
Sejarah

Peninggalan fosil-fosil Homo erectus, yang oleh antropolog juga dijuluki "Manusia Jawa", menimbulkan dugaan bahwa kepulauan Indonesia telah mulai berpenghuni pada antara dua juta sampai 500.000 tahun yang lalu.[10] Bangsa Austronesia, yang membentuk mayoritas penduduk pada saat ini, bermigrasi ke Asia Tenggara dari Taiwan. Mereka tiba di sekitar 2000 SM, dan menyebabkan bangsa Melanesia yang telah ada lebih dahulu di sana terdesak ke wilayah-wilayah yang jauh di timur kepulauan.[11] Kondisi tempat yang ideal bagi pertanian, dan penguasaan atas cara bercocok tanam padi setidaknya sejak abad ke-8 SM,[12] menyebabkan banyak perkampungan, kota, dan kerajaan-kerajaan kecil tumbuh berkembang dengan baik pada abad pertama masehi. Selain itu, Indonesia yang terletak di jalur perdagangan laut internasional dan antar pulau, telah menjadi jalur pelayaran antara India dan Cina selama beberapa abad.[13] Sejarah Indonesia selanjutnya mengalami banyak sekali pengaruh dari kegiatan perdagangan tersebut.[14]
Sejak abad ke-1 kapal dagang Indonesia telah berlayar jauh, bahkan sampai ke Afrika. Sebuah bagian dari relief kapal di candi Borobudur, k. 800 M.
Di bawah pengaruh agama Hindu dan Buddha, beberapa kerajaan terbentuk di pulau Kalimantan, Sumatra, dan Jawa sejak abad ke-4 hingga abad ke-14. Kutai, merupakan kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 di hulu sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Di wilayah barat pulau Jawa, pada abad ke-4 hingga abad ke-7 M berdiri kerajaan Tarumanegara. Pemerintahan Tarumanagara dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda dari tahun 669 M sampai 1579 M. Pada abad ke-7 muncul kerajaan Malayu yang berpusat di Jambi, Sumatera. Sriwijaya mengalahkan Malayu dan muncul sebagai kerajaan maritim yang paling perkasa di Nusantara. Wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Jawa, semenanjung Melayu, sekaligus mengontrol perdagangan di Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Cina Selatan.[15] Di bawah pengaruh Sriwijaya, antara abad ke-8 dan ke-10 wangsa Syailendra dan Sanjaya berhasil mengembangkan kerajaan-kerajaan berbasis agrikultur di Jawa, dengan peninggalan bersejarahnya seperti candi Borobudur dan candi Prambanan. Di akhir abad ke-13, Majapahit berdiri di bagian timur pulau Jawa. Di bawah pimpinan mahapatih Gajah Mada, kekuasaannya meluas sampai hampir meliputi wilayah Indonesia kini; dan sering disebut "Zaman Keemasan" dalam sejarah Indonesia.[16]
Kedatangan pedagang-pedagang Arab dan Persia melalui Gujarat, India, kemudian membawa agama Islam. Selain itu pelaut-pelaut Tiongkok yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho (Zheng He) yang beragama Islam, juga pernah menyinggahi wilayah ini pada awal abad ke-15.[17] Para pedagang-pedagang ini juga menyebarkan agama Islam di beberapa wilayah Nusantara. Samudera Pasai yang berdiri pada tahun 1267, merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia.
Ketika orang-orang Eropa datang pada awal abad ke-16, mereka menemukan beberapa kerajaan yang dengan mudah dapat mereka kuasai demi mendominasi perdagangan rempah-rempah. Portugis pertama kali mendarat di dua pelabuhan Kerajaan Sunda yaitu Banten dan Sunda Kelapa, tapi dapat diusir dan bergerak ke arah timur dan menguasai Maluku. Pada abad ke-17, Belanda muncul sebagai yang terkuat di antara negara-negara Eropa lainnya, mengalahkan Britania Raya dan Portugal (kecuali untuk koloni mereka, Timor Portugis). Pada masa itulah agama Kristen masuk ke Indonesia sebagai salah satu misi imperialisme lama yang dikenal sebagai 3G, yaitu Gold, Glory, and Gospel.[18] Belanda menguasai Indonesia sebagai koloni hingga Perang Dunia II, awalnya melalui VOC, dan kemudian langsung oleh pemerintah Belanda sejak awal abad ke-19.
Di bawah sistem Cultuurstelsel (Sistem Penanaman) pada abad ke-19, perkebunan besar dan penanaman paksa dilaksanakan di Jawa, akhirnya menghasilkan keuntungan bagi Belanda yang tidak dapat dihasilkan VOC. Pada masa pemerintahan kolonial yang lebih bebas setelah 1870, sistem ini dihapus. Setelah 1901 pihak Belanda memperkenalkan Kebijakan Beretika,[19] yang termasuk reformasi politik yang terbatas dan investasi yang lebih besar di Hindia-Belanda.
Pada masa Perang Dunia II, sewaktu Belanda dijajah oleh Jerman, Jepang menguasai Indonesia. Setelah mendapatkan Indonesia pada tahun 1942, Jepang melihat bahwa para pejuang Indonesia merupakan rekan perdagangan yang kooperatif dan bersedia mengerahkan prajurit bila diperlukan. Soekarno, Mohammad Hatta, KH. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara diberikan penghargaan oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943.
Pada Maret 1945 Jepang membentuk sebuah komite untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah perang Pasifik berakhir pada tahun 1945, di bawah tekanan organisasi pemuda, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, tiga pendiri bangsa yakni Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir masing-masing menjabat sebagai presiden, wakil presiden, dan perdana menteri. Dalam usaha untuk menguasai kembali Indonesia, Belanda mengirimkan pasukan mereka.
Usaha-usaha berdarah untuk meredam pergerakan kemerdekaan ini kemudian dikenal oleh orang Belanda sebagai 'aksi kepolisian' (Politionele Actie), atau dikenal oleh orang Indonesia sebagai Agresi Militer.[20] Belanda akhirnya menerima hak Indonesia untuk merdeka pada 27 Desember 1949 sebagai negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat setelah mendapat tekanan yang kuat dari kalangan internasional, terutama Amerika Serikat. Mosi Integral Natsir pada tanggal 17 Agustus 1950, menyerukan kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia dan membubarkan Republik Indonesia Serikat. Soekarno kembali menjadi presiden dengan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden dan Mohammad Natsir sebagai perdana menteri.
Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemerintahan Soekarno mulai mengikuti sekaligus merintis gerakan non-blok pada awalnya, kemudian menjadi lebih dekat dengan blok sosialis, misalnya Republik Rakyat Cina dan Yugoslavia. Tahun 1960-an menjadi saksi terjadinya konfrontasi militer terhadap negara tetangga, Malaysia ("Konfrontasi"),[21] dan ketidakpuasan terhadap kesulitan ekonomi yang semakin besar. Selanjutnya pada tahun 1965 meletus kejadian G30S yang menyebabkan kematian 6 orang jenderal dan sejumlah perwira menengah lainnya. Muncul kekuatan baru yang menyebut dirinya Orde Baru yang segera menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai otak di belakang kejadian ini dan bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah serta mengganti ideologi nasional menjadi berdasarkan paham sosialis-komunis. Tuduhan ini sekaligus dijadikan alasan untuk menggantikan pemerintahan lama di bawah Presiden Soekarno.
Jenderal Soeharto menjadi presiden pada tahun 1967 dengan alasan untuk mengamankan negara dari ancaman komunisme. Sementara itu kondisi fisik Soekarno sendiri semakin melemah. Setelah Soeharto berkuasa, ratusan ribu warga Indonesia yang dicurigai terlibat pihak komunis dibunuh, sementara masih banyak lagi warga Indonesia yang sedang berada di luar negeri, tidak berani kembali ke tanah air, dan akhirnya dicabut kewarganegaraannya. Tiga puluh dua tahun masa kekuasaan Soeharto dinamakan Orde Baru, sementara masa pemerintahan Soekarno disebut Orde Lama.
Soeharto menerapkan ekonomi neoliberal dan berhasil mendatangkan investasi luar negeri yang besar untuk masuk ke Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, meski tidak merata. Pada awal rezim Orde Baru kebijakan ekomomi Indonesia disusun oleh sekelompok ekonom lulusan Departemen Ekonomi Universitas California, Berkeley, yang dipanggil "Mafia Berkeley".[22] Namun, Soeharto menambah kekayaannya dan keluarganya melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas dan dia akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah aksi demonstrasi besar-besaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada tahun 1998.
Dari 1998 hingga 2001, Indonesia mempunyai tiga presiden: Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri. Pada tahun 2004 pemilu satu hari terbesar di dunia[23] diadakan dan dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono.
Indonesia kini sedang mengalami masalah-masalah ekonomi, politik dan pertikaian bernuansa agama di dalam negeri, dan beberapa daerah berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan, terutama Papua. Timor Timur akhirnya resmi memisahkan diri pada tahun 1999 setelah 24 tahun bersatu dengan Indonesia dan 3 tahun di bawah administrasi PBB menjadi negara Timor Leste.
Pada Desember 2004 dan Maret 2005, Aceh dan Nias dilanda dua gempa bumi besar yang totalnya menewaskan ratusan ribu jiwa. (Lihat Gempa bumi Samudra Hindia 2004 dan Gempa bumi Sumatra Maret 2005.) Kejadian ini disusul oleh gempa bumi di Yogyakarta dan tsunami yang menghantam Pantai Pangandaran dan sekitarnya, serta banjir lumpur di Sidoarjo pada 2006 yang tidak kunjung terpecahkan.
Politik dan pemerintahan

Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara unikameral, namun setelah amandemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi, dan komposisi keanggotaannya juga berubah. MPR setelah amandemen UUD 1945, yaitu sejak 2004 menjelma menjadi lembaga bikameral yang terdiri dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan wakil rakyat melalui Partai Politik, ditambah dengan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen.[24] Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik untuk masa jabatan lima tahun. Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan dan TNI/Polri. MPR saat ini diketuai oleh Taufik Kiemas. DPR saat ini diketuai oleh Marzuki Alie, sedangkan DPD saat ini diketuai oleh Irman Gusman.
Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian, Presiden saat ini yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung oleh Partai Demokrat juga menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya).
Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan.
Pembagian administratif


Indonesia saat ini terdiri dari 33 provinsi, lima di antaranya memiliki status yang berbeda. Provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota yang dibagi lagi menjadi kecamatan dan lagi menjadi kelurahan, desa, gampong, kampung, nagari, pekon, atau istilah lain yang diakomodasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tiap provinsi memiliki DPRD Provinsi dan gubernur; sementara kabupaten memiliki DPRD Kabupaten dan bupati; kemudian kota memiliki DPRD Kota dan walikota; semuanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu dan Pilkada. Bagaimanapun di Jakarta tidak terdapat DPR Kabupaten atau Kota, karena Kabupaten Administrasi dan Kota Administrasi di Jakarta bukanlah daerah otonom.
Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, dan Papua memiliki hak istimewa legislatur yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Contohnya, Aceh berhak membentuk sistem legal sendiri; pada tahun 2003, Aceh mulai menetapkan hukum Syariah.[25] Yogyakarta mendapatkan status Daerah Istimewa sebagai pengakuan terhadap peran penting Yogyakarta dalam mendukung Indonesia selama Revolusi.[26] Provinsi Papua, sebelumnya disebut Irian Jaya, mendapat status otonomi khusus tahun 2001.[27] DKI Jakarta, adalah daerah khusus ibukota negara. Timor Portugis digabungkan ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor Timur pada 1979–1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste.[28]
- Provinsi di Indonesia dan ibukotanya
Sumatera
Jawa
Kepulauan Sunda Kecil | Kalimantan
Sulawesi
Maluku Papua |
Geografi

Lihat pula: Peta Asia dan Jumlah pulau di Indonesia
Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara[29] yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni[30], yang menyebar disekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°'BB - 141°45'BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania.
Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, dimana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatera dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km². Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan mengunakan territorial laut: 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif: 200 mil laut,[31] searah penjuru mata angin, yaitu:
Utara | Negara Malaysia dengan perbatasan sepanjang 1.782 km[30], Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan |
Selatan | Negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Indonesia |
Barat | Samudra Indonesia |
Timur | Negara Papua Nugini dengan perbatasan sepanjang 820 km[30], Timor Leste, dan Samudra Pasifik |
Sumber daya alam
Sumber daya alam Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan pembagian lahan terdiri dari tanah pertanian sebesar 10%, perkebunan sebesar 7%, padang rumput sebesar 7%, hutan dan daerah berhutan sebesar 62%, dan lainnya sebesar 14% dengan lahan irigasi seluas 45.970 km[32]
Ekonomi

Sistem ekonomi Indonesia awalnya didukung dengan diluncurkannya Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) yang menjadi mata uang pertama Republik Indonesia, yang selanjutnya berganti menjadi Rupiah.
Pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis, namun juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi. Pemerintah yang belum berpengalaman, masih ikut campur tangan ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak. Hal tersebut, ditambah pula kemelut politik, mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan pada ekonomi negara.[33]
Pemerintahaan Orde Baru segera menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan menekan inflasi, menstabilkan mata uang, penjadualan ulang hutang luar negeri, dan berusaha menarik bantuan dan investasi asing.[33] Pada era tahun 1970-an harga minyak bumi yang meningkat menyebabkan melonjaknya nilai ekspor, dan memicu tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tinggi sebesar 7% antara tahun 1968 sampai 1981.[33] Reformasi ekonomi lebih lanjut menjelang akhir tahun 1980-an, antara lain berupa deregulasi sektor keuangan dan pelemahan nilai rupiah yang terkendali,[33] selanjutnya mengalirkan investasi asing ke Indonesia khususnya pada industri-industri berorientasi ekspor pada antara tahun 1989 sampai 1997[34] Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu,[35] yang disertai pula berakhirnya masa Orde Baru dengan pengunduran diri Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998.
Saat ini ekonomi Indonesia telah cukup stabil. Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2004 dan 2005 melebihi 5% dan diperkirakan akan terus berlanjut.[36] Namun demikian, dampak pertumbuhan itu belum cukup besar dalam mempengaruhi tingkat pengangguran, yaitu sebesar 9,75%.[37][38] Perkiraan tahun 2006, sebanyak 17,8% masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, dan terdapat 49,0% masyarakat yang hidup dengan penghasilan kurang dari AS$ 2 per hari.[39]
Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Indonesia pengekspor gas alam terbesar kedua di dunia, meski akhir-akhir ini ia telah mulai menjadi pengimpor bersih minyak mentah. Hasil pertanian yang utama termasuk beras, teh, kopi, rempah-rempah, dan karet.[40] Sektor jasa adalah penyumbang terbesar PDB, yang mencapai 45,3% untuk PDB 2005. Sedangkan sektor industri menyumbang 40,7%, dan sektor pertanian menyumbang 14,0%.[41] Meskipun demikian, sektor pertanian mempekerjakan lebih banyak orang daripada sektor-sektor lainnya, yaitu 44,3% dari 95 juta orang tenaga kerja. Sektor jasa mempekerjakan 36,9%, dan sisanya sektor industri sebesar 18,8%.[42]
Rekan perdagangan terbesar Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara jirannya yaitu Malaysia, Singapura dan Australia.
Meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Lembaga Transparency International menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-143 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang dikeluarkannya pada tahun 2007.[43]
Peringkat internasional
Organisasi | Nama Survey | Peringkat |
---|---|---|
Heritage Foundation/The Wall Street Journal | Indeks Kebebasan Ekonomi | 110 dari 157[44] |
The Economist | Indeks Kualitas Hidup | 71 dari 111[45] |
Reporters Without Borders | Indeks Kebebasan Pers | 103 dari 168[46] |
Transparency International | Indeks Persepsi Korupsi | 143 dari 179[47] |
United Nations Development Programme | Indeks Pembangunan Manusia | 108 dari 177[48] |
Forum Ekonomi Dunia | Laporan Daya Saing Global | 51 dari 122[49] |
Demografi

Menurut sensus penduduk 2000, Indonesia memiliki populasi sekitar 206 juta,[50] dan diperkirakan pada tahun 2006 berpenduduk 222 juta.[4] 130 juta (lebih dari 50%) tinggal di Pulau Jawa yang merupakan pulau berpenduduk terbanyak sekaligus pulau dimana ibukota Jakarta berada.[51] Sebagian besar (95%) penduduk Indonesia adalah Bangsa Austronesia, dan terdapat juga kelompok-kelompok suku Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia terutama di Indonesia bagian Timur. Banyak penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang lebih spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau.
Selain itu juga ada penduduk pendatang yang jumlahnya minoritas diantaranya adalah etnis Tionghoa, India, dan Arab. Mereka sudah lama datang ke Nusantara melalui perdagangan sejak abad ke 8 M dan menetap menjadi bagian dari Nusantara. Di Indonesia terdapat sekitar 4 juta populasi etnis Tionghoa.[52] Angka ini berbeda-beda karena hanya pada tahun 1930 dan 2000 pemerintah melakukan sensus dengan menggolong-golongkan masyarakat Indonesia ke dalam suku bangsa dan keturunannya.
Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia, yang menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia.[40] Sisanya beragama Protestan (8,9%), Katolik (3%), Hindu (1,8%), Buddha (0,8%), dan lain-lain (0,3%). Selain agama-agama tersebut, pemerintah Indonesia juga secara resmi mengakui Konghucu.[53]
Kebanyakan penduduk Indonesia bertutur dalam bahasa daerah sebagai bahasa ibu, namun bahasa resmi negara, yaitu bahasa Indonesia, diajarkan di seluruh sekolah-sekolah di negara ini dan dikuasai oleh hampir seluruh penduduk Indonesia.
l • b • s | Kota-kota besar di Indonesia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kota | Provinsi | Populasi | Kota | Provinsi | Populasi | |||||
1 | Jakarta | DKI Jakarta | 8.839.247 | ![]() Indonesia | 7 | Semarang | Jawa Tengah | 1.352.869 | ||
2 | Surabaya | Jawa Timur | 2.611.506 | 8 | Depok | Jawa Barat | 1.339.263 | |||
3 | Bandung | Jawa Barat | 2.288.570 | 9 | Palembang | Sumatra Selatan | 1.323.169 | |||
4 | Medan | Sumatra Utara | 2.029.797 | 10 | Tangerang Selatan | Banten | 1.241.441 | |||
5 | Bekasi | Jawa Barat | 1.940.308 | 11 | Makassar | Sulawesi Selatan | 1.168.258 | |||
6 | Tangerang | Banten | 1.451.595 | 12 | Bogor | Jawa Barat | 891.467 | |||
Sumber: [3] |
Kebudayaan dan warisan

Pertunjukan
Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis, tiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad, dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Cina, Eropa, dan termasuk kebudayaan sendiri yaitu Melayu. Contohnya tarian Jawa dan Bali tradisional memiliki aspek budaya dan mitologi Hindu, seperti wayang kulit yang menampilkan kisah-kisah tentang kejadian mitologis Hindu Ramayana dan Baratayuda. Banyak juga seni tari yang berisikan nilai-nilai Islam. Beberapa di antaranya dapat ditemukan di daerah Sumatera seperti tari Ratéb Meuseukat dan tari Seudati dari Aceh.
Seni pantun, gurindam, dan sebagainya dari pelbagai daerah seperti pantun Melayu, dan pantun-pantun lainnya acapkali dipergunakan dalam acara-acara tertentu yaitu perhelatan, pentas seni, dan lain-lain.
Busana
Di bidang busana warisan budaya yang terkenal di seluruh dunia adalah kerajinan batik. Beberapa daerah yang terkenal akan industri batik meliputi Yogyakarta, Surakarta, Cirebon, Pandeglang, Garut, Tasikmalaya dan juga Pekalongan. Kerajinan batik ini pun diklaim oleh negara lain dengan industri batiknya.[54] Busana asli Indonesia dari Sabang sampai Merauke lainnya dapat dikenali dari ciri-cirinya yang dikenakan di setiap daerah antara lain baju kurung dengan songketnya dari Sumatera Barat (Minangkabau), kain ulos dari Sumatra Utara (Batak), busana kebaya, busana khas Dayak di Kalimantan, baju bodo dari Sulawesi Selatan, busana berkoteka dari Papua dan sebagainya.
Arsitektur
Arsitektur Indonesia mencerminkan keanekaragaman budaya, sejarah, dan geografi yang membentuk Indonesia seutuhnya. Kaum penyerang, penjajah, penyebar agama, pedagang, dan saudagar membawa perubahan budaya dengan memberi dampak pada gaya dan teknik bangunan. Tradisionalnya, pengaruh arsitektur asing yang paling kuat adalah dari India. Tetapi, Cina, Arab, dan sejak abad ke-19 pengaruh Eropa menjadi cukup dominan.
Ciri khas arsitektur Indonesia kuno masih dapat dilihat melalui rumah-rumah adat dan/atau istana-istana kerajaan dari tiap-tiap provinsi. Taman Mini Indonesia Indah, salah satu objek wisata di Jakarta yang menjadi miniatur Indonesia, menampilkan keanekaragaman arsitektur Indonesia itu. Beberapa bangunan khas Indonesia misalnya Rumah Gadang, Monumen Nasional, dan Bangunan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Institut Teknologi Bandung.
Olahraga
Olahraga yang paling populer di Indonesia adalah bulu tangkis dan sepak bola; Liga Super Indonesia adalah liga klub sepak bola utama di Indonesia. Olahraga tradisional termasuk sepak takraw dan karapan sapi di Madura. Di wilayah dengan sejarah perang antar suku, kontes pertarungan diadakan, seperti caci di Flores, dan pasola di Sumba. Pencak silat adalah seni bela diri yang unik yang berasal dari wilayah Indonesia. Seni bela diri ini kadang-kadang ditampilkan pada acara-acara pertunjukkan yang biasanya diikuti dengan musik tradisional Indonesia berupa gamelan dan seni musik tradisional lainnya sesuai dengan daerah asalnya. Olahraga di Indonesia biasanya berorientasi pada pria dan olahraga spektator sering berhubungan dengan judi yang ilegal di Indonesia.[55]
Di ajang kompetisi multi cabang, prestasi atlet-atlet Indonesia tidak terlalu mengesankan. Di Olimpiade, prestasi terbaik Indonesia diraih pada saat Olimpiade 1992, dimana Indonesia menduduki peringkat 24 dengan meraih 2 emas 2 perak dan 1 perunggu. Pada era 1960 hingga 2000, Indonesia merajai bulu tangkis. Atlet-atlet putra Indonesia seperti Rudi Hartono, Liem Swie King, Icuk Sugiarto, Alan Budikusuma, Ricky Subagja, dan Rexy Mainaky merajai kejuaraan-kejuaraan dunia. Rudi Hartono yang dianggap sebagai maestro bulu tangkis dunia, menjadi juara All England terbanyak sepanjang sejarah. Selain bulu tangkis, atlet-atlet tinju Indonesia juga mampu meraih gelar juara dunia, seperti Elyas Pical, Nico Thomas[56], dan Chris John[57].
Seni musik
Seni musik di Indonesia, baik tradisional maupun modern sangat banyak terbentang dari Sabang hingga Merauke. Setiap provinsi di Indonesia memiliki musik tradisional dengan ciri khasnya tersendiri. Musik tradisional termasuk juga keroncong yang berasal dari keturunan Portugis di daerah Tugu, Jakarta,[58] yang dikenal oleh semua rakyat Indonesia bahkan hingga ke mancanegara. Ada juga musik yang merakyat di Indonesia yang dikenal dengan nama dangdut yaitu musik beraliran Melayu modern yang dipengaruhi oleh musik India sehingga musik dangdut ini sangat berbeda dengan musik tradisional Melayu yang sebenarnya, seperti musik Melayu Deli, Melayu Riau, dan sebagainya.
Alat musik tradisional yang merupakan alat musik khas Indonesia memiliki banyak ragam dari pelbagai daerah di Indonesia, namun banyak pula dari alat musik tradisional Indonesia 'dicuri' oleh negara lain[59] untuk kepentingan penambahan budaya dan seni musiknya sendiri dengan mematenkan hak cipta seni budaya dari Indonesia. Alat musik tradisional Indonesia antara lain meliputi:
|
|
Boga

Masakan Indonesia bervariasi bergantung pada wilayahnya.[60] Nasi adalah makanan pokok dan dihidangkan dengan lauk daging dan sayur. Bumbu (terutama cabai), santan, ikan, dan ayam adalah bahan yang penting.[61]
Sepanjang sejarah, Indonesia telah menjadi tempat perdagangan antara dua benua. Ini menyebabkan terbawanya banyak bumbu, bahan makanan dan teknik memasak dari bangsa Melayu sendiri, India, Timur tengah, Tionghoa, dan Eropa. Semua ini bercampur dengan ciri khas makanan Indonesia tradisional, menghasilkan banyak keanekaragaman yang tidak ditemukan di daerah lain. Bahkan bangsa Spanyol dan Portugis, telah mendahului bangsa Belanda dengan membawa banyak produk dari dunia baru ke Indonesia.
Penganan kecil semisal kue-kue banyak dijual di pasar tradisional. Kue-kue tersebut biasanya berbahan dasar beras, ketan, ubi kayu, ubi jalar, terigu, atau sagu. Nasi rames yang berisi nasi beserta lauk atau sayur pilihan dijual di tempat-tempat umum, seperti stasiun kereta api, pasar, dan terminal bus. Di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya dikenal nasi kucing sebagai nasi rames yang berukuran sangat minimalis dengan harga murah, nasi kucing sering dijual di atas angkringan, sejenis warung kaki lima.
Terdapat pula aneka makanan yang dijual oleh para pedagang keliling menggunakan gerobak atau tanggungan. Pedagang keliling ini menyajikan mie ayam, mi bakso, soto, siomay, roti burger, nasi goreng, nasi uduk, dan lain-lain.
Perfilman
Film pertama yang dibuat pertama kalinya di Indonesia adalah film bisu tahun 1926 yang berjudul Loetoeng Kasaroeng dan dibuat oleh sutradara Belanda G. Kruger dan L. Heuveldorp. Film ini dibuat dengan aktor lokal oleh Perusahaan Film Jawa NV di Bandung dan muncul pertama kalinya pada tanggal 31 Desember, 1926 di teater Elite and Majestic, Bandung. Setelah itu, lebih dari 2.200 film diproduksi. Di masa awal kemerdekaan, sineas-sineas Indonesia belum banyak bermunculan. Diantara sineas yang ada, Usmar Ismail merupakan salah satu sutradara paling produktif, dengan film pertamanya Harta Karun (1949). Dekade 1970 hingga 2000-an, Arizal muncul sebagai sutradara film paling produktif. Tak kurang dari 52 buah film dan 8 judul sinetron dengan 1.196 episode telah dihasilkannya.
Popularitas industri film Indonesia memuncak pada tahun 1980-an dan mendominasi bioskop di Indonesia,[62] meskipun kepopulerannya berkurang pada awal tahun 1990-an. Antara tahun 2000 hingga 2005, jumlah film Indonesia yang dirilis setiap tahun meningkat.[62] Film Laskar Pelangi (2008) yang diangkat dari novel karya Andrea Hirata menjadi film paling laris sepanjang sejarah.
Kesusastraan
Bukti tulisan tertua di Indonesia adalah berbagai prasasti berbahasa Sanskerta pada abad ke-5 Masehi. Figur penting dalam sastra modern Indonesia termasuk: pengarang Belanda Multatuli yang mengkritik perlakuan Belanda terhadap Indonesia selama zaman penjajahan Belanda; Muhammad Yamin dan Hamka yang merupakan penulis dan politikus pra-kemerdekaan;[63] dan Pramoedya Ananta Toer, pembuat novel Indonesia yang paling terkenal.[64] Selain novel, sastra tulis Indonesia juga berupa puisi, pantun, dan sajak. Chairil Anwar merupakan penulis puisi Indonesia yang paling ternama. Banyak orang Indonesia memiliki tradisi lisan yang kuat, yang membantu mendefinisikan dan memelihara identitas budaya mereka.[65] Kebebasan pers di Indonesia meningkat setelah berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto. Stasiun televisi termasuk sepuluh stasiun televisi swasta nasional, dan jaringan daerah yang bersaing dengan stasiun televisi negeri TVRI. Stasiun radio swasta menyiarkan berita mereka dan program penyiaran asing. Dilaporkan terdapat 20 juta pengguna internet di Indonesia pada tahun 2007.[66] Penggunaan internet terbatas pada minoritas populasi, diperkirakan sekitar 8.5%.
Ekologi
Wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi sehingga oleh beberapa pihak wilayah ekologi Indonesia disebut dengan istilah "Mega biodiversity" atau "keanekaragaman mahluk hidup yang tinggi"[67][68] umumnya dikenal sebagai Indomalaya atau Malesia bedasarkan penelitian bahwa 10 persen tumbuhan, 12 persen mamalia, 16 persen reptil, 17 persen burung, 25 persen ikan yang ada di dunia hidup di Indonesia, padahal luas Indonesia hanya 1,3 % dari luas Bumi. Kekayaan makhluk hidup Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo. [69]
Meskipun demikian, Guinness World Records pada 2008 pernah mencatat rekor Indonesia sebagai negara yang paling kencang laju kerusakan hutannya di dunia. Setiap tahun Indonesia kehilangan hutan seluas 1,8 juta hektar. Kerusakan yang terjadi di daerah hulu (hutan) juga turut merusak kawasan di daerah hilir (pesisir).[70] Menurut catatan Down The Earth, proyek Asian Development Bank (ADB) di sektor kelautan Indonesia telah memicu terjadinya alih fungsi secara besar-besaran hutan bakau menjadi kawasan pertambakan. Padahal hutan bakau, selain berfungsi melindungi pantai dari abrasi, merupakan habitat yang baik bagi berbagai jenis ikan. Kehancuran hutan bakau tersebut mengakibatkan nelayan harus mencari ikan dengan jarak semakin jauh dan menambah biaya operasional mereka dalam mencari ikan. Selain itu, hancurnya hutan bakau juga mengakibatkan semakin rentannya kawasan pesisir Indonesia terhadap terjangan air pasang laut dan banjir, terlebih di musim hujan.[71]